Berita UtamaPolitik

Publik Pertanyakan Mekanisme Pemilihan Cawabup

Radarbekasi.id – Fungsionaris Mahamuda Bekasi, Hasan Basri ”mengendus” ada ketidak beresan mekanisme pemilihan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bekasi yang hingga saat ini belum juga rampung.

Pasalnya, setelah dibuka pendaftaran Cawabup oleh DPD Golkar Kabupaten Bekasi, ada 18 nama yang sudah resmi mendaftar.

”Saya menilai aneh, kenapa DPD Golkar Kabupaten Bekasi tidak bisa menjelaskan seperti apa metode pemilihan terhadap 18 Cawabup yang sudah mendaftar?,” beber Hasan kepada Radar Bekasi, Kamis (18/7).

Dirinya juga merasa heran, pasca ditutupnya pendaftaran Cawabup, belum ada penjelasan seputar kelanjutan tahapan pemilihannya seperti apa. Yang ada, tiba-tiba beredar surat rekomendasi dua nama Cawabup, yakni Tuti Nurcholifah Yasin dan Ahmad Marzuki, yang ditanda tangani oleh Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Akan tetapi, selang satu hari surat rekomendasi muncul, ada info bahwa surat rekomendasi itu tidak benar (hoax), dan itu pernyataan langsung dari Dedi Mulyadi yang bertanda tangan di surat rekomendasi tersebut. Dedi menyatakan, DPD Golkar Jawa Barat belum mengeluarkan surat rekomendasi.

“Ini sudah tidak benar lagi prosesnya, dan kacau. Kesimpulannya, masyarakat Kabupaten Bekasi sekarang sedang dihipnotis, bahwa kemajuan Kabupaten Bekasi itu tergantung Partai Golkar,” tukasnya.

Menurut Hasan, sekarang semua elemen masyarakat membicarakan tentang pemilihan Wakil Bupati Bekasi. Sementara, apa yang sudah dilakukan oleh DPD Golkar Kabupaten Bekasi dan DPD Golkar Jawa Barat, ini akan menjadi preseden buruk buat Golkar kedepannya.

“Menurut saya ini preseden buruk buat Golkar. Buruknya itu, masyarakat dipertontonkan sebuah drama yang tidak sesuai dengan skenario, dan ini pernah dilakukan juga oleh Golkar pada tahun 2018 saat akan pemilihan calon Gubernur Jawa Barat,” bebernya.

Bicara mengenai bupati butuh wakil atau tidak, Hasan menilai, ditengah suhu politik yang seperti ini, tentu akan berefek pada kondusifitas Kabupaten Bekasi, karena masing-masing calon punya kekuatan masa dan materi (uang). Dia menduga, hal itu nantinya akan berdampak terhadap tidak akan ada kedewasaan politik.

Akan tetapi, dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi ini cukup komplek. Sehingga Hasan menyarankan, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja harus punya pendamping. Apa lagi mengingat Seketaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju, tidak lama lagi akan pensiun.

“Kalau dari segi kemampuan, lebih bagus Wakil Bupati dari kalangan profesional atau birokrat. Tapi yang menjadi pertimbangan, apa mungkin orang politik ikhlas menyerahkan kursi Wakil Bupati ke birokrat?,” sindirnya. (pra)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker