Cikarang

Lahan Pertanian Berpotensi Terus Menyusut

Pembekuan Sementara Raperda LP2B

Lahan Pertanian Berpotensi Terus Menyusut
RAPERDA LP2B DIBEKUKAN: Petani mencangkul di area persawahan di Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, belum lama ini. Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Pemerintah Kabupaten Bekasi dibekukan. ARIESANT/RADAR BEKASI

RadarBekasi.id – Tidak rampungnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi Peraturan Daerah, menunjukkan tidak adanya perlindungan kepada petani. Atau, memberikan ruang kepada para investor untuk memanfaatkan lahan yang ada di Kabupaten Bekasi. Demikian disampaikan Pengamat Tata Ruang (Ahli Planologi) Yayat Supriatna saat dihubungi Radar Bekasi, Senin (22/7).

Ia berpendapat, seharusnya raperda yang telah dibekukan sementara itu tetap dibahas dengan mengacu pada penetapan LP2B di Provinisi Jawa Barat. Sehingga nantinya akan ada sinkronisasi antara LP2B yang di Provinsi dan Kabupaten.

”Jadi nanti jelas manfaatnya, jelas adanya perlindungan melalui LP2B, dan para petani tidak tergoda lahannya dialihfungsikan. Jangan sampai kaya lagu dangdut, tahan mana atau mana tahan untuk memperjuangkan lahan pertaniannya,” katanya.

Menurutnya, lahan di Kabupaten Bekasi ini sudah banyak diburu atau diincar oleh pengusaha. Salah satu contohnya pengusaha yang bergerak dibidang industri atau properti.

Dirinya memprediksi, para petani akan menjual lahannya kepada investor apabila pemerintah tidak melindungi melalui LP2B. ”Godaan-godaan ini kan tinggi ni ya. Nah ini bagaimana cara memberikan kenyamanan kepada para petani,” jelasnya.

Selain itu, untuk para anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Yayat mempertanyakan metode pembahasan dan dukungan pemangku kebijakan serta bantuan dari Pemerintah Provinsi dan pusat khusus untuk lahan pertanian dan pangan.

”Lahan pertanian ini juga kan merupakan amanat undang undang, yang mengacu pada peraturan tata ruang seperti apa pemanfaatan lahannya, ini juga sudah harus jelas,” tuturnya.

Akademisi dari salah satu Perguruan Tinggi di Jakarta ini menuturkan, seharusnya juga sudah ada program peningkatan usaha agraris di Kabupaten Bekasi apabila ada keseriusan pemerintah daerah untuk pengelolaan pertanian,

Hal tersebut dapat memberikan penjaminan kesejahteraan bagi para petani serta pemilik lahan yang akan dijadikan LP2B milik warga.

”Tentu hal ini perlu ada kepastian untuk masyarakat yang tanahnya dijadikan L2PB. Nah disini bagaimana melalui kebijakan dengan bertani masyarakat juga bisa hidup sejahtera dan layak, disinilah gunanya kebijakan pemerintah yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Sebab kalau tidak diberikan kepastian kehidupan yang sejahtera, maka pemilik lahan dan para petani nantinya juga akan menjual lahannya. Oleh sebab itu disini peran pemerintah,” katanya.

Terpisah, Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Nayu Kulsum juga mengaku khawatir dibekukannya Raperda LP2B dapat membuka keran investasi nakal yang membuat lahan beralih fungsi.

”Ini yang dikhawatirkan kami, begitu juga teman-teman petani. Kondisi pertanian nantinya bisa saja diubah fungsinya, kemudian lahan pertanian menyusut,” katanya.

Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi, penyusutan lahan pertanian telah terlihat. Luas lahan pertanian yang semula mencapai 48 ribu hektar hanya tersisa 28 hektar setelah diverifikasi dan didaftarkan menjadi lahan pertanian abadi.

Jumlah tersebut dikhawatirkan kembali menyusut setelah Raperda LP2B tak kunjung diterbitkan. ”Sebenarnya berapapun jadinya nanti, kami berharap jumlah luasnya pasti. Jadi kami bisa memproteksi lahan tersebut. Kalau sekarang bisa kapan saja diatur,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan LP2B atau lahan abadi dibekukan. DPRD dan Pemkab Bekasi batal menyusul aturan mengenai hal tersebut.

Ketua Panitia Khusus XXVIII DPRD Kabupaten Bekasi, Sarim Saefudin mengatakan, awalnya Raperda disusun untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Namun terpaksa dibekukan lantaran adanya ketidaksinkronan data.

”Kami bukan tidak mendukung kepentingan petani, tapi ketidakakuratan mengenai data luas pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bekasi dan luas tanah by name by address tidak sesuai,” katanya kepada Radar Bekasi kemarin, Jumat (21/7).(and)

Close