Metropolis
Trending

Inspektorat Bentuk Budaya Integritas

Inspektorat Bentuk Budaya Integritas

RadarBekasi.id – Inspektorat daerah Kota Bekasi terus melakukan upaya untuk membentuk budaya integritas dengan tata kelola yang baik serta transparan. Peran Inspektorat penting untuk meningkatkan kesadaran dan tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan melayani.

Kepala Inspektorat daerah Kota Bekasi, Widodo Indrijantoro mengungkapkan bahwa pihaknya di bidang pencegahan dan investigasi Inspektorat daerah Kota Bekasi terus berkomitmen untuk memperbaiki diri melalui peningkatan kompetensi, penguatan integritas, perbaikan sistem, sinergi, koordinasi kelembagaan yang baik dan interaksi serta komunikasi yang terbuka dengan para pemangku kepentingan.

“Kami percaya dengan dukungan semua pihak, pemerintah Kota Bekasi yang transparan, akuntabel dan professional dapat dihadirkan sehingga membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat Kota Bekasi sesuai dengan visi Kota Bekasi,” katanya, Kamis (30/5).

Dalam rangka membangun aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), Widodo menyampaikan bahwa perkembangan teknologi yang pesat mendorong peningkatan tuntutan publik akan terwujudnya pemerintahan yang bersih dengan tata kelola yang baik.

APIP katanya, selain dapat meningkatkan kapabilitas di level tiga sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) pemerintah, mereka juga diharapkan menjadi penjamin kualitas, memberikan solusi, menjaga eksistensi dan nilai tambah dalam governance, risk management, control serta dapat membangun kepercayaan publik.

Berdasarkan peraturan Wali Kota Bekasi nomor 7 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada inspektorat daerah Kota Bekasi dikatakan oleh Widodo menunjukkan concern pemerintah kota terhadap peran APIP dalam penguatan pengawasan.

“Dibidang pencegahan dan investigasi dibentuk sebagai komitmen untuk mengeliminasi sebab timbulnya kelemahan dan kecurangan yang terjadi di pemerintah Kota Bekasi,” terangnya.

Dua strategi inspektorat daerah Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan kapabilitas tersebut yakni strategi kelembagaan dan strategi program atau kegiatan. Strategi kelembagaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas individu, tim maupun organisasi.

Sementara strategi program pada aspek pencegahan merupakan kegiatan yang bersifat preemptif dan preventif. Pada tahun 2019 ini kegiatan preemptif dilakukan melalui sosialisasi LHKPN atau LHKASN, pengendalian gratifikasi, budaya anti-fraud, hingga dilakukannya kajian aspek kecurangan.

“Semenjak terbentuknya bidang pencegahan dan investigasi, peningkatan kompetensi auditor dilakukan melalui penambahan auditor bersertifikasi profesi auditor forensic dan fraud examiners. Kompetensi ini diperlukan agar auditor dalam melakukan investigasi dapat sesuai standar kualitas penggunaan teknik dan metode pengumpulan bukti,” tambah Widodo.

Prestasi kinerja sampai dengan triwulan I tahun ini, tercatat kepatuhan LHKPN tercapai 100 persen sebelum batas waktu pada 31 Maret lalu. Kemudian tercapainya strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) per-Ttriwulan I 2019, dilakukannya pemberian keterangan ahli pada kasus korupsi, proses kerjasama survey penilaian integritas KPK, konsultasi perangkat daerah, serta kajian mitigasi fraud sebagai upaya kebijakan.

“Peran strategis berikutnya adalah proses koordinasi dengan BPKP terkait pembangunan fraud control plan dengan sasaran peningkatan budaya integritas untuk mempersempit kemungkinan kecurangan,” imbuhnya.

Saluran pengaduan oleh inspektorat daerah Kota Bekasi juga dibangun yakni berupa saluran whistleblowing system yang menampung pengaduan korupsi ASN Kota Bekasi dan pengaduan non korupsi.  (sur)

Close