Berita UtamaCikarang

Desak Pembubaran Pansus Panlih Wabup

Desak Pembubaran Pansus Panlih Wabup
UNJUK RASA: Sejumlah massa aksi berunjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kamis (11/7). Aksi massa yang tergabung dalam GMBI itu menuntut Panitia Pemilihan Wakil Bupati (cawabup) dibubarkan.ARIESANT/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kabupaten Bekasi mendesak bupati Bekasi untuk membubarkan Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati di DPRD Kabupaten Bekasi.

Hal itu disampaikan saat ratusan anggota LSM GMBI Distrik Kabupaten Bekasi berunjuk rasa di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Kamis (11/7).

Sekretaris Distrik GMBI Kabupaten Bekasi, Syamsudin menuturkan, pihaknya meminta Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja untuk tetap fokus pada pembangunan Kabupaten Bekasi. Serta, lebih fokus pada kepentingan masyarakat.

Menurut dia, Eka lebih baik sendiri dimasa sisa jabatannya setelah diangkat sebagai Bupati Bekasi Definitif sisa masa jabatan 2017-2022.

“Kami datang membawa aspirasi masyarakat, oleh sebab itu dengan adanya pemilihan wakil bupati hanyalah membuat kegaduhan. Kami ingin di Kabupaten Bekasi ada pemerintahannya, khususnya Pak Eka untuk lebih fokus pada program yang direncanakan,” katanya.

Syamsudin menjelaskan, alasan pihaknya mendesak pembubaran lantaran terdapat beberapa anggota Panlih yang dijadikan saksi pada sidang kasus dugaan suap perizinan Meikarta.

“Saat ini ketua Panlih itu kan juga jadi saksi, bahkan empat unsur pimpinan juga jadi saksi. Jadi sangat tidak elok yang diduga terlibat, bahkan telah mengembalikan uang dugaan gratifikasi harus memilih calon wakil bupati,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Asisten Daerah III Pemkab Bekasi, Suhup mengaku akan menampung aspirasi tersebut dan menyampaikannya kepada kepada bupati. Karena, ia pun tidak berkapasitas untuk berkomentar mengenai hal tersebut.

“Saya hanya mendengarkan dan untuk kelanjutannya apa yang sudah saya terima ini akan disampaikan kepada bupati Bekasi,” ujarnya setelah berakhir dengan pengunjuk rasa.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar menuturkan, dirinya menghargai aspirasi yang disampaikan GMBI. Namun hal itu perlu disampaikan pada delapan fraksi dan 10 partai yang ada di DPRD Kabupaten Bekasi.

“Masyarakat bebas menyampaikan aspirasi, namun untuk pansus panlih kami sudah mengikuti peraturan dan ketentuan. Tapi, apabila memang yang sudah dibentuk dan berjalan yakni kegiatan panlih kami akan mempertimbangkannya melalui pembahasan, terutama untuk partai pengusung. Diantaranya, Gokar, Pan, Nasedem, dan Hanura,” tuturnya.

Sekadar diketahui, anggaran untuk Pansus Panlih Wakil Bupati Bekasi DPRD Kabupaten Bekasi itu sebesar Rp800 juta.(and)

Related Articles

Back to top button