Berita UtamaPeristiwa

Penggusuran Rumah Ricuh

Penggusuran Rumah Ricuh
EKSEKUSI BANGUNAN : Petugas mengoperasikan alat berat saat merobohkan bangunan liar yang berada di atas tanah perairan di Rt01/Rw11, Kelurahan Jakasampurna, Bekasi Barat, Kamis (25/7)

RadarBekasi.id – Waktu masih menunjukan pukul 06.00 WIB. Yulia (46), waga RT 01 RW 11, Kelurahan Jakasampurna ini sudah berkumpul bersama puluhan mahasiswa dan warga lainnya untuk mempertahankan 74 bangunan yang akan di eksekusi oleh Pemerintah Kota Bekasi, kamis kemarin.

Dia bersama mahasiswa  dan puluhan warga lainnya telah siap menghadang alat berat di depan pintu masuk menuju rumah warga di Jalan Bougenvill RT 01 RW 11, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Dia datang dan berkumpul bersama warga lainnya lantaran kebersamaannya dengan masyarakat sekitar. Pasalnya, ia juga sebelumnya tinggal diwilayah tersebut. Suasana memanas tepatnya setelah upaya persuasive tidak menemukan titik temu sehingga aparat memaksa masuk ke area permukiman hingga akhirnya terjadi saling dorong hingga baku pukul.

Layaknya seorang wanita, ia pun merasa takut ketika aparat mulai merangsek masuk ke area permukiman warga. Dia menangis bersama seorang anak perempuannya melihat aksi saling dorong dan saling pukul antara  warga dan aparat gabungan yang terdiri dari Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian.

Ya, bentrokan antara warga dengan petugas tidak bisa dihindari, setelah upaya negosiasi tidak membuahkan hasil sebelum aparat memutuskan untuk memaksa menembus barisan warga.“Tadi agak kedorong sama keinjek. Aku sekarang ngontrak, tapi dulu tinggal disini. namanya kita bermasyarakat ya kita bantu lah,” kata Yuliah sesaat setelah situasi mulai kondusif dan alat berat sudah berada dilingkungan rumah warga, Kamis (25/7).

“kita manusia pak, harusnya ada sosialisasi. Liat semua warga Indonesia betapa rusuhnya penggusuran. liat pak Jokowi liat,” begitu jeritan seorang perempuan terdengar ketika suasana berangsur tidak kondusif dan akhirnya barisan warga serta pemuda dipukul mundur.

Dalam bentrokan tersebut, enam mahasiswa diamankan oleh pihak kepolisian. menyadari bahwa barisan masyarakat dan pemuda dilokasi tidak mampu untuk menghalau aparat untuk menunda penggusuran, setelah situasi berangsur kondusif warga pun memilih untuk menyelamatkan barang-barang yang dianggap masih memiliki nilai ekonomis.

Barang-barang tersebut terlihat berserakan di sepanjang jalan Bougenvill, sementara alat berat terus bekerja merobohkan bangunan mililk rumah warga. Sementara warga hanya bisa melihat rumahnya rata dengan tanah.

Kuasa hukum warga, RA Siregar mengakui surat pemberitahuan sudah diberikan kepada warga sekitar. Namun, ia menyayangkan tidak adanya sosialisasi yang cukup dan diskriminasi dalam penggusuran tersebut.“Yang kita sesalkan bukan soal SP 1, 2 atau 3. Tapi kenapa, kita juga harus pahami bahwa masyarakat disini bukan baru satu bulan dua bulan, tetapi sudah ada yang 23 tahun,” katanya saat ditemui dilokasi.

Penggusuran tersebut dilakukan, karena pemerintah akan melakukan normalisasi kali anak cakung yang berada persis dibelakang rumah warga. Namun, Siregar menambahkan jika akan dipergunakan untuk normalisasi kali, ia mempertanyakan sisi sepadan kali lainnya yang tidak ikut ditertibkan.

Umumnya normalisasi kali akan mencakup kedua sisi kali dimana masing-masing 7,5 meter, sementara bangunan yang ditertibkan hanya yang berada di salah satu sisi saja. Jika ditinjau dari aspek keadilan maka nampa ketidak adilan dimana hanya salah satu sisi kali saja yang dilakukan penggusuran.

“Sosialisasi tidak pernah ada, yang ada kami sowan ke Dinas Tata Ruang dan diperhadapkan dengan salah satu kabag, mungkin kabag pengendalian, dan dalam diskusi kami kabag tersebut mengatakan bahwa pengosongan lahan didasarkan pada alasan karena dibutuhkan oleh Dinas Pengairan, cq PUPR,” tambahnya.

Meskipun alasan yang didapatkan dari Dinas Tata Ruang (Distaru) adalah karena adanya kebutuhan pada dinas Pengairan, namun dasar dari surat pemberitahuan yang pernah disampaikan kepada warga adalah terkait dengan bangunan liar dan masalah IMB.

Dengan berat hati RA Siregar mencoba untuk memusyawarahkan prihal ini dengan warga dan akan melanjutkan permasalahan ini sampai ke Ombudsman dan Pengadilan. “Dari 57 memang kami dengar kabarnya  satu punya girik, saya sendiri belum tahu. Tapi yang satu lagi menempati tanah ini berdasarkan penunjukkan dari pengairan, jadi bukan garap liar,” imbuhnya.

Salah seorang warga lainnya  Elis (31)  mengaku tidak ada sosialisasi terkait penggusuran tersebut. Sementara ia masih berusaha untuk menyelamatkan barang-barangnya termasuk kusen rumah yang masih bisa untuk dimanfaatkan.

Dia mengaku tidak mungkin untuk direlokasi ke rumah susun (Rusun) yang berlokasi di Jalan Raya Underpass Bekasi Timur karena di rasa terlalu jauh.“Ya nggak munkin lah (di Rusun), kalau di Bekasi Timur. Sedangkan aktifitas saya disini semua,” ungkapnya.

Dia mengaku mendapatkan tanah tersebut dari pemilik sebelumnya, namun pembelian tersebut tidak disertai surat-surat. Selama ini ia membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sementara itu Kepala Bidang Pengendalian Ruang (Distaru) Kota Bekasi, Azhari menjelaskan surat pemberitahuan dan perintah untuk membongkar bangunan sudah dilayangkan sejak jauh hari.Pihaknya juga mempersilahkan warga untuk menempuh jalur yang semestinya sesuai dengan regulasi yang ada. Pembongkaran ini dilaksanakan atas dasar surat perintah yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi.

Pada tanggal 17 Mei lalu, pihaknya telah menerima surat dari kementrian PUPR tepatnya biro pengamanan asset Negara. dalam surat tersebut memiliki point penting yakni ada salah seorang warga yang meminta untuk adanya peningkatan status terkait dengan lahan yang telah ditempati.

jawaban dari biro pengamanan asset Negara tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut milik kementrian PUPR dan meminta kepada walikota Bekasi serta lurah Jakasampurna untuk menertibkan terkait dengan pemanfaatan DAS Jatiluhur.

“Jadi artinya memang dipastikan bahwa bongkaran hari ini  untuk memanfaatkan area yang ada untuk mengoptimalkan pengendalian banjir di wilayah DAS Jatiluhur,” katanya.

dipastikan area yang digusur akan digunakan untuk aliran DAS Jatiluhur, tahun ini direncanakan mncul Detail  Engineering Design (DED) dari BBWSCC untuk  mengoptimalkan DAS.

Azhari menyampaikan  sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2017, bahwa untuk tanah milik Negara dapat dilakukan peringatan satu kali selama tujuh hari dan langsung dilakukan eksekusi selama tujuh hari tersebut.

“Kita sudah mengevaluasi dalam sudut pandang kemanusiaan, dalam tiga kali surat peringatan, tujuh kali tiga, kemudian ditambahkan dengan satu kali peringatan untuk membongkar sendiri, artinya 28 hari dibanding tujuh hari saya kira pemerintah kota bekasi sudah cukup optimal dalam memberikan kebijakan,” tambahnya.

terkait dengan solusi warga yang tempat tinggalnya tergusur, pihaknya telah mencoba untuk berkomunikasi melakukan relokasi sampai dengan hari Rabu pukul 23:00 WIB. “Kita pastikan bahwa kita melakukan upaya maksimal dalam rangkaian menghindari apa yang disebut dengan pelanggaran HAM – nya, kita pastikan itu, kita tawarkan, kita yakinkan. Disana space ada 32 yang disediakan (Rusunawa),” imbuhnya. (sur)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker