MetropolisPemkot

Menkumham Resmikan Kantor Baru Imigrasi Bekasi

Menkumham Resmikan Kantor Baru Imigrasi Bekasi
BERKELILING: Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly bersama Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berkeliling usai melakukan peresmian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi. AHMAD PARIUDZ/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Kantor baru Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi resmi digunakan usai diresmikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona Laoly, Rabu (10/7).

Gedung baru yang terletak di Jalan Perjuangan, Kelurahan Telukpucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi itu diharapkan menjadi solusi penanganan pelayanan keimigrasian di Kota Bekasi.

Pasalnya, antrian panjang kerap dijumpai ketika gedung masih berada di komplek GOR Kota Bekasi Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Menkumham Yasona Laoly juga mengapresiasi sinergitas Pemkot Bekasi hingga terwujudnya pembangunan gedung Imigrasi baru tersebut.

 ”Saya sangat mengapresiasi kepada Pemerintah Kota Bekasi. Tentunya ini melalui proses yang sangat panjang, tetapi dengan adanya pemikiran think out of the box dari Pak Wali maka gedung baru ini bisa terwujud,” kata Laoly, Rabu (10/7).

Laoly menceritakan secara singkat alur pembangunan gedung. Awalnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta izin untuk memecahkan permasalahan di Imigrasi.

Dijelaskannya, lahan yang dibangun untuk kantor tersebut kepemilikannya dari Kementrian, namun dari proses pembangunannya menggunakan anggaran Pemerintah Kota Bekasi. Namun hal itu terganjal di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 yakni mengenai tata kelola keuangan.

”Maka dari itu dari Pemerintah Kota Bekasi meminta izin agar dari Dirjen Imigrasi dan Menkumham bisa dibuat kesepakatan dengan Mendagri terkait Permendagri No 13, agar tidak terjadi kekeliruan kedepannya,” ucapnya.

”Dan saat itu saya selaku Menteri Hukum dan HAM langsung memberikan jawaban terkait komunikasi dengan Mendagri, langsung dibuatkan surat dan dikomunikasi agar proses tersebut berjalan lancar dan pembangunan kantor bisa di mulai, maka jadilah gedung ini,” tambahnya.

Pihaknya juga meminta agar fasilitas tersebut dimanfaatkan dengan baik dan menjadi contoh daerah lain atas sinergitas pemerintah daerah dan pusat.

”Ini upaya trobosan baru, sehingga pembangunan ini dapat dilaksanakan. Ini adalah kerjasama antara instansi pusat dan daerah dan saya sangat menghargai bantuan Pemkot Bekasi, semoga kantor baru ini bisa melayani warga bekasi dan tidak hanya warga negara asing,” ungkapnya.

Pembangunan kantor Imigrasi yang berdiri atas tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham itu menelan anggaran dari APBD Kota Bekasi sebesar Rp31,8 miliar. Sementara, biaya pengadaan mebel dan interior kantor dikucurkan dari dana Kemenkumham.

Di tempat yang sama, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku bangga dengan hasil kolaborasi tersebut. Pihaknya mengklaim, kantor Imigrasi Non-TPI Kelas II Bekasi merupakan satu-satunya hasil kolaborasi pemerintah pusat dan daerah di Indonesia.

“Kami bangga pembangunan kerjasama daerah dan pusat, mungkin saya enggak akan lihat lagi 200 – 300 lagi warga saya yang antre di kantor imigrasi. Dan gedung baru ini adalah berkat kerja bersama. Saya kira, kalau anda mau mencari kabupaten atau kota lain, enggak akan ketemu kerja sama begini,” katanya.

Kantor Imigrasi baru ini dilengkapi dengan gedung enam lantai, masjid, dan lahan parkir hingga basement yang cukup luas. Pelayanan imigrasi untuk WNI dilakukan di lantai satu. Lantai dua digunakan untuk pelayanan imigrasi WNA dengan ruangan yang lebih luas. Terdapat empat loket pelayanan izin tinggal, dua booth foto dan biometrik, sampai lounge VIP.

Selain itu, terdapat pula toilet khusus disabilitas, ruang bermain anak, hingga ruangan menyusui. (pay)

Close