CikarangPemkab

156 Ribu Penduduk Menganggur

Perusahaan Diminta Patuh pada Perbup

RadarBekasi.id – Sebanyak 156.991 penduduk Kabupaten Bekasi tercatat tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Hal tersebut disampaikan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja.

Ia menjelaskan, angka tersebut berdasarkan data BPS Sakernas Tahun 2018. Dari jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bekasi sebanyak 2.652.913 jiwa, jumlah angkatan kerja terdapat sebanyak 1.630.423 atau sebesar 61,46 persen.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.472.432 jiwa atau sebesar 90.31 persen telah bekerja, namun masih ada 156.991 jiwa atau sebesar 9,69 persen penduduk Kabupaten Bekasi yang berusia produktif belum bekerja.

Eka mengatakan, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Khususnya, karena Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah Industri terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara.

Dirinya berharap, dengan adanya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja, dapat menjadi pisau untuk memberikan peluang kerja kepada masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Saya akui bahwa masalah pengangguran itu terjadi hampir disetiap wilayah, bukan saja di Kabupaten Bekasi, namun saya bersama jajaran akan terus berupaya melakukan langkah – langkah konkret untuk mengatasi itu,” kata Eka saat berkunjung ke Kawasan Industri MM2100, Rabu (26/6).

Eka menambahkan, perusahaan di Kabupaten Bekasi diharapkan dapat mengimplementasikan hal-hal yang telah diatur di dalam Perbup 9 tahun 2019 itu.

Salah satunya seperti penyerapan sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal. Kemudian, memberikan laporan secara berkala yang dilakukan perusahaan tentang pelaksanaan kegiatan atau program perluasan kesempatan kerja setiap bulannya.

Terpisah, Koordinator Forum Informatif Pemerhati Ketenagakerjaan (Finter), Gunawan menyampaikan, kunjungan Bupati Bekasi ke kawasan industri merupakan suatu hal yang baik.

“Namun perlu diketahui, dari 150 ribuan warga Kabupaten Bekasi, harus ada target berapa penurunan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi,” katanya.

Menurut dia, perlu pengawasan dan pembuktian bagi tenaga kerja yang akan diserap melalui program bupati. Apalagi, masalah pengangguran juga menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat.

“Jadi kami berharap dengan adanya Perbup yang baru saja terbit bisa menjadi produk hukum yang perlu ditaati oleh perusahaan, dan dilakukan pengawasan oleh dinas tekhnis,” ujarnya.(and) 

Close