CikarangPemkab

Pemkab Bakal Launching Program SIPBI

Radarbekasi.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Dinas Kesehatan akan melaunching Program Sistem Informasi Penerima Bantuan Iuran (SIPBI). Program tersebut berisikan informasi soal kepesertaan penerimaan bantuan iuran (PBI) dari APBD Kabupaten Bekasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Enny mengatakan, program tersebut akan dilaunching saat Hari Jadi ke 69 Kabupaten Bekasi pada 15 Agustus 2019 mendatang. “Kami sedang sosialisasi Sistem Informasi Penerima Bantuan Iuran kepada masyarakat. Ini menjadikan salah satu kado hari jadi Kabupaten Bekasi,” katanya.

Enny mengatakan, program tersebut bisa membantu masyarakat untuk mengetahui informasi penerimaan bantuan. “Jadi mempermudah masyarakat agar tidak mengulur waktu untuk mengurus kepesertahan penerimaan bantuan iuran,” katanya.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kesehatan, kata Enny, penerima bantuan iuran yang berasal dari APBD sebanyak 467.225. Data tersebut diperoleh dari 2013 dan 2018. Bahkan lanjut Enny, berdasarkan data dari Bappenas, sekitar 40 persen penduduk Kabupaten Bekasi tergolong kurang mampu.

“Kalau masyarakat mau ikut PBI dari APBD ada kriterianya. Yaitu ada keterangan orang tidak mampu, kemudian masyarakat yang di-PHK dari pekerjaannya selama enam bulan,” katanya.

“Jadi untuk karyawan yang di-PHK, mereka kan masih tercantum di BPJS yang dimiliki perusahaan. Nantinya kepesertaan itu kita alihkan ke Penerima Bantuan Iuran. Sedangkan untuk orang kurang mampu, masyarakat bisa menginformasikan ke kepala desa bahwa untuk diberikan berkas orang kurang mampu untuk diserahkan ke Dinkes,” lanjutnya.

Program SIPBI bekerjasama dengan Disdukcapil, Dinsos, BPJS dan RSUD Kabupaten Bekasi. Enny berharap sinergitas antar dinas pada program ini bisa memperbaiki kepesertaan penerima bantuan iuran Kabupaten Bekasi.

“Oleh karena itu kita akan membenahi data kepesertaan penerima bantuan tersebut melalui program sistem ini. Agar yang menerima bantuan iuran itu tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat kurang mampu,” ungkapnya. (enr/pjk)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close