Berita UtamaPemilu

Dibanderol Puluhan Juta

Awas Jual Beli Bangku Sekolah

Dibanderol Puluhan Juta
Dibanderol Puluhan Juta

RadarBekasi.id – BB (55), warga Kecamatan Bekasi Barat ini berulang kali mengangkat telpon genggamnya. Dia berusaha menghubungi beberapa rekannya untuk mengurus anak bungsunya agar masuk ke SMAN 1 Bekasi.

Pengusaha jual beli kendaraan bekas dan kelapa sawit ini mengaku tidak memiliki waktu untuk mengurus anaknya masuk sekolah. Sehingga, dia menitipkan kepada kerabatnya agar bisa mengrus proses pendartaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dia mengaku, akan memberikan uang kepada siapa saja yang bisa memasukan anaknya ke SMAN 1 Bekasi, ”Ya anak saya ingin masuk ke SMAN 1 Bekasi, tapi masalahnya katanya nilainya minim. Saya bisa memberikan uang berapa saja kalau anak saya bisa masuk sekolah,” katanya.

Ya, praktik jual beli bangku sekolah bisa saja terjadi dalam peroses PPDB tahun 2019 ini. Pengamat pendidikan Kota Bekasi Imam Kobul Yahya mengakui sejumlah orang tua yang menawarkan diri untuk menitipkan anaknya dengan membayar sejumlah uang secara cash maupun melalui uang muka. Pada umumnya uang muka yang diberikan sebesar Rp5 juta.

“Ada pejabat itu datang dari kabupaten bawa uang 10 juta itu cash, ketemu saya dia ngomong siapa aja yang bisa jamin anak saya masuk 10 juta langsung saya kasih. Dia bisa janjiin 50 juta karena anaknya merengek maunya di SMA itu,” tambahanya.

Imam mengaku, sudah menemukan fenomena siswa titipan untuk masuk di sekolah negeri. Rata-rata para calo tersebut menunggu orang tua terlihat pusing dengan nasib anaknya untuk tersebut diluar sekolah.

“Sudah ada sekarang ini. Bahkan ada yang mengaku dipintai uang hingga Rp 20 juta. iya pada sistem zonasi. Jadi nanti Minggu ke dua Minggu ke tiga dia baru boleh masuk. Ada yang minta Rp15 juta, calonya nongkrong di depan, yang udah pusing-pusing itu mereka nongkrong di depan,” ungkapnya kepada Radar Bekasi.

Imam membeberkan bahwa siswa titipan tersebut dijanjikan untuk bisa diterima di sekolah negeri, namun rata-rata mereka akan masuk setelah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilaksanakan. Pembatasan kuota menjadi cara untuk oknum tersebut bermain, ditengah kuota yang terbatas dan membludaknya pendaftar, para oknum mencari celah untuk menitipkan murid yang telah membayar sejumlah uang.

“Misalkan sekarang zonasi kombinasi butuhnya 120 yang daftar 400 kan yang lain itu sudah sedih saya urutan berapa kan sedangkan jaraknya empat kilo lima kilo kan dia sudah pesimis. Jadi kan sudah saya bilang gini, kalau dia kebutuhannya cuma 120, pendaftarnya itu 400, hanya yang satu kilo yang bisa masuk itu perhitungan kita kan gitu, jadi yang daftar itu ditahan (dengan alasan) segala macam, nah manajemen ini kan yang mereka pakai,” terangnya.

Hal itu juga didukung dengan sistem PPDB SMA yang semi online juga mendorong adanya siswa titipan, bahwa orang tua harus menunggu pengumuman resmi sementara kata Imam web PPDB lebih sering error dan tidak terpantau seleksinya secara terbuka.

Sementara itu sebelumnya, Kepala Ombudsman perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho menuturkan bahwa pada tahu lalu dilingkungannya ada sebanyak lebih dari 100 pengaduan yang masuk terkait dengan fenomena siswa titipan ini. Masing-masing kota atau kabupaten setidaknya ada 15 hingga 20 pengaduan.

Ia mengatakan bahwa pihaknya terlah berkoordinasi dengan pihak KCD wilayah I, II dan III juga termasuk kepada kepala dinas pendidiakan se-Jakarta Raya termasuk Kota dan Kabupaten Bekasi untuk tidak mengulagi fenomena siswa titipan tersebut.

“Kami sudah menawarkan ke KCD dan dinas untuk membentuk gugus tugas PPDB di masing-masing daerah. Jika ada yang menitipkan calon anak didik di sekolah manapun, bisa dilaporkan kedalam gugus tugas itu, dimana kami akan berada didalamnya,” jelasnya.

Pihaknya berkomitmen untuk menghentikan titip menitip anak didik, apabila didapati oknum nakal yang titip menitip, maka pihaknya akan menyampaikan kepada lembaga tempat oknum tersebut bekerja atas perbuatan kotor yang telah dilakukannya. Cara ini dilakukan untuk meminimalisir tekanan terhadap kelapa sekolah maupun dinas terkait.

Terpisah, Dinas Pendidikan Kota Bekasi memaksimalkan akses layanan informasi publik atau call center 021- 882543, 082113781258 pada proses PPDB tahun ini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah menegaskan, warga Kota Bekasi yang merasa kesulitan dalam proses PPDB bisa menghubungi layanan tersebut.

 “Masyarakat dapat menghubungi nomor tersebut untuk kebutuhan informasi publik berupa informasi terkait PPDB 2019, pengaduan masyarakat dan informasi publik lainnya,” kata Inayatullah, saat ditemui di kantornya.

Dirinya sangat berharap dengan call center ini masyarakat lebih mudah mengakses informasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Ini merupakan satu upaya Dinas Pendidikan Kota Bekasi melaksanakan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (sur)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker