Berita UtamaCikarang

Raperda LP2B Dibekukan Sementara

Raperda LP2B Dibekukan Sementara
LAHAN PERTANIAN MENYUSUT: Petani berada di area persawahan Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu. Lahan pertanian di Kabupaten Bekasi menyusut seiring dengan pembangunan perumahan-perumahan. ARIESANT/RADAR BEKASI

RadarBekasi.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau lahan abadi dibekukan. DPRD dan Pemkab Bekasi batal menyusul aturan mengenai hal tersebut.

Ketua Panitian Khusus XXVIII DPRD Kabupaten Bekasi, Sarim Saefudin mengatakan, awalnya Raperda disusun untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Namun terpaksa dibekukan lantaran adanya ketidaksinkronan data.

”Kami bukan tidak mendukung kepentingan petani, tapi ketidakakuratan mengenai data luas pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bekasi dan luas tanah by name by address tidak sesuai,” katanya kepada Radar Bekasi kemarin, Jumat (21/7).

Pembekuan pembahasan raperda ini berdasarkan hasil pembahasan di dalam dalam rapat kerja Pansus XXVIII, bersama Dinas Pertanian, dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Terpisah, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menuturkan, pembekuan Raperda tersebut bukan tanpa sebab. Namun, berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh instansi terkait.

”Kalau persoalan lahan pertanian berkelanjutan karena data luas lahan yang ada tidak sinkron namun kita tetap berkomitmen untuk penyelamatan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bekasi. Ke depan kita akan sinkronkan dahulu peruntukan lahan antara instansi satu dengan lainnya,” kata Eka.

Keputusan tesebut dikritik Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Lenggah Sari, Cabangbungin, Roni.

Menurutnya, Pansus yang membahas Raperda yang sudah hampir satu tahun ini terkesan tidak serius. Padahal, lahan pertanian di Kabupaten Bekasi sudah banyak yang menyusut.

”Belum lagi kurangnya peduli pemerintah terhadap petani juga sering membuat para petani mengalami kerugian,” katanya Roni saat dihubungi Radar Bekasi, Minggu (21/7).

Dirinya sangat menyayangkan pembekuan peraturan tersebut. Padahal, menurut dia, pemberian perlindungan terhadap lahan pertanian merupakan hal yang penting mengingat lahan pertanian merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat.

”Sebenarnya kan harus ada duduk bersama, implementasikan sila keempat. Yakni para petani, dinas terkait dan anggota DPRD, serta pihak pihak lain yang kompeten. Lalu sesuaikan dengan pemanfaatan ruang, serta sinkronisasikan kepemilikan para petani atau penggarap tani,” jelasnya.

Ia berharap, pembekuan raperda ini menjadi evaluasi para pemangku jabatan supaya mengedepankan kepentingan rakyat.(and)

Close