Berita UtamaPolitik

Pemilihan Wakil Bupati Terancam Ditunda

Di Internal Golkar Gaduh

Radarbekasi.id – Kalangan DPRD Kabupaten Bekasi mengaku pesimis jika pemilihan Wakil Bupati Bekasi bisa dilaksanakan sebelum pelantikan anggota dewan baru. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kepastian mengenai siapa nama Calon Wakil Bupati (Cawabup) yang akan disodorkan ke DPRD.

”Jika melihat kondisi seperti sekarang, pemilihan Cawabup tidak akan dilakukan sebelum pelantikan dewan yang baru, karena batas di DPRD sendiri hanya sampai tanggal 22 Juli, dan tinggal beberapa hari lagi,” kata Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Ahmad Budiarta, Rabu (17/7).

Dirinya pesimis tidak akan dilakukan pemilihan sebelum pelantikan dewan yang baru. ”Kondisi sekarang ini masih blunder, dan calon yang diduga mendapat rekom juga menimbulkan protes dari beberapa kalangan,” ujar Budi.

Kendati demikian, ia memastikan, walaupun nantinya pemilihan Wakil Bupati dilakukan sesudah pelantikan dewan baru, dari 18 nama yang sudah mendaftar tidak akan ada perubahaan. Artinya, 18 nama itu yang tetap menjadi kandidat Wakil Bupati Bekasi.

Ia juga menyakini, hal serupa pasti akan dilakukan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja. Apabila melihat kondisi seperti sekarang, sudah pasti beliau (Bupati) meminta pemilihan ditunda.

“Bupati juga pasti setuju, kalau pemilihan lebih baik ditunda. Mungkin dalam waktu dekat ini Bupati akan mengambil keputusan tegas mengenai pemilihan Wakil Bupati Bekasi,” ucap Budia.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar menjelaskan, seandainya tidak keburu waktunya pelantikan Wakil Bupati dilakukan sebelum pelantikan dewan baru, sebenarnya tidak ada masalah. Artinya pelantikan tetap masih bisa dilakukan setelah pelantikan dewan baru.

Menurut dia, mengenai tim pemilihan Wakil Bupati yang sudah dibentuk oleh DPRD, memang ada beberapa anggota dewan yang tidak terpilih lagi. Namun itu bukan jadi masalah, sebab nantinya dewan yang tidak terpilih akan digantikan oleh dewan yang baru.

“Jadi misalkan anggota dewan yang tidak terpilih dari Fraksi PDIP, nanti akan digantikan oleh dewan dari Fraksi PDIP juga, begitu juga dengan fraksi lainnya,” terang Sunandar.

Diberitakan sebelumnya, proses pemilihan Cawabup Bekasi yang berlangsung alot, karena saat ini antara DPD Golkar Kabupaten Bekasi dan DPD Golkar Jawa Barat terjadi silang pendapat kandidat yang pantas mendampingi Eka Supria Atmaja.

Akibatnya, kegaduhan di internal paratai pun tidak bisa dielakkan. Kondis ini diakui oleh Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Ahmad Budiarta. Kepada Radar Bekasi dia mengaku, saat ini terjadi kegaduhan antara DPD Golkar Kabupaten bekasi dengan DPD Golkar Jawa Barat.

Menurutnya, kegaduhan terjadi setelah salah satu anggota DPD Barisan Muda Kosgoro Provinsi Jawa Barat, Ahmad Marzuki resmi mendaftar menjadi Cawabup. DPD Golkar Kabupaten Bekasi, menurutnya, dengan tegas menolak pencalonan Ahmad Marzuki sebagai Wakil Bupati Bekasi. Sedangkan, DPD Golkar Jawa Barat, menghendaki pencalonan Ahmad Marzuki menjadi Wakil Bupati Bekasi.

“Iya beberapa elit menghendak Marzuki menjadi Wakil Bupati Bekasi, saya tidak usah sebut namanya. Tapi mayoritas kader Golkar Kabupaten Bekasi, bahkan hampir seluruh pengurus PK, menolak pencalonan Marzuki,” bebernya, Senin (15/7).

Budi menegaskan, penolakan terhadap Ahmad Marzuki bukan karena yang bersangkutan berasal dari luar Bekasi, atau pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Kerawang. Penolakan ini dilakukan, karena kader Golkar Kabupaten Bekasi berharap yang mendampingi Bupati Bekasi ini bagian dari tim pemenangan pada saat Pilkada 2017 lalu.

“Masih banyak figur Golkar di Kabupaten Bekasi. Makanya kami berharap, Wakil Bupati Bekasi berasal dari kader Golkar Kabupaten Bekasi,” tukasnya sembari mengaku, selama ini Ahmad Marzuki tinggal di Kabupaten Karawang.

Bicara mekanisme pemilihan wakil Bupati, Budi menjelaskan, saat ini tahapan pemilihan wakil Bupati Bekasi diambil alih oleh DPD Golkar Jawa Barat. Sehingga, DPD Golkar Kabupaten Bekasi tidak tahu lagi perkembangan mengenai pemilihan wakil Bupati sudah sejauh mana.

Tentunya, kata Budi, ini jauh dari ekspetasi yang diawal dilakukan. Karena DPD Golkar Kabupaten berharap tim seleksi dari Kabupaten Bekasi. Sehingga diharapkan bisa mendapatkan figure yang pantas mendampingi Bupati Bekasi.

“Jadi DPD Golkar Kabupaten Bekasi sudah tidak ada kewenangan lagi mengenai pemilihan Wakil Bupati. Karena sekarang diambil alih oleh DPD Jawa Barat, kita tidak bisa apa-apa. Sejauh ini ke kita (panitia pendaftaran) belum ada arahan apapun dari Jawa Barat,” ungkapnya.

Budi pun mengancam, jika nantinya DPP Golkar tetap memberikan rekomendasi Ahmad Marzuki menjadi wakil Bupati Bekasi, maka DPD Golkar Kabupaten Bekasi akan menyarankan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja lebih baik tanpa pendamping.

“Lebih baik Bupati ’menjomblo’ saja disisa jabatannya ini, dari pada terjadi kegaduhan kalau memaksakan Marzuki menjadi Wakil Bupati Bekasi,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi tidak mau bicara banyak mengenai perbedaan pendapat antar DPD Golkar Kabupaten dengan DPD Golkar Jawa Barat mengenai pemilihan wakil Bupati Bekasi. “Besok ada yang menyampaikan pernyataan,” singkatnya saat dihubungi Radar Bekasi.

Sementara itu, Pengamat Politik Bekasi, Adi Susila beranggapan, jika mekanisme pemilihan wakil Bupati Bekasi ditarik ke provinsi, harusnya yang sudah mendaftar calon wakil Bupati Bekasi bisa dijelaskan mekanisme dalam penjaringan ini seperti apa.

“Harusnya yang sudah daftar itu dipanggil, dan dijelaskan langkah berikutnya apa. Jangan diam, seakan tertutup,” ungkapnya.

Adi menduga, perbedaan pendapat yang terjadi di internal DPD Golkar Kabupaten Bekasi dan DPD Golkar Jawa Barat karena ada kebijakan yang belum matang sebelumnya.

“Kemungkinan, ini sebenarnya ada kebijakan yang belum matang. Artinya, belum digodok didalam, tapi sudah terlanjur keluar. Mestinya, dimatangkan dulu didalam internal Golkar, baru dibawa keluar, agar hal seperti ini tidak terjadi,” saran Adi. (pra)

Tags
Close