Berita UtamaCikarangInfrastrukturPemerintahan

Usulan Pembangunan Jembatan ’Hilang’

Radarbekasi.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi menyayangkan ’hilangnya’ usulan pembangunan je

Jalan Joyomartono, Bekasi Timur
KERAP MACET: Sejumlah angkot ngetem di Jalan Joyomartono, Bekasi Timur, belum lama ini. Usulan pembangunan jembatan penghubung Jalan Tarumbarat Kalimalang ke TOD LRT tidak diperhatikan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

batan penghubung ke Jalan Tarum Barat Kalimalang jelang pengoperasian Transit Oriented Development (TOD) Bekasi Timur.

Protes dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi dengan meninggalkan ruang rapat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kamis (9/5).

Kepala Bidang Teknik Lalu lintas Dishub Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan mengatakan, sekitar empat bulan lalu sudah disampaikan usulan untuk dibangunnya jembatan penghubung ke Jalan Tarum Barat Kalimalang.

Namun pada saat paparan yang disampaikan oleh konsultan dalam rapat BPTJ, usulan Dishub Kota Bekasi tidak muncul.

”Sudah (usulan) sejak pembahasan awal bertempat di Grand Dhika empat bulan yang lalu kurang lebih,” katanya usai rapat, Kamis (9/5).

Dia menjelaskan, jika tidak ada jembatan penghubung seperti yang diusulkan akan menimbulkan titik kemacetan lebih parah di Jalan HM Djoyomartono.

Pasalnya, pengoperasian TOD tersebut akan berimbas pada peningkatan aktivitas kendaraan keluar masuk apartemen.

Lanjut Johan, pihaknya tidak ingin Jalan HM Djoyomartono semakin semrawut. Apalagi di titik yang sama bakal menjadi lintasan tol Becakayu.

Johan juga mempertanyakan perihal tidak diundangnya pihak tol Becakayu untuk mensinergikan kontruksi di jalan tersebut.

”Saya minta TOD jangan keluar masuk melalui Djoyomartono, saya minta jembatan penghubung jalan ke kalimalang, agar kemacetan berkurang. Dan ternyata progres pembangunan itu tidak ada. Saya langsung keluar rapat, saya punya beban moral apabila terjadi tambahan masalah lalu lintas,” terangnya.

Pihaknya juga menyayangkan tidak diundangnya Dishub Kabupaten Bekasi padahal TOD tersebut beroperasi di wilayah Kabupetan Bekasi.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) juga tidak diundang padahal dinas tersebut memiliki tanggung jawab kewenangan perihal penanganan jalan di wilayah Kota Bekasi.

”Sebagai solusinya Dishub dalam waktu dekat akan mengundang OPD terkait, kaitan dengan penanganan dampak lalin yang hasilnya akan dilaporkan kepada Wali Kota Bekasi,” imbuhnya. (sur)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker