Cikarang

Pemkab Lakukan Sinkronisasi Program Pembangunan

Pemkab Lakukan Sinkronisasi Program Pembangunan
SOSIALISASI: Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Uju saat memberikan arahan kepada Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) Pemkab Bekasi dalam kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. IST/RADAR BEKASI

RadarBekasi.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi akan melakukan sinkronisasi program pembangunan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bekasi tahun 2020. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bekasi diharapkan dapat mengutamakan program sesuai dengan lima skala prioritas pembangunan.

Yakni, pembangunan manusia dan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor rill dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, dan stabilitas pertahanan keamanan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju meminta agar seluruh OPD berpedoman pada Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 dalam penyusunan APBD Kabupaten Bekasi. ”Untuk memperhatikan pembangunan tentunya kita harus juga memperhatikan skala prioritas pembangunan,” katanya dalam kegiatan sosialisasi penyusunan APBD tahun anggaran 2020, belum lama ini.

Menurut dia, sinkronisasi perlu dilakukan agar lima program yang menjadi skala prioritas pembangunan dapat terealisasi.

Dia mengimbau agar rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran tahun 2020 selesai paling lambat pada tanggal 30 November 2019 mendatang. ”Untuk kepala perangkat daerah dan tim anggaran, saya harap untuk terus memperhatikan jadwal dan tahapan penyusunan untuk upaya pemenuhan kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Selain lima hal skala prioritas itu, Uju juga meminta agar OPD menyusun program dengan berpedoman pada sembilan sektor yang menjadi prioritas Jawa Barat. Diantaranya yakni pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, optimalisasi pengembangan destinasi wisata, pendidikan agama juara, infrastruktur konektivitas wilayah, perencanaan membangun desa, subsidi gratis, dan inovasi pelayanan publik.

”Dari sembilan prioritas pembangunan Jabar ini saya berbicara tentang pelayanan publik, dimana kita mendapatkan rapor merah dari Ombudsman. Saya harap untuk kedepannya kita bisa mendapatkan yang lebih baik dari merah menjadi hijau,” ucapnya.

Selain itu, ia mengharapkan OPD memerhatikan indikator utama dalam mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah. Yaitu ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, kualitas opini pemeriksaan BPK, dan perbaikan atas indeks persepsi korupsi.

Alhamdulillah terkait kualitas opini pemeriksa BPK laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 sudah mendapatkan opini yang wajar tanpa pengecualian.” ujarnya.

Dirinya juga berharap penyusunan APBD tahun anggaran 2020 dapat mengalami perubahan yang cukup signifikan untuk mewujudkan pengelola keuangan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan dapat bertanggung jawab.

”Saya harap untuk peserta sosialisasi untuk dapat mencerna dengan baik untuk materi yang disajikan mematuhi tahapan, mengingat APBD ini sebagai salah satu instrumen yang penting untuk menggerakan perekonomian daerah,” tutupnya.(and/adv)

Close