Berita Utama

Kasus Nuril, Warga Diminta Bersabar

Kasus Nuril, Warga Diminta Bersabar
BERBINCANG: Menkumham Yasonna Laoly dan Walikota Bekasi Rahmat Effendi saat berbincang dengan sejumlah wartawan di ruang konfrensi pers Gedung Imigrasi kelas II Non TPI Bekasi.

Radarbekasi.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengakui, pembahasan pendapat hukum bagi amnesti Baiq Nuril sudah mencapai 70 persen. Hal ini ditegaskan Laoly usai meresmikan Gedung Imigrasi Kelas II Non TPPI Bekasi, kemarin.

Kendati demikian, dia mengaku belum bisa memastikan kapan pendapat hukum itu selesai disusun. Sebab pihaknya masih menerima berbagai masukan dari sejumlah ahli hukum terkait wacana amnesti Baiq Nuril, pertimbangan dari para ahli hukum dibutuhkan supaya pendapat hukum yang dibuat mempunyai argumen kuat ketika Presiden mengajukan pertimbangan amnesti ke DPR nantinya.

“Saya masih terus mencoba melakukan kajian-kajian lain dari prespektif-persepektif lain supaya nanti informasi yang utuh bisa diberikan kepada Presiden,” ucapnya.

Dirinya pun meminta kepada masyarakat untuk bersabar karena Kejaksaan Agung pun sudah memutuskan akan menunda eksekusi penahanan terhadap Baiq Nuril. “Jaksa Agung kan sudah menyampaikan bahwa beliau akan menunda eksekusi, jadi kita masih punya waktu yang baik untuk mencari apa solusi yang baik,” terangnya.

Sementara itu, terpidana kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril‎ ‎mendatangi gedung DPR RI. Dia meminta dukungan dari anggota dewan mengenai kasusnya tersebut.

Nuril mengaku, tak bisa menahan rasa sedihnya terkait kasus pelecehan seksual yang berujung pada masalah hukum ini. ”Sebenarnya saya tak ingin jadi konsumsi publik, karena bagaimanapun anak-anak saya pasti menonton, dan saya tidak ingin mereka lihat ibunya menangis,” ujar Nuril di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7).

Ia mengaku, perjuangannya ini memang sangat berat. Apalagi harus meninggalkan anak-anaknya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, sekali lagi, Nuril berkeyakinan bahwa cara inilah yang harus ia tempuh. ”Saya tidak ingin ada lagi yang seperti saya. Saya yakin perjuangan ini akan berakhir dengan baik,” ungkapnya.

Kuasa hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi, mengatakan mereka kedatangan ke DPR untuk meminta dukungan dari anggota dewan. Saat ini, kliennya, yakni Nuril akan mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). ”Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan angin segar dari Komisi III DPR,” ungkap Joko.

Sementara anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil yang menerima Baiq Nuril menyakini semua fraksi yang ada di DPR mendukung Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada mantan guru honorer SMAN 7 Mataram itu. ”Saya yakin seluruh fraksi akan memberikan dukungan ke Ibu Nuril ini,” kata Nasir.

Diberitakan sebelumnya, Baiq Nuril meminta amnesti dari Presiden Joko Widodo setelah peninjauan kembali yang diajukannya ditolak MA. Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM menyusun pendapat hukum bersama sejumlah pakar hukum untuk memperkuat argumentasi amnesti yang akan diberikan Jokowi.

Terpisah, Komisi Yudisial (KY) meminta semua pihak untuk bisa menghormati putusan hakim. ”Sesuai ketentuan undang-undang, KY tidak diperbolehkan untuk menilai salah benarnya putusan hakim, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, hingga PK. Putusan yang dibuat hakim merupakan independensi dari majelis hakim,” kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus saat dikonfirmasi, Rabu (10/7).

Sebagai kontrol lembaga peradilan, KY diberikan amanat untuk menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari masyarakat. Oleh karena itu, KY mempersilakan apabila publik ingin mengajukan laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim, bukan terkait pertimbangan hakim di dalam putusannya. ”Nantinya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran kode etik hakim, KY akan menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan sanksi kepada hakim,” ujar Jaja. (pay/jpc)

Close