Berita UtamaPolitik

Legislatif Kehilangan Taring

*Kepemimpinan Tri di PDIP ’Digoyang’

RadarBekasi.id – Penetapan Wakil walikota Bekasi Tri Adhianto menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Bekasi dalam Konfercab 14 Juli lalu ternyata berbuntut panjang. Ya, tidak seluruh kader partai berlambang kepala banteng moncong putih ini setuju dengan kepemimpinan Tri.

Sejumlah kader partai besutan Megawati Soekarno Putri ini menilai, hadirnya Tri Adhianto sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Bekasi menjadikan partai tersebut seperti Banteng di cokok hidungnya. ”Ya, seperti banteng dicokok hidungnya,” kata salah satu kader PDIP Kota Bekasi, Sahat P Ricky Tambunan.

Padahal, katanya PDIP sebagai partai dengan perolehan kursi terbayak pada Pemilu tahun ini. Dia menilai dinobatkannya Tri sebagai ketua DPC PDIP Kota Bekasi tidak serta merta membawa keuntungan bagi PDIP. Sebaliknya, ia berpendapat hadirnya Tri merupakan usaha untuk mengumpulkan kekuasaan dimana kedua pimpinan daerah masing-masing baik Walikota maupun Wakil Walikota merupakan pimpinan partai ditingkat daerah.

”Itu kenyataannya, kami ini kan PDI Perjuangan itu kan lahir dari sejarah, kok tiba-tiba ada orang lain yang tidak kita kenal ngaku-ngakunya Marhaen, tiba-tiba menjadi ketua PDI Perjuangan, menabrak kesepakatan bersama lewat AD/ART, menabrak kesepakatan bersama yang dibuat melalui Peraturan Partai nomor 28 yang dibuat Mega sama Hasto. Kita ini apa?, kok jadi pemimpin begitu, apa nggak saya bilang itu seperti di cokok idungnya,” Katanya saat dihubungi oleh Radar Bekasi, Senin (22/7).

Selain itu ia juga mencium adaya konspirasi besar yang terjadi dibalik terpilihnya Tri sebagai ketua DPC PDIP Kota Bekasi. Konspirasi tersebut dijabarkan terjadi mulai dari tingkat DPD Jawa Barat hingga ke pengurus DPP PDIP.

Bahkan kabar mahar miliaran rupiah juga tercium demi memuluskan langkah Tri sebagai ketua Partai. Sejumlah skenario dimainkan dalam proses penyelenggaraan Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Kota Bekasi beberapa waktu lalu, bahkan kepengurusan DPC saat ini tidak melibatkan seluruh unsur perwakilan partai ditingkat kecamatan.

”Jadi saya bilang ada konspirasi besar dari DPP dengan oknum dari DPD Jawa Barat yang meloloskan Tri, saya yakin bahwa itu tidak serta merta, artinya tidak ada makan siang geratis. Yang saya dengar itu miliaran, tapi kita tidak sebut kepada siapa itu diberikan dan siapa memberikan,” tambahnya.

Sederet fakta tersebut dinilai oleh Ricky telah menciderai marwah partai, termasuk aturan yang telah dikangkangi oleh DPP. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai yang telah disepakati lima tahun sekali dalam kongres dinilai telah di nodai dimana dalam ketentuannya ketua DPC harus pernah menjadi pengurus partai disetiap tingkatannya.

Merespon pelanggaran yang telah dilakukan, Ricky bersama dengan 19 kader senior PDIP Kota Bekasi lainnya berencana untuk menyurati mahkamah partai. Namun, jika langkah tersebut gagal, kepengurusan Tri akan kembali digugat di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi.

”Kita tidak sepakat dengan Tri hadir di PDI Perjuangan, karena itu lah kita dari senior akan mencoba mengingatkan DPP itu salah. kami akan surati mahkamah partai. Kalau pun itu gagal kami akan gugat dia (Tri) di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, SK itu akan kami gugat,” imbuhnya.

Sebaliknya Sekertaris DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Ahmad Faisal menampik kabar adanya mahar untuk memuluskan jalan Tri menduduki kursi ketua partai. selain itu merespon pemberitaan yang sebelumnya sudah beredar. Menurutnya, Sahat P Rikky Tambunan sudah bukan merupakan kader PDIP.

 ”Tidak benar itu (uang miliaran), kalau memang ada buktinya suruh tunjukkan saja. beliau sudah tidak bisa dikatakan PDI Perjuangan lagi, karena beliau sudah dipecat dari partai beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Sementara itu, partai pengusung Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Partai Amanat Nasional (PAN) didesak oleh pengurus di berbagai tingkatan untuk keluar dari partai koalisi. Pengurus DPD PAN Kota Bekasi mengaku lebih leluasa ketika Tri hengkang dari PAN Kota Bekasi.

”Wacana itu dikalangan kader dibawah sudah kencang, sudah beberapa DPC juga sudah kencang. Hanya saja semua kembali ke ketua, tinggal nanti rapat, ada mekanismenya, karena kita juga memang sudah tidak ada beban dengan Tri pindah ke PDIP,” ungkap Wakil Ketua DPD PAN Kota Bekasi, Afrizal.

Keluarnya PAN dari partai koalisi akan membuat partai tersebut lebih leluasa untuk mengkritisi pemerintah sebagai poros penyeimbang pemerintah. ”Lebih baik menjadi penyeimbang pemerintah,” tegasnya.

LO Partai Golkar, Adi Yunsyah menilai perpindahan Tri Adhianto sebagai hal yang wajar dan merupakan haknya sebagai politisi. Terkait dengan dinamika yang terjadi ketika partai sudah menerima sosok Tri Adhianto maka sudah selesai.

”Hubungan akan baik-baik saja dengan Golkar, karena ketika mas Tri memimpin PDIP setidaknya harapan kita bahwa walikota yang notabene ketua DPD Golkar, mas Tri sebagai wakil walikota sebagai ketua PDIP, jika hitung kursi ditambah partai koalisi yang kemarin Pilkada ini akan mampu setidaknya membuat stabiitas dalam merumuskan program kebijakan kedepan,” ungkapnya saat dihubungi oleh Radar Bekasi, Senin (22/7).

Ketika disinggung perihal konstelasi politik untuk memasangkan Tri bersama dengan Ade Puspita pada tahun 2023 nanti, Adi menjawab konstelasi politik tersebut masih terlampau panjang untuk dibicarakan saat ini. ”Belum sampai kesana, politik itu dinamis,” imbuhnya.

Sementara itu, ketua DPC PDIP Kota Bekasi Tri Adhianto menampik jika bergabungnya dia untuk meredam kritikan dari kalangan Eksekutif dari Partai PDIP Kota Bekasi kepada Pemerintah sekarang ini. ”Engga lah, Kota ini kan harus dibawa win win solusi melalui pilar yang ada eksekutif, legislatif dan juga seluruh komponen masyarakat,” kata Tri, kemarin Senin (22/7).

Dia menjamin hubugan eksekutif dan legislatif tetap berjalan. ”Saya kira gak ada persoalan dimanapun kita berada dan yang penting bagaimana nilai-nilai dalam Bhineka Tunggal Ika nilai-nilai pancasila, NKRI itu tetap terwujud di Kota Bekasi,” ucapnya.

”Komunikasi yang baik aja antara Legislatif dengan Eksekutif,” tambahnya.

Selain itu, tri juga menyampaikan masuknya dia ke PDIP tidak ada deal Politik. Menurutnya emua sudah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ”Saya masuk ke PDIP ga ada deal politik, semua berjalan biasa saja,” ucapnya.

Dia juga menilai, rencana akan disandingkan Tri Adhianto di Pilkada 2023-2028 dengan putri pertama Rahmat Effendi, dia mengaku masih sangat premature. ”Itu masih sangat dinamis, yang sekarang yang penting kerja dulu ya, kita dedikasikan, memberi kebahagiaan kepada warga masyarakat itu yang paling utama saya kira, pokonya saja jalan aja dulu,” ungkapnya.  (sur/pay).

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker