Berita UtamaPemerintahanPerdaPublik

Drama Buka Tutup THM di Kabupaten Bekasi

Dilarang Tapi Tak Ditertibkan

Radarbekasi.id – Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Bekasi telah membuat Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Kepariwisataan. Peraturan yang mengatur usaha kepariwisataan yang boleh dan tidak itu ditandatangani Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin pada 15 Januari 2016.

Usaha seperti diskotek, bar, kelab malam, pub, karaoke, panti pijat, live music dan jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama dilarang berdiri di Kabupaten Bekasi.

Satpol PP mencatat ada sebanyak 85 THM se – Kabupaten Bekasi. Mayoritas, berada di Tambun Selatan dan Cikarang Selatan. Jumlah itu belum termasuk lokalisasi seperti tenda biru dan lainnya.

Usaha-usaha tersebut masih tetap beroperasi usai perda disahkan. Hingga pada Selasa 9 Oktober 2018, Pemkab Bekasi melalui Satpol PP Kabupaten Bekasi menyegel tujuh usaha yang dilarang Perda di Ruko Thamrin, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan.

Kala itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Hudaya sempat menyatakan, semua usaha yang dilarang Perda akan disegel. Tanpa pengecualian. Jika membuka segel, akan masuk ranah pidana.

Kami berharap mereka pengusaha bisa patuh dengan apa yang sudah kita lakukan. Kalau masih melanggar dan sampai membuka segel, jelas masuknya ranah pidana,” kata Hudaya kala itu.

Penyegelan itu direspon pengusaha yang ada di lingkungan Ruko Thamrin, Lippo Cikarang. Perwakilan Pengusaha THM Ruko Thamrin, Muklis Hartoyo mengaku tidak setuju dengan penyegelan tersebut.

Ia beranggapan, penyegelan tidak memikirkan nasib pengusaha yang berinvestasi di Kabupaten Bekasi. Serta, warga yang disebut mencapai ribuan orang yang bekerja dilokasi tersebut.

Penolakan itu semakin jelas. Karena, slang beberapa hari, segel yang dipasang Pemkab Bekasi ternyata dibuka. Aktivitas THM kembali berlangsung. Satpol PP Kabupaten Bekasi tidak mengambil tindakan apapun.

Padahal, penyegelan THM di sejumlah wilayah menghabiskan anggaran sebesar Rp218 juta.

Kita tidak bisa apa-apa kalau THM kembali buka, karena di Perda tersebut tidak ada sanksi,” kata Hudaya, Rabu (24/3).

Pernyataan itu tentu bertentangan dengan pernyataanya pada Bulan Oktober 2018.

Kini, ia beranggapan kalau Perda tersebut kurang sempurna. Sehingga, menyulitkan pihaknya untuk melakukan penertiban.

Alasannya, karena pengusaha THM mengantongi surat harmonisasi Raperda Kepariwisataan dari Provinsi Jawa Barat tahun 2015. Yang di dalamnya meminta pasal 47 dihapuskan terkait larangan adanya THM.

“Artinya kalau amanat surat harmonisasi itu dilaksanakan, berarti karaoke itu di dalam perdanya bukan dilarang, tapi diatur, ada zonasi. Ini yang menjadi kendala Satpol PP,” ungkapnya.

Terpisah, Panglima Forum Ukhuwah Islamiyah (Fukhis) Bekasi, Nanang Seno menyatakan, Satpol PP Kabupaten Bekasi salah besar apabila beranggapan bahwa Perda Kepariwisataan bertentangan dengan surat harmonisasi Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) dari Provinsi Jawa Barat.

Karena, kata dia, perihal harmonisasi itu sudah diurus. Bahkan sudah sampai ke Bagian Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sebelum Perda tersebut disahkan.

“Surat harmonisasi itu sudah diurus, dan saya sendiri yang mengurusnya, bersama kepala biro hukum. Satpol PP itu kaga tahu apa-apa. Kalau tidak ngerti enggak usah banyak omong,” katanya. (pra)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker