KesehatanPelayanan

KS NIK Lebih Bermanfaat

KS dan JKN-KIS Tidak Tumpang Tindih
TUNJUKAN KS: Salah seorang warga menunjukan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) saat berobat di RSUD Kota Bekasi bebebrapa waktu lalu. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Sejumlah masyarakat Kota Bekasi menolak rencana peleburan atau pengintegrasian program Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) yang digagas oleh DPRD Kota Bekasi. Pasalnya, warga merasakan manfaat langsung program KS tersebut, ketimbang BPJS.

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi meminta adanya kajian perihal untung rugi biaya jaminan kesehatan tersebut. “Boleh saja minta diintegrasikan, tapi kaji dulu untung ruginya,” singkatnya ketika ditemui usai apel hari kebangkitan nasional di lapangan Alun-alun Kota Bekasi.

Dia mengaku, sebelumnya  Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bekasi telah mengkaji kelebihan penggunaan KS-NIK sebagai jaminan kesehatan untuk masyarakat Kota Bekasi. Diungkapkan oleh pria yang akrab disapa pepen tersebut, KNPI telah menemukan sembilan kelebihan kartu sehat dibandingkan dengan jaminan kesehatan lainnya.

Terkait dengan asumsi anggaran yang membludak pada pos jaminan kesehatan milik Kota Bekasi tersebut, menurutnya uang yang dipergunakan tersebut berasal dari masyarakat dan berhak untuk digunakan oleh masyarakat Kota Bekasi yang berasal dari pajak.

Setidaknya sampai dengan saat ini terdapat 960 ribu masyarakat yang sudah menggunakan KS-NIK sejak diterbitkan pada 2018 lalu. “Kalau kartu sehat katanya dananya membludak wong itu dari rakyat, pajak rakyat, tugas pejabat publik itu memikirkan bagaimana rakyatnya sejahtera bukan persoalan nanti ada tunda bayar, ada beban hutang, bukan itu,” tambahnya.

Sebelumnya, ketua Fraksi PKS, Choiruman Joewono Putro mengatakan bahwa akan lebih efisien ketika KS-NIK di integrasikan kepada BPJS dari sisi anggaran.

Ia menjelaskan dari 2,7 juta masyarakat Kota Bekasi tersebut jika diintegrasikan dengan BPJS maka jumlah tersebut akan berkurang. Pasalnya, dari jumlah penduduk kota Bekasi tersebut sudah tercatat masyarakat yang menjadi peserta jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Ketenagakerjaan dan mandiri.

“2,7 juta kalikan Rp25 ribu, sebenernya Rp23.500 tapi kita kalikan 25 aja deh, Rp67,5 miliar. Sementara KS ini itu Rp400 miliar ,” terangnya.

Pada peraturan presiden nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, pada pasal 16A ayat satu tertulis iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBI jaminan kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp23 ribu per orang per bulan.

Salah satu warga Kota Bekasi, Achmad Maulana menyayangkan berita yang berkembang dewasa ini terkait dengan pengintegrasian KS NIK. Pasalnya ia bercerita mengenai pengalamannya pada saat sang ayah yang sudah almarhum menderita serangan jantung secara mendadak dan berhasil diatasi menggunakan jaminan kesehatan milik Pemerintah Kota Bekasi tersebut.

Untuk membawa ayahnya berobat, setidaknya ia harus merogoh kocek sebesar Rp90 juta jika tidak menggunakan jaminan kesehatan. “Ya kalau dihapus sangat disayangkan, mungkin kan sekarang sistemnya diperbarui misalkan ke puskesmas dulu kecuali urgent, karena memang KS NIK itu bermanfaat,” terangnya.

Kartu kuning tersebut dipilih oleh warga yang tinggal di wilayah Pondok Ungu tersebut meskipun memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan. Pasalnya BPJS Kesehatan diungkapkan oleh laki-laki berbadan tegap tersebut memiliki kelemahan dimana ada limit pengeluaran, jika sudah melebihi limit tersebut maka dirinya harus merogoh kocek pribadi.

“nah itu ada penyakit-penyakit yang tidak tercover oleh BPJS apalagi terbatas limit-nya, jadi kalau dalam jumlah uang lebih dari itu tidak bisa di back up lagi,” imbuhnya.  (Sur)

Lebihkan

Artikel terkait

Lihat Juga

Close
Close
Close