Berita UtamaEventPemerintahan

Silang Pendapat Soal Pendatang

Walikota Keberatan, Wakil Setuju

Silang Pendapat Soal Pendatang
Silang Pendapat Soal Pendatang

RadarBekasi.id – Perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi merupakan fenomena sosial yang terulang setiap tahun pascaperayaan Idul Fitri. Bersama pemudik melakukan arus balik ke kota setelah pulang kampung, kaum urban baru beranjak ke kota-kota. Akibatnya, pasca-Idul Fitri, kota-kota besar di Indonesia bertambah padat dibanjiri oleh pendatang baru, tidak terkecuali datang ke Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengimbau agar warga yang mudik tidak kembali ke Kota Bekasi dengan membawa banyak kerabat. Pria yang akrab disapa Pepen ini menuturkan, kepadatan penduduk Kota Bekasi sudah mencapai 1,7 juta jiwa per kilometer persegi.

“Di Kota Bekasi yang sudah 1,7 juta jiwa per kilometer persegi ini dengan jumlah 2,7 ya, jangan dibebani lagi dengan pertambahan urbanisasi yang baru,” katanya kepada Radar Bekasi belum lama ini.

Ia menyatakan, pertambahan jumlah penduduk di Kota Bekasi bakal berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sehingga, perlu menjadi perhatian semua pihak, ”Pasti ada dampaknya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan, warga dari luar daerah atau pendatang yang hendak ke Kota Bekasi pasca libur Lebaran 2019 harus memiliki keahlian. Dia mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi terbuka terhadap pendatang yang seringkali menjadi fenomena setiap usai momentum mudik hari lebaran.

“Kami berharap, kami mengingatkan bahwa, orang yang datang itu harus memiliki keterampilan, kemudian harus memiliki kapasitas, harus memiliki nilai lebih. Karena kalau nggak mereka nanti akan tereliminasi tersendiri, mereka dateng toh akan kembali lagi,” kata Tri kepada Radar Bekasi.

Tri menegaskan, Pemkot Bekasi tidak akan melakukan operasi yustisi. Karena, para pendatang tersebut dinilai memberikan warna terhadap Kota Bekasi seiring dengan kemajuan yang terjadi di Kota Bekasi.

“Itu lah yang akan memberikan warna tersendiri terhadap Kota Bekasi. Bekasi bisa begini itu juga karena mereka yang kemudian memberikan warna dan mendatangkan investasi, membayar pajak retribusi,” imbuhnya.

Terpisah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Labor Institute Indonesia meminta Pemerintah Kota Bekasi untuk menggelar operasi yustisi dengan mengecek dokumen kependudukan warga pendatang baru usai lebaran. Sebagai daerah yang menjelma sebagai kota metropolitan, Kota Bekasi memiliki daya tarik bagi pendatang baru untuk mengubah nasibnya.

Sekretaris Eksekutif Labor Insitute Indonesia, Andy William Sinaga mengatakan, operasi yustisi dilakukan untuk mengantisipasi masalah sosial seperti angka pengangguran yang meningkat dan permukiman illegal serta kerawanan sosial.

Dia mencontohkan seperti kasus kriminalitas, menjamurnya pedagang kaki lima (PKL), tawuran, hingga potensi gangguan terorisme.”Apalagi para pendatang baru tersebut kebanyakan minim pendidikan, ketrampilan dan keahlian untuk dapat memasuki lapangan pekerjaan baru,” kata Andy.

Menurut Andy, operasi yustisi juga bisa melibatkan aparat kepolisian ke kantong pemukiman buruh yang berdekatan dengan kawasan industri di Kota dan Kabupaten Bekasi. Bila upaya ini dilakukan, maka fenomena pendatang baru tersebut tidak menjadi ancaman serius bagi daerah.

Selain itu Andy mengatakan, berdasarkan data yang dia peroleh ada sekitar 300.000 buruh di kawasan industri Kabupaten dan Kota Bekasi yang mudik ke wilayah Jawa dan Sumatera. Diprediksi mereka akan membawa sanak keluarga dan teman-temannya ketika balik ke Bekasi dan sekitarnya.

“Setelah lebaran kemungkinan ada 100.000 pendatang baru dari sebagian buruh yang mudik ke kampung halamannya. Tidak hanya ke Kota Bekasi, mereka juga akan mendatangi Kabupaten Bekasi untuk mencari pekerjaan,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi memproyeksikan bakal ada 9.000 pendatang baru pada arus balik lebaran Idul Fitri 1440 H. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Sumatera.

Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Hidayat mengatakan angka ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pergerakan warga baru di Kota Bekasi pada tahun lalu setelah lebaran. Sebab cara menghitung proyeksi jumlah warga yang masuk tetap menggunakan standar yang sama dari dulu.

“Kami melakukan pengendalian pendatang baru melalui perangkat kelurahan dan kecamatan di wilayah masing-masing untuk mendata mereka (Pendatang),” kata Taufik.

Taufik mengatakan, anggota Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring (Satgas Pamor) yang ada di kelurahan-kelurahan akan berkeliling ke permukiman warga setelah lebaran. Mereka akan melakukan pengecekan terhadap para pendatang di permukimannya.

“Nanti akan dilakukan pengecekan kelengkapan kependudukannya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI). Jika lengkap membawa minimal dua dokumen tersebut, maka dilaksanakan proses pelayanan kependudukan di Kota Bekasi,” ujar Taufik.

Karena itu, Taufik mengimbau kepada pendatang baru agar segera mengurus dokumen tersebut di kabupaten/kota asalnya. Sebab berdasarkan hasil pendataan dari kelurahan dan kecamatan tersebut, pihaknya akan melakukan Operasi Yustisi Kependudukan

“Setelah mereka masuk ke wilayah Kota Bekasi, kita akan melakukan operasi yustisi kependudukan. Namanya NKRI, jadi siapapun bisa datang ke Bekasi,” ungkapnya. (sur/pay)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close