BekasiBerita UtamaInfrastrukturMetropolis

Normalisasi Tunggu Pemetaan Lahan

RadarBekasi.id – Upaya normalisasi Kali Bekasi nampaknya belum berjalan mulus. Masih ada sejumlah kendala lapangan terutama terkait pemetaan lahan.

Pemetaan lahan masih dilakukan menyusul adanya temuan dilapangan terkait penyempitan Kali Bekasi karena bangunan liar dan perluasan akibat tergerus air. Beberapa waktu lalu pergeseran tanah bantaran Kali Bekasi terjadi di wilayah kelurahan Telukpucung.

Sejauh ini, pemetaan lahan masih dilakukan Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi. Normalisasi mendesak dilakukan mengingat sudah sekitar 17 tahun Kali Bekasi terabaikan.

 “Untuk mormalisasi sedang proses pendataan oleh Dinas Tata Ruang, jadi sedang pendataan lahan yang ada dipinggiran Kali Bekasi,” ungkap Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Yudianto belum lama ini.

Pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui lahan bantaran Kali Bekasi milik warga atau merupakan garis sempadan sungai.

Berdasarkan kajian Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) lebar kali Bekasi sedianya berukuran 70 hingga 80 meter.

Sementara saat ini kondisi lebar Kali Bekasi di beberapa bagian hanya 25 sampai 30 meter. Bahkan beberapa bagian kurang dari 25 meter sehingga membutuhkan cukup banyak lahan untuk melakukan normalisasi Kali Bekasi.

Pendataan tersebut dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Tata Ruang (Distaru) bersama pihak kecamatan dan kelurahan yang wilayahnya dilalui oleh aliran Kali Bekasi.

Setidaknya ada enam kecamatan yang dilalui yakni Jatiasih, Bantargebang, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Bekasi Utara.

”Nanti akan terinput, berapa butuh lahannya, dilakukan oleh Perkimtan setelah dilakukan foto udara oleh Dinas Tata Ruang, kalau sudah ready baru kita eksekusi,” imbuhnya.

Diperkirakan, panjang daerah aliran sungai yang akan dilakukan normalisasi sepanjang 10 kilometer dari total 40 kilometer yang melintas daerah Kota Bekasi.

Usulan normalisasi Kali Bekasi ini sudah diajukan kepada pemerintah pusat oleh BBWSCC. Sementara ini pihak BBWSC menunggu penjaminan lahan dari Pemerintah Kota Bekasi.

”Kalau Kali Bekasi sudah diajukan ke pusat, cuma surat pernyataan dari walikota belum ada terkait dengan masalah lahan, harus ada jaminan dari walikota,” ungap Kepala BBWSCC, Bambang Hidayah.

Beberapa waktu yang lalu kepala DBMSDA, Arief Maulana menargetkan pembebasan lahan selesai pada akhir tahun 2019 ini.  (sur)

Lebihkan

Artikel terkait

Lihat Juga

Close
Close
Close