Berita UtamaPemilu

Nurul Pasrah

Diputus Bersalah Oleh DKPP RI

RadarBekasi.id – Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi tetap beraktifitas seperti biasanya, hanya saja penjagaan tidak seketat pada saat menjelang hingga usai pelaksanaan Pemilu Serentak beberapa waktu lalu.

Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni nampak sudah kembali berada di ruangannya usai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI hari Rabu lalu. Sementara beberapa ruangan komisioner KPU Lainnya nampak tertutup rapat.

Nurul baru saja diputus bersalah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI melalui putusan DKPP nomor71-PKE-DKPP/IV/2019. Wanita berjilbab ini terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilu tahun 2019 kaitan dengan distribusi surat suara dari gudang logistik KPU yang berada di Gor Bekasi menuju Gudang Logistik KPU lainnya yang berada di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi 19 Maret 2019 lalu.

Dalam putusan tersebut disebutkan DKPP RI menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Kota Bekasi tersebut. Menanggapi putusan DKPP, ia mengaku tidak terbebani dengan putusan tersebut dan mengakui bahwa ini merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan yang diemban saat ini.

”Kalau komisioner kan hanya sebatas mengambil kebijakan kan, kalau kita sampai ke yang teknis sekali kan nggak mungkin, tapi ya sudah lah nggak papa,” Ungkapnya.

Terhadap aduan yang dijukan kepada DKPP, Nurul dalam jawaban dugaan atas aduan pelanggaran kode etik tersebut mengajukan petitum diantaranya adalah menolak semua dalil pengadu, menyatakan dirinya sebagai teradu tidak melakukan pelanggaran kode etik pemilu dan merehabilitasi nama baiknya sebagai teradu.

Sejumlah bukti juga telah diajukan oleh Nurul sebagai teradu untuk menguatkan jawabannya. Namun, usaha yang dilakuakan tidak berbuah hasil maksimal, DKPP tetap memutus Nurul bersalah dalam kode etik penyelenggaraan Pemilu di Kota Bekasi.

Terkait dengan putusan tersebut Nurul mengaku semua masih berjalan dengan sebagaimana mestinya, ia beranggapan tidak ada yang dirugikan atas kejadian 19 Maret lalu.

ia mengaku disuguhi sejumlah pertanyaan diantaranya mengapa memilih truk terbuka tersebut untuk mendistribusikan surat suara dan juga DKPP menyoroti perihal keamanan.

”Kalau mau jujur nggak ada aturan formalnya justru kita buat SOP kan untuk mengamankan, akhirnya ternyata tidak terlaksana dengan baik,” tambahnya.

Dalam pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 ini hanya dirinya saja yang diberikan sanksi oleh DKPP. Pasalnya, hanya ia yang diadukan ke DKPP. beberapa waktu lalu pengadu juga mengadukan kasus ini kepada Bawaslu Kota Bekasi namun yang diadukan adalah institusi KPU Kota Bekasi dan telah ditetapkan bersalah oleh Bawaslu Kota Bekasi.

”Sempat ditanyakan juga waktu sidang kenapa hanya melaporkan ketua?, kalau di Bawaslu itu kan lembaga ya yang diadukan,” imbuhnya.

Kasus yang sempat viral ini juga sudah disikapi oleh Bawaslu Kota Bekasi pada bulan April lalu. Dalam putusan tersebut Bawaslu Kota Bekasi menyatakan KPU Kota Bekasi secara bersalah dalam pendistribusian logistik Pemilu.

”Secara garis besarnya sama putusannya dengan yang saat itu diputuskan di Bawaslu, Cuma kalau yang di DKPP itu tidak ada hubungannya dengan bawaslu hanya pelapor dan terlapor,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Bekasi Tomy  Suswanto.

Sekedar diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Nurul Sumarheni, kemarin. Nurul terbukti telah melakukan kesalahan pelanggaran kode etik terkait penyelenggara Pemilu 2019.

”Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu Nurul Sumarhaeni,” putus ketua Majelis DKPP, Muhammad dan didampingi anggota majelis, Teguh Prasetyo, Ida Budhati dan Alfitra Salam di kantor DKPP Jalan Thamrin Jakarta.

Menurutnya, Nurul sebagai pimpinan penyelenggara Pemilu 2019 di Kota Bekasi telah melakukan pelanggaran, yakni lalai dan tidak cermat dalam pendistribusian dan pengakutan surat suara pemilu tahun 2019. ”Oleh karena itu, teradu terbukti melakukan kesalahan secara sah melanggar hukum, ” katanya.

Maka itu, DKPP memerintahkan KPU Jawa Barat untuk melaksanakan putusan paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Selanjutnya, DKPP juga memerintahkan Bawaslu RI untuk melaksanakan keputusannya. ”Sanksi peringatan ini semoga bisa jadi pelajaran guna menciptakan pemilu yang terpecaya, transparan dan bertanggungjawab, ” pungkasnya.  (sur)

Close