Berita UtamaPolitik

DPD Golkar Tolak Rekomendasi DPP

Bupati Diminta Evaluasi Marzuki

ISI FORMULIR
ISI FORMULIR: Ahmad Marzuki (kiri) saat mengisi formulir pendaftaran sebagai bakal calon Wakil Bupati Bekasi di Kantor DPD Golkar Kabupaten Bekasi, beberapa waktu lalu. DOK/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Untuk menindak lanjuti surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar terhadap dua Calon Wakil Bupati (Cawapub) Bekasi, yaitu Tuti Nurcholifah Yasin dan Ahmad Marzuki, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Bekasi bersama Pengurus Kecamatan (PK) melakukan rapat koordinasi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Ahmad Budiarta. Menurutnya, rapat yang dilaksanakan di Kantor Seketariat DPD Golkar Kabupaten Bekasi itu dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja.

Ia menjelaskan, dalam rapat itu, rekan-rekan kader Golkar menyampaikan penolakan atas pencalonan Ahmad Marzuki, sekaligus menganjurkan kepada Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja untuk menolak nama tersebut sebagai kandidat bakal Cawabup Bekasi.

”Intinya, dari hasil rapat koordinasi yang kami lakukan bersama Plt Ketua DPD Golkar, Eka Supria Atmaja, kader Golkar Kabupaten Bekasi menolak nama Ahmad Marzuki masuk sebagai Cawabup,” terang Budi saat dihubungi Radar Bekasi, Senin (22/7).

surat
REKOMENDASI DPP: Ini dia surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk dua nama Calon Wakil Bupati (Cawabup), yakni Tuti Nurcholifah Yasin dan Ahmad Marzuki dalam rangka Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Bupati Bekasi yang diterima Radar Bekasi, Minggu (21/7). IST/RADAR BEKASI

Dia menegaskan, penolakan ini akan disampaikan ke DPD Golkar Jawa Barat, dan DPP Golkar. Bahkan, belum lama ini teman-teman PK sudah ke DPD Golkar Jawa Barat, juga telah menyampaikan ke DPP Golkar mengenai penolakan Marzuki.

Menurut Budi, mengenai surat rekomendasi yang sudah diserahkan ke Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, DPD Golkar Kabupaten Bekasi meminta untuk mengkaji ulang terkait ada nama Ahmad Marzuki yang sudah menguras energi kader Golkar.

”Surat rekomendasi tersebut belum diserahkan ke DPRD oleh Bupati. Sebab kami minta dikaji dulu, terutama dengan adanya pro kontra di masyarakat, juga penolakan tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga ini menjadi evaluasi Bupati untuk mengambil keputusan,” ujar Budi.

Bahkan ia memastikan, karena adanya desakan dan saran dari kader Golkar, Bupati Bekasi bersedia mengkaji ulang surat rekomendasi tersebut.

Ketika ditanya waktu pemilihan yang ditentukan oleh DPRD Kabupaten Bekasi, Budi tidak mengetahuinya. ”Yang saya ketahui kader Golkar masih melakukan penolakan. Namun seperti apa kelanjutannya, mari kita lihat bersama ke depan,” jelasnya.

Untuk mekanisme penjaringan seperti apa, sehingga muncul dua nama, Budi mengaku, tidak mengetahui seperti apa tolok ukurnya, sampai keluar surat rekomendasi tersebut.

”DPD Golkar Kabupaten Bekasi kan belum mengeluarkan keputusan, tiba-tiba sudah ada surat rekomendasi, dan itu menjadi pertanyaan teman-teman. Apalagi kami tidak tahu seperti apa prosesnya. Maka dari itu, semua kader Golkar menolak rekomendasi itu,” ucapnya.

Saat disinggung mengenai Tuti Nurcholifah Yasin yang juga mendapat rekomendasi dari DPP Golkar, Budi mengaku beliau (Tuti) itu memang salah satu kader yang direkomendasikan oleh DPD Golkar Kabupaten Bekasi.

”Kalau Tuti itu kami dianggap kader yang ikut andil dalam Pilkada 2017 lalu, dan memang diusulkan untuk menjadi Wakil Bupati Bekasi,” tegasnya.

Sementara Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara, tidak merespon pertanyaan Radar Bekasi terkait adanya penolakan DPD Golkar Kabupaten Bekasi atas nama Ahmad Marzuki dalam surat rekomendasi Cawabup Bekasi dari DPP Golkar. (pra)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker