Politik

Bawaslu Klaim Hanya Sebatas Mengawasi

Radarbekasi.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi mengaku, sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi terkait perintah dari Bawaslu RI untuk mencocokkan formulir C1 DPR RI dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan.

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi mengatakan, dalam hal ini, Bawaslu hanya sebatas mengawasi saja, sedangkan mengenai pelaksanaan secara teknis ada di KPU.

“Di Pasal 101 tentang pemilu, kami Bawaslu kaitan dengan koreksi, sesuai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota hanya mangawasi keputusan KPU, Bawalsu Provinsi dan DKPP. Sementara kami sudah berkoordinasi dengan KPU kaitan putusan koreksi dari Bawaslu RI,” ujarnya, Rabu (26/6).

Menurut Akbar, sampai dengan hari ini (kemarin, red), Bawaslu Kabupaten Bekasi baru menerima surat putusan tersebut melalui PKS. Artinya belum dapat secara langsung dari Bawaslu RI.

Kata dia, saat kordinasi dengan KPU Kabupaten Bekasi, mereka (KPU) mengaku sedang meminta petunjuk hukum kepada KPU RI kaitan dengan putusan koreksi tersebut.

“Sementara itu yang disampaikan oleh teman-teman KPU. Dan intinya, Bawaslu hanya melakukan pengawasan saja,” beber Akbar.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Saksi PKS, Budi Purwanto menilai, KPU Kabupaten Bekasi mencoba mengulur-ulur waktu dalam menjalankan keputusan Bawaslu RI untuk penyandingan data C1 dari seluruh TPS di Kelurahan Jatimulya.

Padahal, PKS sudah berkirim surat dan melampirkan keputusan dari Bawaslu RI ke KPU Kabupaten Bekasi sejak Sabtu, (15/6) lalu, tapi belum ada respon dari penyelenggara pemilu tersebut.

“Dalam hal ini kami melihat KPU sengaja mengulur waktu dan tidak ada iktikad baik, bahkan melanggar aturan. Sebab keputusan Bawaslu RI tidak dijalankan, padahal kami (PKS) sudah menyerahkan salinan putusan dari Bawaslu RI,” ujar Koordinator Saksi PKS, Budi Purwanto, Jumat (21/6).

Kata Budi, KPU selalu bicara akan patuh terhadap regulasi. Namun keputusan dari Bawaslu RI yang sudah merupakan tingkat nasional, tak kunjung dilaksanakan dengan berbagai alasan.

“Mungkin kalau mengenai teknis penghitungan atau cara pencocokannya seperti apa, itu butuh konsultasi. Tapi ini kan hanya penyandingan saja,” bebernya.

Budi mengaku, KPU sudah memberi jawaban mengenai surat yang pertama dikirim PKS, yakni menunggu arahan dari KPU RI, dan menunggu lampiran keputusan tersebut dari Bawaslu RI.

Padahal, lanjut Budi, saat pihaknya mengkoonfirmasi ke Bawaslu RI, katanya Senin (17/6) sudah berkirim surat ke KPU Kabupaten Bekasi, tapi kenapa jawaban KPU Kabupaten Bekasi belum diterima?.

“Kalau alasan KPU menunggu surat keputusan asli dari Bawaslu RI, itu jawaban diplomatis saja, dan sengaja mengulur-ulur waktu,” sesal Budi.

Oleh karena itu, kata Budi, pihaknya berencana untuk kembali berkirim surat ke KPU Kabupaten Bekasi, dan apabila tidak dilaksanakan juga, maka akan melakukan opsi lain, yakni mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan melaporkan bahwa KPU tidak melaksanakan keputusan Bawaslu RI.

Ia juga menduga ada tekanan dari pihak lain, sehingga KPU tidak melaksanakan keputusan Bawaslu RI.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bekasi, Abdul Haris beralasan, ini masalah hukum, dan harusnya Bawaslu RI yang memberikan informasi resmi kepada KPU.

“Yang mengirimkan salinan surat keputusan itu kan PKS, bukan langsung dari Bawaslu RI. Memang PKS sudah jadi kurirnya Bawaslu RI, atau bagaimana?. Masa kami (KPU) diperintah oleh PKS,” tukasnya.

Yang jelas, KPU sudah berkirim surat ke KPU RI untuk meminta petunjuk hukum, karena perintah eksekusi ini sudah diluar tahapan, sehingga dari segi Undang-undang Pemilu, KPU Kabupaten Bekasi tidak punya payung hukumnya untuk melaksanakan putusan tersebut.

“Jadi, kami tidak niatan mengulur-ulur waktu untuk menjalankan putusan dari Bawaslu RI, karena kami juga melangkah harus ada regulasinya, tidak bisa sembarangan. Justru kalau langsung dilaksanakan, bisa kena pasal pelanggaran lagi,” tukas Haris. (pra)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Lihat Juga

Close
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker