MetropolisPelayanan

BKPPD Tingkatkan Disiplin Pegawai

Sosialisasi PP Nomor 30 Tahun 2019

RadarBekasi.id – Aturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) diperketat lewat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Aturan tersebut terus disosialisasikan pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) guna meningkatkan disiplin pegawai.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Karto mengatakan, pemerintah Kota Bekasi menerapkan penilaian kinerja ASN dengan berbagai cara dari penilaian kinerja, hingga absensi.

“Kita lakukan pemantauan dan pembinaan setiap hari dan tidak terputus, salah salah satunya dari apel pagi, absen, kemudian laporan kehadiran dan juga mereka bekerja baik atau tidak itu terus kita lakukan,” kata Karto, Rabu (19/6).

Apabila di temukan ASN atau non ASN melanggar disiplin seperti bolos kerja, hingga pelanggaran berat, sanksi teguran hingga pemberhentian bisa dilakukan. Namun pihaknya juga secara persuasif melakukan konseling untuk mengetahui faktor yang dialami pegawai hingga adanya penurunan kinerja atau pelanggaran disiplin.

“Secara psikologis kita ingin melihat apakah ada permasalahan di keluarga atau ada yang lainnya supaya hal tersebut bisa kita cari jalan keluarnya dan melakukan pembinaan lebih dalam. Seandainya tidak bisa kita lakukan, dengan berat hati akan kita lakukan tindakan-tindakan yang memang berdasarkan ketentuan yang ada hingga bisa sampai pemberhentian,” ujarnya.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Karto
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Kartoasnk

Sanksi tersebut diakuinya sudah tertuang dalam PP nomor 30 tahun 2019. “Dengan demikian diharapkan kinerja para pegawai negeri sipil jauh lebih baik dan maksimal kembali,” ucapnya.

Pemkot Bekasi juga membekali para ASN dan non ASN untuk tidak terlena dengan status maupun jabatan yang diemban. Pasalnya, pertanggung jawabannya cukup berat dan harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

“Pokonya tiga hari absen kita kenakan sanksi kalau selama satu bulan absen tanpa ada keterangan kita akan berhentikan. Karena tidak disiplin juga ada yang harus turun pangkat karena pelanggaran kedisiplinan,” imbuhnya.

Lanjut Karto, tidak hanya sanksi namun jika pegawai berkinerja baik juga ada penghargaan yang diberikan. Sehingga pihaknya mendorong ASN maupun non ASN menjaga kualitas kerja dan perilaku.

“Harus diimbangi tentunya, baik kualitas kerja dan perilaku yang diterapkan. Adanya PP nomor 30 tahun 2019 sangat membantu dalam memantau kedisiplinan dan cara kerja pegawai,” ungkapnya. (pay/adv)

Lebihkan

Artikel terkait

Lihat Juga

Close
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker