LingkunganMetropolis

Perlu Sepuluh Tahun Restorasi Curug Parigi

Perlu Sepuluh Tahun Restorasi Curug Parigi
ILUSTRASI: Warga asik bermain di Curug Parigi Bantargebang Kota Bekasi, sebelum terjadi tercemar limbah beberapa hari kebelakang. DOK/RADAR BEKASI

RadarBekasi.id – Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, perlu waktu hingga sepuluh tahun untuk merestorasi air di Curug Parigi, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi

Pasalnya lokasi sungai yang sudah tercemar limbah dari Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor itu kian memprihatinkan.

Pemerintah juga harus menindak pelaku industri yang kedapatan membuang limbahnya ke sungai alam tersebut.

“Kecenderungannya membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar sepuluh tahun untuk memulihkan sungai yang sudah terkontaminasi limbah. Apalagi sampai berwarna hitam dan berbau tidak sedap,” kata Koordinator Bidang Kampanye Walhi, Edo Rahman, ketika dihubungi Kamis (25/7).

Menurut Edo, pemulihan curug ataupun sungai membutuhkan waktu, karena ada tahapan dan proses yang harus ditempuh. Dari mengeruk sedimentasi lumpur, menetapkan garis sempadan, hingga pengawasan terhadap perusahaan yang membuang limbah.

Jika kondisi bisa terjaga selama sepuluh tahun, secara otomatis ekosistem yang ada di sana mulai tumbuh. Tanaman air bahkan ikan yang ada di sana, bisa kembali berkembang biak dengan baik.

“Faktanya selama ini yang terjadi daya tampung sungai menurun akibat pembuangan limbah industri,” imbuhnya.

Menurut dia, banyak indikator yang menyebabkan sungai tercemar, salah satunya rendahnya standar baku dalam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) milik industri. Karena, setiap limbah yang dibuang ternyata masih mengandung bahan berbahaya.

“Mereka (perusahaan) memang semua punya IPAL, tapi apakah pengolahannya sudah sesuai dengan standar baku mutu lingkungan?, ini yang harus diawasi oleh pemerintah,” ujarnya.

Edo meminta pemerintah untuk kembali memverifikasi seluruh IPAL yang dimiliki perusahaan, terutama yang berdiri di sekitar kali ataupun sungai. Pemerintah juga harus berani, meski nantinya proses verifikasi IPAL diperlukan adanya penghentian pembuangan limbah ke saluran.

“Saya tidak mengatakan harus menghentikan (beroperasi) perusahaan yah, tapi kalau memang itu bagian dari penghentian sementara pembuangan limbah yah harus dilakukan juga,” jelasnya.

Dia menambahkan, persoalan limbah yang melibatkan dua daerah yakni Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor diperlukan campur tangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Campur tangan kementerian, diyakini bisa mempercepat proses pemeriksaan IPAL terhadap perusahaan di dua wilayah setempat.

Selain itu juga, Komunitas Peduli Sungai Cikeas-Cileungsi (KP2C) menuding 95 persen perusahaan pencemar limbah di aliran Sungai Cileungsi berasal dari Kabupaten Bogor. Hal itu terungkap dari titik pantau yang dimiliki petugas.

“Dari pos pantau terlihat, bahwa air di hulu masih normal berwarna cokelat. Tapi setelah daerah Wanaherang, Kabupaten Bogor air sudah berubah hitam pekat dan bau,” kata Ketua KP2C Puarman, Kamis (25/7).

Menurut dia, pemerintah daerah sebetulnya memiliki power (kekuatan) untuk menjerat pelaku pembuangan limbah ke peradilan umum. Pemerintah daerah bisa melimpahkan hasil temuannya itu ke polisi untuk dijerat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Tahap awal ditangani Dinas Lingkungan Hidup dulu, nanti bisa dilimpahkan ke polisi dan polisi lah yang menangani menggunakan UU tersebut,” ujar Puarman.

Dia mengatakan, penegakan hukum kepada pembuang limbah menggunakan UU merupakan hal mendesak. Apalagi selama ini penindakan yang dilakukan pemerintah daerah justru hanya menggunakan produk Peraturan Daerah (Perda).

Aturan ini, kata dia, dianggap kurang memberi efek jera kepada perusahaan pembuang limbah karena hanya dikenakan denda.

“Nilai dendanya pun kecil, tidak sebesar seperti di UU yang bisa dijerat ke ranah pidana, sekaligus denda yang dibebankan sebagai bentuk ganti rugi atau kompensasi karena telah merusak lingkungan juga besar,” ujarnya.

Meski pembuangan limbahnya terjadi di Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor, namun dampak dari pencemaran juga dirasakan oleh bagian hilir di Kota Bekasi. Sebab aliran air Sungai Cileungsi ini nantinya akan bertemu dengan Sungai Cikeas di dekat Perumahan Pondokgede Permai (PGP) Kecamatan Jatiasih menjadi Kali Bekasi. Adapun Kali Bekasi merupakan pasokan air curah bagi PDAM untuk memproduksi air baku.

“Pencemaran yang terjadi di Sungai Cileungsi pasti berdampak bagi Kota Bekasi karena hilirnya melintasi Kali Bekasi,” terangnya.(pay/ind)

Close