CikarangPemkab

Raperda Dibekukan, Rp800 Juta Melayang

RadarBekasi.id – Pembekuan sementara Racangan  Peraturan Daerah (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan keborosan anggaran biaya yang selama ini digunakan Panitia Khusus (Pansus).

Karena, Pansus tersebut mendapatkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi sebesar Rp800 juta.

Kepala Bagian Humas DPRD Kabupaten Bekasi, Karnadi mengklaim, anggaran yang dikeluarkan oleh Pansus itu sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. “Saya tidak tahu untuk biaya Raperda LP2B, tapi untuk biaya satu pansus itu Rp800 juta yang teranggarkan,” singkatnya.

Menanggapi hal ini, Pengamat Tata Ruang, Yayat Supriatna menyampaikan, peraturan mengenai LP2B di daerah merupakan amanah undang-undang. Sehingga, diperlukan keseriusan dari Pemkab Bekasi, dan DPRD Kabupaten Bekasi. “LP2B ini sebagai landasan untuk mengelola pemanfaatan ruang, dan ini juga untuk kepentingan petani,” katanya.

Ia berpendapat, yang mengetahui masalah pendataan adalah para pemangku jabatan di eksekutif dengan mengacu pada bukti kepemilikan lahan dari para pejabat desa. “Jadi intinya ini perlu ada keseriusan, dan kebijakan dari masing-masing para pemangku jabatan,” katanya.(and)  

Close