Metropolis

Gema MKGR Tolak KS NIK Dilebur ke BPJS Kesehatan

Gema MKGR Tolak KS NIK Dilebur ke BPJS Kesehatan
TANDA TANGAN: Pengurus dan anggota Gema MKGR Kota Bekasi menandatangani petisi untuk mendukung program kesehatan Pemerintah Kota Bekasi melalui Kartu Sehat berbasis NIK yang berlangsung di Hutan Kota Bekasi. IST/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR) Kota Bekasi, menolak rekomendasi Panitia Khusus (Pansus 31) DPRD Kota Bekasi agar Kartu Sehata berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) diintegrasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penolakan tersebut ditandai dengan aksi membubuhkan tandangan melalui petisi di Hutan Kota Bekasi.

Ketua Gema MKGR Kota Bekasi, Syahrul Ramadhan menyampaikan, aksi petisi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terkait Pansus 31 DPRD Kota Bekasi yang merekomendasikan agar KS NIK diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan.

“Kami lebih mendukung program kesehatan yang dibuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, yakni KS NIK, karena warga sangat terbantu dan masih sangat membutuhkan dalam berobat gratis. Kebijakan Pemkot Bekasi ini sudah pro rakyat, sehingga jangan dikebiri. Dan kami akan kawal segala program yang pro terhadap rakyat, salah satunya KS NIK,” tegas pria yang akrab disapa Buluk ini kepada Radar Bekasi, kemarin.

Pria yang juga merupakan Juru Bicara Fraksi Golkar menjelaskan, sesuai dengan rekomendasi yang disepakati partai politik (parpol) yang tergabung dalam Pansus 31, Choiruman selaku anggota Fraksi PKS telah menciderai rakyat Kota Bekasi, karena membacakan secara beda keputusan Pansus 31 mengenai KS NIK.

“Padahal banyak juga kader PKS yang memiliki KS NIK. Masa dia (Choiruman) menciderai kader sendiri?. Sehingga saya mempertanyakan Fraksi PKS, apakah ini yang digadang-gadang sebagi partai pro rakyat?. Namun, tidak berpihak kepada rakyat,” sindir Buluk.

Menurut dia, pembacaan yang dilakukan anggota DPRD Kota Bekasi dari PKS, Choiruman, menjadi sebuah kontra di tengah-tengah masyarakat. Terlebih, PKS akan menggratiskan pajak kendaraan jika menjadi partai pemenang pada Pemilu 2019.

“Masyarakat Kota Bekasi lebih menikmati kesehatan gratis dibanding pajak kendaraan gratis yang belum jelas realisasinya. Ini sudah tidak berpihak, apalagi kepada rakyat kecil, warga butuh berobat gratis, program yang bagus harus dilanjutkan,” terangnya.

Lanjut Buluk, baiknya KS NIK dalah sebagai kartu penjaga kesehatan masyarakat Kota Bekasi yang dibiayai oleh pemerintah daerah (gratis) harus tetap ada. Begitu pula dengan peniadaan pajak kendaraan bermotor.

“Dua duanya harus hadir demi kesejahteraan masyarakat, jangan malah salah satu ditiadakan demi kebijakan baru. Yang sudah baik jangan diganggu. Kalau mau bikin sesuatu yang baik lagi, bukan berarti harus meniadakan yang sudah baik, apalagi manfaatnya sangat dibutuhkan masyarakat luas,” pungkasnya. (cr43)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker