Berita UtamaPolitik

Parpol Koalisi Diminta Jeli Memilih Cawabup

Jangan sampai Masuk Lubang yang Sama

Radarbekasi.id – Pengamat Politik Bekasi, Diah Ayu Permatasari meminta partai politik (parpol) koalisi Golkar jeli dalam menyodorkan nama Calon Wakil Bupati (Cawabup) yang akan diusulkan ke DPRD Kabupaten Bekasi.

Pasalnya, secara mekanisme, partai koalisi punya kewenangan mengajukan dua nama dari 19 orang yang sudah mendaftar melalui DPD Golkar Kebupaten Bekasi, (satu mengundurkan diri) untuk dipilih oleh anggota DPRD melalui panitia khusus (pansus).

”Walaupun yang akan mentukan anggota DPRD, namun track record Cawabup seperti intergitas dan citra menjadi perlu untuk saat ini. Sehingga, cara pemilihan pada puluhan tahun yang lalu tidak bisa diterapkan sekarang,” ujar wanita yang akrab disapa Pepy ini kepada Radar Bekasi, Senin (15/7).

Kata dia, kalau zaman dulu masih bisa parpol memilih orang-orang yang dekat dengan partai. Tapi sekarang sudah tidak bisa. ”Jadi, walaupun keputusan ada di DPRD, tapi masyarakat sendiri punya hak untuk menilai mana yang terbaik dari yang sudah baik. Makanya parpol koalisi harus jeli,” imbuhnya.

Menurut Pepy, untuk sekarang masyarakat sudah melek politik jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Terutama masyarakat di Bekasi, karena sudah sering mengikuti pemilihan, seperti pemilihan legislatif, pemilihan presiden, wali kota, dan bupati.

“Sekarang masyarakat sudah bisa mengkritisi melalui media masa, maupun media-media yang lainnya. Oleh karena itu, saat parpol dianggap salah memilih, masyarakat akan ikut mengkritisi,” ucapnya.

Wanita yang juga sebagai Dosen Komunikasi Politik Universitas Bhayangkara Bekasi ini menilai, kasus sebelumnya yang menimpa Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin menjadi pembelajaran, sehingga harus ada komitmen dari Cawabup untuk tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi dan Napotisme (KKN).

Selain itu, ia menyarankan, agar parpol jangan hanya memilih Cawabup yang sudah dikenal, tapi juga harus melihat kontribusi apa yang akan diberikan dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Pemilihan Cawabup ini tidak seperti pemilihan bupati secara langsung, dimana orang yang terkenal dan punya uang masih bisa menang. Untuk sekarang harus mencari orang yang memahami kondisi dan situasi Kabupaten Bekasi agar lebih baik,” sarannya.
Lanjut Pepy, dengan kondisi Kabupaten Bekasi seperti sekarang, dibutuhkan sosok Cawabup yang sangat memahami karakter masyarakat. Tidak peduli dari kalangan mana Cawabup tersebut.

“Saya tidak bilang harus orang asli Bekasi ya. Tapi saya lebih cenderung sosok Cawabup harus yang memahami betul seluk beluk Bekasi. Bukan orang yang ujug-ujug datang, mendaftar dan seolah-olah menguasai persoalan di Bekasi,” tukas Pepy.

Ditanya mengenai indikasi adanya ’mahar’ yang ramai diberitakan belakangan ini, menurut Pepy, harusnya kejadian sebelumnya bisa menjadi pembelajaran. Artinya, kalau Cawabup sudah mengeluarkan biaya yang besar, otomatis dia (Cawabup,red) akan berupaya untuk mengembalikan modal tersebut hanya dalam waktu dua tahun.

“Jika seorang pejabat (Cawabup) mengeluarkan uang untuk meraih jabatan, sudah pasti melakukan berbagai cara agar modal tersebut bisa kembali, dan bisa saja dengan cara-cara instan. Sehingga bisa dipastikan akan kembali lagi masuk ke lubang yang sama, yakni berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” imbuh Pepy. (pra)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker