MetropolisPendidikan

Kuota Zonasi PPDB Dipangkas

RadarBekasi.id – Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya pada jalur zonasi dan jalur prestasi di Kota Bekasi diubah. Kuota tersebut diubah setelah keluarnya surat edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) nomor 3 tahun 2019 dan Permendikbud nomor 20 tahun 2019.

Sebelumnya, kuota PPDB Kota Bekasi jalur zonasi sebesar 93 persen yang didalamnya terdapat jalur zonasi radius sebesar 83 persen dan afirmasi sebesar 10 persen.

Saat ini kuota jalur zonasi menjadi 83 persen diantaranya seleksi berdasarkan radius menjadi 73 persen, sementara untuk seleksi afirmasi tetap 10 persen.

Jalur prestasi yang sebelumnya sebanyak enam persen bertambah menjadi 15 persen. Seleksi berdasarkan USBN sebanyak 12 persen. Sementara seleksi berdasarkan prestasi akademik dan non akademik serta tahfidz tetap sebanyak satu dan dua persen. Jalur terakhir yakni perpindahan tugas orang tua bertambah menjadi dua persen.

Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, Mawardi menjelaskan, perubahan zonasi berdasarkan peraturan pemerintah pusat.

“Zonasi dikurangin sesuai dengan Permen. Perpindahan tugas orang tua tadinya satu persen jadi dua persen, jadi masih dalam koridor,” katanya kepada Radar Bekasi, Kamis (27/6).

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah menjelaskan, aturan jumlah kuota yang baru telah di atur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi yakni Perwal nomor 63 tahun 2019 tertanggal 24 Juni lalu. Aturan tersebut sebagai perubahan atas Perwal nomor 54 tahun 2019.

“Kalau di Kota Bekasi kita sudah melakukan penyesuaian surat edaran nomor tiga tadi dan juga Permendikbud, bahwa Kota Bekasi yang semula zonasi 93 persen, sekarang ini jadi 83 persen,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah negeri di Kota Bekasi serta pimpinan diwilayah yakni lurah dan camat. Perubahan ini kata Inay, bisa dilakukan karena Kota Bekasi belum melakukan proses pendaftaran.

“Karena Kota Bekasi kita sekarang kan sedang proses, belum melakukan pendaftaran jadi kita bisa, bahkan sudah kita sosialisasikan,” tambahnya.

Sebelumnya Kemendikbud telah mengeluarkan surat edaran dan mengubah Permendikbud nomor 51 tahun 2019. Dalam surat edaran Kemendikbud menghimbau kepada seluruh kepala daerah baik Gubernur maupun Wali Kota atau Bupati menyesuaikan ketentuan tersebut.

Penerbitan surat edaran berisi perubahan aturan kuota PPDB ini karena kondisi beberapa daerah yang belum mampu melaksanakan peraturan PPDB sebelumnya secara optimal.  (sur)

Related Articles

Back to top button