Cikarang

DPRD : Raperda LP2B Dibekukan Bupati

RadarBekasi.id – DPRD Kabupaten Bekasi menepis apabila disebut tidak mendukung adanya Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal itu menyusul pembekuan Raperda LP2B yang dibekukan beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar menegaskan, penghentian pembahasan Raperda LP2B bukan kehendak legislatif. Kata dia, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang meminta pembahasan regulasi tentang lahan pertanian abadi itu agar dihentikan.

Permohonan tersebut disampaikan melalui surat yang diterima sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi. Sehingga ditindaklanjuti anggota dewan.

“Jadi bukan kami yang membekukan raperda tersebut, tapi raperda itu dicabut sendiri oleh bupati melalui surat pencabutan yang kami terima, Jumat (19/7/2019). Berdasarkan permohonan tersebut, sekarang raperda dikembalikan pada eksekutif,” kata Sunandar, Selasa (23/7).

Menurut dia, raperda tersebut memang masih memerlukan perbaikan. Diantaranya, data tentang luas lahan pertanian yang diajukan sebagai lahan abadi yang tidak tervalidasi.

Pemkab Bekasi sebagai eksekutif, mengajukan 28 ribu hektar sawah untuk dijadikan lahan abadi. Namun, kata Sunandar, pihak eksekutif tidak bisa menunjukkan lokasi pasti puluhan hektar sawah tersebut. Belum lagi, Pemkab pun kesulitan membuktikan kepemilikan dari ribuan hektar sawah itu.

“Oleh sebab itu Panitia Khusus (Pansus) 28 DPRD Kabupaten Bekasi menginstruksikan pihak eksekutif untuk menyinkronkan data yang ada dengan kondisi di lapangan, termasuk mendata pemilik lahan sesuai nama dan alamatnya,” jelasnya.

Ia berpendapat, untuk menerbitkan Perda LP2B seharusnya dilakukan perbaikan. Namun apa yang dilakukan Pemkab  malah mencabut. Sehingga draf Raperda dikembalikan pada eksekutif lagi. Setelah pencabutan tersebut, tindak lanjut pembahasan Raperda LP2B itu sepenuhnya menjadi kewenangan eksekutif.

“Kalau memang sudah valid datanya, dan segera diajukan lagi ke kami, ya kami langsung bahas. Jadi terserah dari mereka,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti mengatakan, pendataan luas persawahan yang diajukan menjadi lahan abadi merupakan poin utama.

Kepada Radar Bekasi, Jejen menyampaikan, Pemkab Bekasi harus mengajukan persawahan yang sesuai dengan kondisi belum terjadi alih fungsi lahan. Selain itu, pemilik lahan pun harus mengetahui jika lahannya bakal dijadikan lahan abadi yang artinya tidak dapat dialihfungsikan.

“Ini penting, jangan sampai kami digugat gara-gara data tidak valid. Warga yang tanahnya diajukan bisa menggugat jika mereka tidak mengetahui lahannya itu jadi lahan abadi,” jelasnya.

Jejen menjelaskan, Raperda tersebut tidak bisa dipaksakan apabila tidak valid karena dapat bermasalah dengan hukum. Hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Sehingga, harus ada data berdasarkan nama dan alamat (by name by address). Kemudian pastikan lahan itu bentuknya masih sawah yang memang lahan basah bukan dimasukkan jadi lahan abadi tapi faktanya di lapangan ternyata sudah dibangun.

Terpisah, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja enggan berkomentar saat ditanya mengenai hal ini di Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi LP2B yang disampaikan legislative. Terutama terkait sinkronisasi data.

“Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2019 ini sudah diajukan penambahan anggaran untuk menyinkronkan data. Kemudian untuk rekomendasi lainnya pun akan kami tindaklanjuti tentunya untuk memastikan Raperda LP2B dapat ditegakkan,” jelasnya.

Sekadar diketahui, meski perbaikan data lahan pertanian dilakukan secara cepat, Raperda LP2B dipastikan bakal diwariskan pada anggota dewan yang baru.  Sebab masa kerja anggota DPRD Kabupaten Bekasi 2014-2019, akan berakhir pada awal Agustus mendatang.(and)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker