Berita UtamaPolitik

DPRD Tunggu Rekomendasi Cawabup dari Bupati

Hari Ini Batas Akhir Penyerahan Surat

wabup
BERI KETERANGAN: Wakil Bupati Bekasi, Eka Supria Atamaja memberi keterangan kepada wartawan dalam sebuah acara, beberapa waktu lalu. DOK/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – DPRD Kabupaten Bekasi telah berkirim surat ke Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja untuk segera meyerahkan surat rekomendasi Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bekasi ke Ketua DPRD Kabupaten Bekasi untuk dilakukan sidang paripurna pemilihan Wakil Bupati Bekasi.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar saat dikonfirmasi mengatakan, surat yang dikirimkan ke Bupati berdasarkan mekanisme yang ada. Tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, setelah DPRD Kabupaten Bekasi mengesahkan tata tertib (tatib) pemilihan melalui sidang paripurna, maka DPRD harus bersurat ke Bupati Bekasi untuk menentukan batas waktu pemilihan.

“Kami sudah mengirimkan surat ke Bupati, dalam surat itu kami beri batas waktu penyerahan surat rekomendasi dari DPP partai pengusung ke DPRD paling lambat hari Rabu, (24/7). Kalau lebih dari itu, maka dewan baru yang akan melakukan pemilihan,” ucapnya seperti dikutif dari Kantor Berita RMOL Jabar, Senin (22/7).

Kata dia, pemberian batas waktu ini, mengingat agenda yang harus dikerjakan diakhir masa jabatan DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014 – 2019 cukup padat.

“Banyak agenda yang mau kami selesaikan. Setelah tanggal 24, kami ada rapat-rapat, terus pembahasan KUA-PPAS, belum lagi persiapan pelantikan dewan baru, banyaklah yang harus dikerjakan,” beber Sunandar.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati Bekasi, Danto. Menurutnya, pemberian surat tersebut hasil dari rapat panitia pemilihan, rapat fraksi dan rapat pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi.

“Setelah kami Panlih melakukan rapat, disepakati harus diberi batas waktu, maka ditentukan tanggal 24 Juli 2019. Kemudian kami beri nota dinas ke pimpinan dewan, lalu pimpinan dewan rapat, dan ketua dewan langsung yang mengeluarkan surat ke Bupati Bekasi,” terang Danto.

Ia juga mengingatkan, berdasarkan peraturan, surat rekomendasi dari partai pengusung haruslah berasal dari DPP masing-masing, tidak boleh surat rekomendasi dari tingkat kabupaten atau provinsi.

“Jadi kalau Bupati bawa surat rekomendasi partai koalisi harus dari pusat, gak boleh dari tingkat kabupaten maupun provinsi, baik itu Golkar, Nasdem, PAN maupun Hanura,” tegasnya.

Belum lagi, tambah politisi Gerindra ini, persyaratan dua nama Cawabup Bekasi juga harus dilengkapi, karena nantinya bakal ada proses verifikasi di DPRD Kabupaten Bekasi.

“Jadi para calon juga harus bawa dokumen yang lengkap. Nanti kami verifikasi lagi, bener gak dokumennya. Karena waktunya terbatas, jadi kami minta datanya harus valid supaya gak memakan waktu yang panjang,” pungkasnya.

Ketika disinggung jika Bupati Bekasi menyerahkan rekomendasi setelah tanggal 24 Juli, pihaknya berharap, Bupati harus taat dengan apa yang diputuskan DPRD Kabupaten Bekasi.

“Harusnya sebelum tanggal 24 sudah ada. Kalau misalnya tanggal 25 dikirim, ya saya harus rapat lagi dengan Panlih, tapi semoga saja tepat waktu. Karena agenda kami banyak, dan saya yakni juga kemungkinan dewan ogah membahasnya,” tutup Danto.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengklaim, alasannya belum menyerahkan surat rekomendasi dua Cawabup ke DPRD, karena sampai saat ini baru ada satu rekomendasi yang diterimanya. Yaitu rekomendasi dari DPP Partai Golkar.

“Saya masih tunggu rekomendasi dari partai pengusung lain seperti PAN, Hanura dan Nasdem. Saya belum tahu kapan mau menyerahkan dua nama itu,” tukasnya.

Menurut Eka, sampai saat ini belum bisa memastikan apakah akan menyerahkan dua nama tersebut atau tidak Walaupun nantinya rekomendasi dari DPP partai pengusung sudah diserahkan.

“Saya belum tahu mau mendaftarkan atau tidak. Tunggu saja ya,” pinta Eka, (pra)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker