Berita UtamaPeristiwa

Bekasi Tolak People Power

Illustrasi Tolak People Power
Illustrasi Tolak People Power

Radarbekasi.id – Gejolak menjelang penetapan hasil pemilu pada 22 Mei makin terasa. Aksi-aksi penggalangan massa ke Jakarta juga mulai tampak. Tak ingin suasana semakin panas, para tokoh agama dari lintas organisasi di Kota Bekasi mengeluarkan seruan damai. Mereka meminta masyarakat tidak terlibat aksi-aksi inkonstitusional pada pengumuman hasil pemilu itu.

Kemarin, sejumlah perwakilan organisasi masyarakat (Ormas), tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Bekasi menolak ajakan untuk bergerak dalam kegiatan people power yang akan dilaksanakan pada 22 Mei besok.

Dalam deklarasi yang dibacakan di area tugu pahlawan Kota Bekasi berisi komitmen untuk menolak tegas tindakan inkonstitusional, bertekat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, menolak ajakan people power, mendorong permasalahan pemilu untuk diselesaikan secara konstitusional dan mendukung aparat TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap kelompok yang membahayakan NKRI.

Kegiatan tersebut berlangsung sesaat sebelum pelaksanaan apel hari kebangkitan nasional di lapangan alun-alun Kota Bekasi. Deklarasi dibacakan oleh ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi, Abdul manan.

Abdul Manan mengatakan, semua keberatan maupun permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan umum diselesaikan secara konstitusional. “Silahkan kalau merasa ada yang dianggap nggak pas, silahkan diajukan secara konstitusional ke mahkamah konstitusi nggak perlu dengan melakukan gerakan-gerakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini,” katanya, Senin (20/5).

Membangun Indonesia katanya, tidak mudah hingga diperoleh persatuan seperti saat ini. Ia menghimbau masyarakat Kota Bekasi untuk tidak terpengaruh terhadap ajakan people power pada tanggal 22 Mei mendatang.

“Oleh karena itu saya sebagai tokoh tertua, tadi saya bacakan deklarasi di hadapan para Ormas supaya kita bersatu padu menjaga Kota Bekasi dan Indonesia ini, karena NKRI harga mati,” imbuhnya.

Sementara itu Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengungkapkan bahwa dirinya tidak memungkiri ada sebagian warganya yang akan bergerak turut serta dalam kegiatan tersebut. Deklarasi sempat dilaksanakan oleh organisasi keagamaan dan ulama, pada hari senin kemarin katanya mempertegas masyarakat Kota Bekasi menolak ajakan tersebut.

“Dilarang sih nggak boleh karena hak berekspresi, tapi menghimbau mereka, udahlah kita disini mah disini aja, apa yang kita lakukan bersama baik itu pemilu presiden, pemilu legislatif sudah kita laksanakan, ada lembaganya ada pengawasnya sudah dilaksanakan,” terangnya sesaat usai apel.

Rahmat menilai jika masyarakat berkeinginan untuk menyampaikan pendapat sebagai wujud kebebasan berekspresi boleh saja, namun harus memperhatikan koridor kehidupan bermasyarakat agar keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat tetap terjaga.

Terlebih di Kota yang ia nahkodai ini merupakan kota yang heterogen, terdapat lebih dari satu suku, ras dan agama yang menjalani kehidupan di Kota Bekasi untuk tetap dijaga kedamaian dan keamanannya.

Terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Said Aqil Siroj mengimbau warga NU tidak ikut datang ke Jakarta. Dia meminta nahdliyin lebih fokus menghidupkan kegiatan Ramadan dengan beribadah. Kiai Said mengatakan, umat Islam, khususnya warga NU, harus menyikapi pengumuman pemenang pemilu dengan sikap dewasa, tenang, besar hati, dan lapang dada. “Apa pun hasilnya dan siapa pun yang menang harus kita terima,” tuturnya.

Said mengungkapkan, pada momen kritis seperti saat ini, sangat penting menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, dewasa, dan beradab. Jangan sampai terjadi gerakan dan tindakan inkonstitusional. “Kita disorot dunia internasional. Kita mayoritas beragama Islam. Tunjukkan bahwa kita mengerti dan sadar caranya berdemokrasi, memahami cara bernegara,” tegasnya.

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia, ujar Said, sudah sesuai dengan prinsip ahlussunnah wal jamaah dan mazhab mayoritas muslim di Indonesia. Dia pun menyerukan agar masyarakat mencintai dan menyayangi bangsanya sendiri. Jangan sampai pilpres membuat bangsa menjadi pecah. “Jangan sampai jadi chaos. Nauzubillah, apalagi sampai perang saudara,” ingatnya.

Pihak-pihak yang merasa keberatan dengan hasil penetapan pemenang oleh KPU, menurut Said, bisa menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Seluruh warga NU juga diimbau untuk sama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif, aman, dan tertib.

Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan, aksi menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan adalah hak warga negara yang dijamin UUD. “Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang (UU), aksi massa merupakan wujud partisipasi publik dalam demokrasi yang harus dihormati,” ucapnya.

Mu’ti juga berpesan kepada partai politik, para calon anggota legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil pemilu. Menurut dia, apa pun hasil pemilu adalah kenyataan dan konsekuensi dari kehendak rakyat Indonesia.

Semua pihak, ucap Mu’ti, terutama para tokoh dan pemimpin bangsa, perlu segera duduk bersama dengan pikiran yang jernih dan hati bersih. Mereka harus bermusyawarah untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara. Harus ada jalan keluar terbaik yang bisa diterima semua pihak, bukan zero-sum game.

Selain KPU dan Bawaslu, aparatur keamanan juga harus bekerja profesional untuk menjaga keamanan. Aparat keamanan diminta tidak bertindak represif dan mengutamakan pendekatan persuasif. “Menghindari cara-cara militeristis agar terhindarkan dari bentrokan fisik dan jatuhnya korban jiwa,” ucap Mu’ti.

Sementara itu, Menristekdikti Mohamad Nasir menyampaikan imbauan kepada seluruh rektor kampus negeri maupun swasta. Para pimpinan kampus diharapkan bisa menjaga seluruh elemennya untuk tetap independen dalam menyambut penetapan hasil pemilu. “Kampus jangan sampai memprovokasi atau terprovokasi,” katanya setelah mengikuti buka bersama dengan Iluni Universitas Indonesia (UI) di Jakarta tadi malam.

Sementara itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid menjelaskan, hasil rekapitulasi pemilu akan diumumkan Rabu (22/5). Dia mengatakan, saat ini masih ada serangkaian hal yang harus dilakukan. Seluruh pihak terkait, terang Pramono, harus menandatangani formulir hasil rekapitulasi.

“Itu hubungannya tidak hanya dengan ke tujuh komisioner, tapi juga seluruh saksi yang hadir di rekapitulasi manual,” ujarnya. Ada ratusan lembar formulir yang harus ditandatangani komisioner dan para saksi.

Sementara itu, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendesak digelarnya rekonsiliasi sebelum 22 Mei. Hal itu penting untuk meredam tensi politik yang terus memanas jelang penetapan rekapitulasi hasil pilpres dan pileg oleh KPU.

Ketua ICMI Orwil Jatim Ismail Nachu mengatakan, dibutuhkan jalan tengah untuk memecahkan kemelut bangsa saat ini. Rekonsiliasi, lanjut dia, adalah jalan keluar di tengah situasi yang terjadi di negeri ini. “Perlu ada cara berpikir hikmah, solutif, dan bijaksana yang mencerahkan. Tanpa melibatkan kepentingan jangka pendek,” tandasnya dalam siaran pers yang dikirim ke Jawa Pos (Radar Bekasi Group).

Menurut Ismail, gejolak politik pascapilpres hingga kini tak kunjung surut. Kedua kubu pendukung berhadap-hadapan dalam menyikapi hasil penghitungan suara yang masih berjalan. ICMI, terang dia, memandang cara berpikir hikmah yang merupakan ciri cendekiawan perlu dikembangkan ketika konflik dan dinamika begitu kental akan cara berpikir politik parsial.

Ismail khawatir jika cara berpikir politik parsial itu mengemuka, konflik akan makin tajam dan mengancam keutuhan bangsa. Apalagi, saat ini masyarakat terpecah menjadi kubu 01 dan 02. Dia menandaskan, jika memang dibutuhkan, ICMI siap menjadi mediator rekonsiliasi. “Kami siap jika untuk menyelamatkan kepentingan bangsa yang lebih besar,” tegasnya.

Terkait rencana pengerahan massa pada 22 Mei yang disebut-sebut sebagai people power, Ismail menyatakan bahwa hal itu merupakan kebebasan berekspresi yang tak bisa dicegah. Namun, dia meminta niat aksi tersebut benar-benar diperteguh untuk kepentingan bangsa. “Jangan sampai ada niat jahat,” tuturnya. (sur/jpc)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker