Jurnalisme WargaOpini

Kekeringan Bekasi dan Ancaman Kelaparan

Oleh: Amarulloh

Radarbekasi.id – Setiap musim kemarau tiba, selalu muncul masalah kekeringan yang berakibat krisis air bersih dan kerusakan lahan pertanian. Kekeringan seolah menjadi penyakit tahunan yang selalu kambuh. Menurut Shelia B Red (1995), kekeringan didefinisikan sebagai pengurangan persediaan air atau kelembaban yang bersifat sementara secara signifikan di bawah normal atau volume yang diharapkan untuk jangka waktu khusus.

Dampak kekeringan muncul sebagai akibat kekurangan air, atau perbedaan-perbedaan antara permintaan dan persediaan air. Apabila kekeringan sudah mengganggu tata kehidupan dan perekonomian masyarakat, kekeringan dapat dikatakan bencana.

Sementara berdasarkan situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan.

Adapun yang dimaksud kekeringan dibidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang di budidayakan.

Berdasarkan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, lima kecamatan mengalami krisis air di musim kemarau tahun ini. Dari lima kecamatan tersebut ialah Kecamatan Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Selatan, Muaragembong dan Babelan.
791 hektare lahan pertanian bahkan dilaporkan rusak akibat kekeringan. Dari lima kecamatan tersebut, wilayah Cibarusah menjadi daerah paling parah terdampak kekeringan, sebagian warga dilaporkan harus berjalan kaki lebih dari 2 kilometer untuk mencari sumber air.

Ketika kekeringan sudah menjadi bencana, pihak yang paling menderita akibat kekeringan adalah makhluk hidup. Manusia khususnya dalam berbagai sendi kehidupan.
Bayangkan saja, dampak terhadap sektor pertanian yang umumnya dilakoni para petani selain lahan mengering serta ancaman gagal panen, dampak lebih jauh lagi yakni proses pemiskinan akan semakin tidak terkontrol. Kekeringan akan mengganggu ketersediaan pangan dan mengakibatkan ketidaktahanan pangan.

Dampak lebih jauh akibat kekeringan ialah gagalnya program pembangunan yang dicanangkan pemerintah daerah. Memang kekeringan tidak mengenal pemerintah. Meski dampak kekeringan amat luar biasa hingga kini belum ada upaya signifikan dari tahun ke tahun.
Selama ini, penyelesaian masalah kekeringan yang terjadi hanya dilakukan dengan reaktif, temporer, parsial dan orientasi penciptaan proyek. Misalnya pemberian air bersih, rehabilitasi sarana irigasi termasuk barang kali membuat hujan buatan yang biayanya mahal dan hasilnya kerap kurang maksimal.

Ibarat sakit, yang diobati hanya gejala-gejala yang timbul, bukan mencari sumber penyebab penyakitnya, sehingga akhirnya menjadi penyakit kambuhan.

Dampak Sosial Kekeringan
Kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bekasi diketahui menjadi masalah serius pemerintah daerah, bencana yang berlagsung lama tersebut berpotensi dan memicu kemungkinan masuknya orang-orang di pedesaan dalam spiral kemiskinan yang makin kronis.

Lebih dari sekadar persoalan kekurangan pasokan air dan ancaman gagal panen, musim kering yang panjang niscaya akan menyebabkan masyarakat terancam mengalami proses pendalaman kemiskinan, bahkan musim kekeringan seringkali juga menjadi awal berlangsungnya musim kelaparan.

Robert Chambers, dalam salah satu artikelnya Contribution toward Theory and Planning Frameworks (1984) menyebutkan sejumlah risiko yang akan terjadi ketika masyarakat miskin mengalami ancaman musim kekeringan yang berkepanjangan.

Pertama, musim kering yang berkepanjangan adalah masa-masa di mana masyarakat miskin rentan menjadi korban eksploitasi dan ketergantungan. Bisa dibayangkan, ketika pemasukan atau penghasilan masyarakat miskin berkurang drastis, sementara hasil panen yang diharapkan tidak sesuai harapan, bahkan tidak jarang mereka gagal panen, maka selain melakukan berbagai langkah penghematan, jalan keluar lain adalah berhutang.

Para renternir, tuan tanah lokal, pengepul, dan orang-orang mapan yang ada disekitar masyarakat miskin desa, biasanya yang akan mengulurkan pinjaman, tetapi dengan kewajiban bunga yang relatif tinggi, atau paling tidak di embel-embeli dengan kewajiban sosial agar masyarakat miskin tunduk.

Kedua, dimusim kekeringan yang berkepanjangan, salah satu konsekuensi yang tidak terhindarkan adalah pasokan pangan berkurang, yang kemudian menyebabkan harga pangan secara otomatis melonjak tajam.

Kebutuhan air untuk pertanian dan kehidupan sehari –hari sesungguhnya menjadi faktor utama untuk menunjang fondasi perekonomian masyarakat. Ketika kekeringan menjai topik utama dan dirasakan sebagian masyarakat maka perlu upaya secara komprehensif dan berkelanjutan mengatasi bencana tersebut.

Pemerintah daerah melalui Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja sebagai pemegang kebijakan perlu memanfaatkan dan mendayagunakan sumber – sumber air serta kearifan lokal dalam mengatasi bahaya kekeringan.

Termasuk yang masih terabaikan ialah pembenahan managemen sumber daya air dan sistem irigasi, membuat embung (bak-bak penampung air hujan) dan sumur resapan, atau resapan dengan teknologi biopori.

Jadi, air yang berlimpah pada musim hujan disimpan di bak-bak atau tandon yang dibuat dengan standar tertentu agar memenuhi syarat kesehatan. Dengan demikian kekeringan yang terjadi setiap tahun bisa dicegah lebih dini. (*)

Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Warga Babelan, Kabupaten Bekasi

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close