Berita UtamaCikarangInfrastrukturPendidikan

DPRD Desak Perbaikan Sekolah Dipercepat

Ratusan Sekolah Rusak

Radarbekasi.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi didesak untuk segera mereaslisasikan perbaikan atau membangun sekolah yang kurang laik. Hal itu menyusul terdapatnya sebanyak 643 sekolah dasar dan puluhan sekolah tingkat SMP Negeri perlu perbaikan.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nurdin Muhidin menuturkan, kondisi sekolah di Kabupaten Bekasi sungguh banyak yang kurang laik untuk proses belajar mengajar. Sehingga, perbaikan dinilai sebagai hal yang mendesak.

Menurutnya, Pemkab Bekasi jangan beralasan tidak dapat melakukan perbaikan karena kemampuan keuangan daerah yang minim. Sebab, kata dia, kalau dilihat dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), sangat jauh dari kata ketidakmampuan keuangan daerah.

“Keuangan daerah sebenarnya ada, selama mempunyai target kerja serta program kerja, dan mental untuk membangun dunia pendidikan, serta kepedulian terhadap anak bangsa,” ujarnya.

Nurdin mengimbau, bagi dinas teknis untuk bekerja maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Karena, kondisi sarana prasana pendidikan di Kawasan Industri sangat memillukan.

”Coba bisa dilihat, untuk saat ini sudah berapa kegiatan pelaksanaan fisik yang berjalan. Kan seharusnya untuk pembangunan sekolah sudah bisa berjalan. Sebab saat pengesahan anggaran Pemkab Bekasi tidak telat, masa sudah masuk Bulan Mei belum ada kegiatan pembangunan sekolah yang berjalan,” kritik politikus PAN ini, Minggu (5/5).

Berdasarkan pantauan Radar Bekasi, kondisi SDN 01 Ridhogalih, SDN 01 Cicau, SDN 03 Karang Satu, dan SDN 04 Pantai Bahagia butuh perbaikan. Karena, kondisi sekolah tentunya mengganggu proses kegiatan belajar mengajar (KBM).

Terpisah, Kepala Bidang Bangunan Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarta menyatakan, perbaikan sejumlah sekolah harus diundur.

Ia beralasan hal itu disebabkan karena adanya sistem yang lemah pada proses lelang sehingga terjadi keterlambatan.

“Pada tahun ini fokus kami di bidang bangunan negara adalah bagaimana bisa melakukan perbaikan dan pembangunan sekolah dasar yang rusak. Dan program tersebut merupakan arahan kepala daerah serta sudah mengacu para Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tapi lantaran ada sistem saat proses lelang yang lemah, sehingga lelang harus tertunda,” ujarnya. (and)

Related Articles

Back to top button