Jurnalisme WargaOpini

Sulawesi Selatan, Lakeko Mae?

Oleh: Zainal Bintang

Radarbekasi.id – Kekalahan paslon Jokowi-Maruf di Sulawesi Selatan pada Pemilu serentak 17 April 2019 menjadi perbincangan hangat masyarakat. Bukan hanya di Sulawesi Selatan bahkan di Jakarta atau juga di seluruh Indonesia karena cukup menghebohkan.

Hasil hitungan quick count Pemilu serentak 2019 di Sulawesi Selatan menunjukkan perolehan suara masing-masing paslon sebagai berikut: Paslon Jokowi-Maruf 43.61 persen dan paslon Prabowo-Sandi 56.39 persen. Paslon Jokowi-Maruf dikalahkan di Sulawesi Selatan.

Pada waktu berkampanye di Makassar pada 31 Maret 2019 Jokowi didampingi tokoh teras Sulawesi Selatan Wapres Jusuf Kalla (JK), Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Ketua DPP Nasdem dan mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL), Walikota Makassar Danni Pomanto, Ketua DPD Golkar Sulsel Nurdin Halid, Ketua PDIP Sulsel Iwan Wittiri dan Ketua TKD Syamsul Bachrie (Golkar).
Di Makassar, Jokowi dan JK menumpang becak sepanjang 1,2 kilometer diiringi kirab budaya atau arak-arakan oleh massa pendukung. Sepanjang jalan ribuan masyarakat Makassar menyambut. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersedia berjalan kaki mendampingi arak-arakan Jokowi.

”Ini tidak kurang dari 500 ribu orang hadir, semua karena kecintaan mereka kepada Pak Jokowi,” ujar Nurdin Abdullah saat ditemui media saat kampanye. Waktu itu tim sukses sukses Paslon 01 sempat melontarkan target perolehan suara di atas 70 persen dengan alasan karena didukung all out oleh JK. Seperti diketahui pada Pemilu 2014 Jokowi-JK 54,83 persen dan Prabowo-Hatta 45,17 persen.

Menjadi tanda tanya, mengapa rakyat Sulsel tidak mematuhi keinginan JK untuk memenangkan paslon 01? Rakyat Sulawesi Selatan nampaknya lebih memilih menunjukkan karakter dirinya, yang mampu berjalan sendiri dengan tidak mematuhi penggalangan yang dilakukan sejumlah Bupati di Sulsel untuk memenangkan paslon 01.

Jika ditarik kebelakang ke dalam pranata nilai budaya leluhur orang Bugis Makassar, sejarah mencatat terjadi beberapa kali ”pembangkangan” rakyat yang tidak mau mengikuti kehendak pemimpinnya. Alasan ”pembangkangan” itu intisarinya terletak kepada kekecewaan terselubung yang ditutupi rakyat atas perlakuan tidak adil pemimpinnya.

Masyarakat Bugis Makassar yang mengelola kehidupannya dari masa ke masa selalu memuliakan adat istiadat dan tata nilai budaya warisan leluhur. Yang pada intinya berpegang teguh kepada paseng atau pesan leluhur yang dirawat dan dimuliakan turun temurun.

Namun demikian, di dalam implementasi ”pembangkangannya” itu masyarakat Bugis Makassar tetap berpegang kepada tata karma. Tidak menggunakan jalur konfrontatif atau kekerasan. Kecuali apabila terpaksa oleh keadaan. Masyarakat akan menjatuhkan ”hukuman” kepada pemimpin yang dinilai keluar dari prinsip keadilan dan kejujuran di dalam memimpin pada waktu yang tepat.

Momentumnya dipilih melalui cara-cara yang berbudaya atau kultural. Yakni pada waktu berlangsung proses siklus pergantian pemimpin sesuai dengan jadwal waktu yang disepakati. Dalam hal ini – pada Pemilu serentak yang kolosal ini -, suara hati yang sesungguhnya masyarakat Bugis Makassar -, telah diperlihatkan dengan tidak memberi kemenangan lewat jalur “komando” JK kepada kepada Jokowi-Maruf.

Meskipun sejumlah tokoh teras Sulawesi Selatan turun tangan memberikan dukungan terbuka, baik melalui cara-cara halus (politis) maupun yang agak kasar (tekanan) demi kemenangan paslon 01.

Hasilnya tetap saja: Rakyat Sulawesi Selatan berketetapan: lebih memilih memelihara suara hati mereka yang meskipun telah “terluka” oleh kebohongan dan keculasan pemimpin; namun tidak akan serta merta mengambil langkah ”melukai” melalui balas dendam atau revanche.

Di dalam isi paseng yang berisi amanat pemuliaan nilai leluhur itu, setidaknya ada suatu mutiara jatidiri budaya yang mengawal perjalanan sejarah kepemimpinan di Sulawesi Selatan, yakni prinsip: Lempu, Getteng dan Sirik (Ada Tongeng).

Pemimpin yang konsisten menjalankan prinsip Lempu (Kejujuran), Getteng (Ketegasan/Keteguhan) dan Sirik yang berarti menjaga nilai kehormatan yang harus terimplementasikan dengan satunya kata dan perbuatan (Ada Tongeng).

Pemimpin yang tidak dapat membuktikan janjinya atau perkataannya, suka berbohong dan mengulur janji, dianggap telah melanggar Ada Tongeng. Dia dianggap pemimpin yang tidak punya Sirik (kehormatan diri).

Maka hanya mereka – pemimpin – yang mampu dan lulus mengimplementasikan ketiga jatidiri budaya tersebut di atas yang memiliki daya pikat dan kharisma yang tinggi yang dipastikan mendapat tempat di hati rakyat.

Apabila ada pemimpin atau kepemimpinan yang mencoba bergerak di luar alur paseng yang sudah melembaga dan telah menjadi way of life Bugis Makassar tersebut, maka pemimpin yang demikian telah menulis “nasib buruk” dirinya sendiri dan tinggal menghitung hari.

Hasil pemilu serentak yang melelahkan dan rumit itu telah kita tinggalkan dan telah meninggalkan pula pemandangan ironis dan getir atas “nasib” beberapa tokoh teras Sulawesi Selatan yang sempat “bersinar” namun segera pudar.
Sulawesi Selatan, Lakeko Mae? – Quo Vadis Sulawesi Selatan? (*)

Wartawan Senior dan Pemerhati Sosial Sudaya.

Tags
Close