Politik

Pengamat: Jangan Salah Pilih

Radarbekasi.id – Pemilihan Calon Wakil Bupati (Cawabup) oleh DPRD Kabupaten Bekasi harus mengutamakan sensitivitas terhadap aspirasi publik. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin semestinya menjadi tolak ukur dalam menentukan Wakil Bupati Bekasi.

Peneliti senior Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Rahmat Saputra mengingatkan, partai politik (parpol) koalisi pengusung Neneng-Eka dalam Pilkada 2017 lalu agar mengedepankan kepekaan dan sensitivitas dalam memilih Cawabup Bekasi untuk mengisi sisa masa jabatan sebagai wakil kepala daerah hingga 2022 mendatang.

“Saat ini dibutuhkan kepekaan dan sensitivitas dari partai politik dalam memilih Cawabup Bekasi,” kata Rahmat, Rabu (17/7).

Kenapa Rahmat menyinggung perkara korupsi yang menjerat Neneng, agar dijadikan peringatan bagi partai politik untuk menentukan posisi Wakil Bupati.

“Saya harap Wakil Bupati yang diusung oleh partai politik dan akan dipilih oleh DPRD, jangan sampai jatuh pada lubang yang sama. Mestinya ada standar yang diterapkan dalam menentukan kandidat Wakil Bupati Bekasi,” ujar Rahmat.

Pria yang juga pengajar Hukum Otonomi Daerah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) ini menyarankan, kandidat Wakil Bupati harus memenuhi syarat integritas yang tak bisa ditawar-tawar.

Menurutnya, integritas bagi pimpinan daerah menjadi penting dalam melakukan reformasi birokrasi di daerah.

“Selain soal integritas, profesionalisme dan mengetahui pokok masalah merupakan hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Terlebih di era 4.0 ini, kepala daerah harus inovatif, kreatif dan bekerja secara kolaboratif dengan berbagai komponen daerah,” ucapnya.

Ia menyebutkan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Bupati merujuk pada Pasal 176 UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dimana pengisian jabatan Wakil Bupati harus melalui mekanisme pemilihan di DPRD. Kandidat diusulkan oleh partai politik pengusung, yakni sebanyak dua orang.

“Karena yang akan memilih adalah Dewan, maka prosesnya harus transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Publik harus berpartisipasi dalam proses ini,” imbuh kandidat Doktor Hukum Universitas Padjajaran ini. (pay)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close