Berita Utama

Rekom DPP Ditolak

Tarik Ulur Pemilihan Cawabup Bekasi

RadarBekasi.id – Pemilihan calon wakil bupati (Cawabup) Bekasi bakal alot. Hingga saat ini, Padahal, panitia seleksi sudah menutup pendaftara sejak 2 Juli lalu. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, tanggal 24 Juli kemarin merupakan batas akhir penyerahan nama cawabup, (lihat grafis).

Bahkan, saat ini Pengurus Kecamatan (PK) dan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi melakukan penolakan atas surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terkait pendamping Bupati Eka. Penolakan tersebut dilakukan melalui surat yang dibuat oleh 23 PK, dan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi yang ditunjukan ke DPP Partai Golkar.

Didalam surat tersebut, PK, dan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, merasa tidak dilibatkan oleh oknum pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi dalam mengambil keputusan nama bakal calon wakil Bupati Bekasi.

Selain itu, proses seleksi 18 nama yang terdaftar bakal calon wakil Bupati Bekasi  dianggap tidak dilakukan seleksi oleh DPD Golkar Kabupaten Bekasi dan Tim Seleksi. Putusan diambil secara sepihak, otoriter dan disinyalir penuh dengan motif-motif tertentu. Bahkan, PK dan Pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi menduga, adanya permainan money politik yang hanya menguntungkan beberapa oknum pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi.

Mereka meminta, agar diadakan proses ulang sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan organisasi (PO) partai Golkar dalam menentukan bakal calon wakil Bupati Bekasi.Tidak hanya itu, mereka memohon agar meninjau ulang surat No R-759/GOLKAR/VII/2019. Tentang persetujuan calon pengganti antar waktu Wakil Bupati Bekasi tanggal 19 Juli 2019.

Selain itu, meminta menindak oknum DPD Golkar Kabupaten Bekasi yang menyampaikan kabar kabar yang tidak aspiratif, cenderung hoax dan abuse of power. Sehingga atas tindakan kebohongan tersebut akhirnya DPP Partai Golkar mengeluarkan surat  No. R-795/GOLKAR/VII/2019.

Berdasarkan aturan yang telah dibentuk,  Bupati Eka Supria Atmaja secara langsung mendaftarkan dua nama bakal calon wakil Bupati Bekasi ke pimpinan DPRD Kabupate Bekasi, dengan membawa surat rekomendasi dari partai pengusung dan koalisi.

Namun, karena belum juga menyerahkan nama, panitia Pemilihan wakil Bupati Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi akhirnya  berkirim surat ke Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, yang isinya meminta Bupati segera mendaftarkan dua nama bakal calon wakil Bupati. Karena sampai Selasa (23/7) Bupati belum mendaftarkan dua nama ke DPRD.

Rencananya, jika tanggal 24 Bupati mendaftarkan dua bakal calon wakil Bupati ke DPRD, pada Kamis (25/7) kemarin akan dilakukan verifikasi, lalu pemilihan sendiri akan dilakukan pada Jumaat (26/7) hari ini.”Kalau misalkan Rabu (24/7) Bupati tidak menyerahkan, kemungkinan pemilihan akan dilakukan dengan dewan baru. Artinya, pemilihan ditunda. Kita (Dewan) sudah berkirim surat ke Bupati mengenai itu, agar segera mendaftarkan dua nama cawabup,” ucap Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunadar usai paripurna di DPRD Kabupaten Bekasi.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja beralasan, belum mendaftarkan dua bakal wakil Bupati Bekasi ke DPRD, karena sampai saat ini baru ada satu rekomendasi yang diterimanya, yaitu rekomendasi dari DPP Partai Golkar.”Saya masih tunggu rekomendasi dari partai koalisi Nasdem, Hanura dan PAN. Saya belum tahu kapan mau mendaftarkan,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, sampai saat ini belum bisa memastikan akan mendaftar dua nama tersebut atau tidak. Walaupun nantinya rekomendasi dari partai pengusung sudah diserahkan ke dirinya.”Saya belum tahu mau mendaftarkan atau tidak. Tunggu saja ia,” ungkapnya

Sedangkan, tiga partai koalisi Hanura, PAN, dan Nasdem, mendesak, Bupati Bekasi memberikan penjelasan kepada partai koalisi mengenai pemilihan wakil Bupati Bekasi. Bahkan desakan tersebut disampaikan melalui surat yang dikirim langsung ke Bupati.

Ketua DPC Hanura Kabupaten Bekasi, Firman Andriyana mengatakan, partai koalisi tengah menunggu koordinasi Bupati Bekasi dengan partai koalisi untuk duduk bersama.”Kita mau bertanya ke Golkar dan Pak Eka. Kapan mau daftarkan, kalau mau ‘jomblo’ apa alasannya, kalau mau calon tertentu siapa namanya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Ahmad Budiarta menegaskan,  partai koalisi tidak ada hak untuk mendesak Bupati mendaftarkan dua nama bakal calon wakil Bupati ke DPRD.”Kenapa dia (koalisi) desak-desak Bupati. Kapasitas dia apa. Itu hak Bupati, mau menyampaikan atau mengabaikan juga,” ujarnya, Kamis (25/7).

Bahkan sebelumnya, kata Budiarta, Pengurus Kecamatan (PK) bersama DPD Golkar Kabupaten Bekasi melakukan rapat yang dilaksanakan di dikantor seketariat DPD Golkar Kabupaten Bekasi, dipimpin langsung oleh Ketua PLT DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja.

Dalam rapat tersebut, menurutnya, kader Golkar menyampaikan penolakan atas pencalonan Ahmad Marzuki, dan menganjurkan kepada Bupati Bekasi untuk menolak nama Ahmad Marzuki menjadi kandidat bakal calon Wakil Bupati Bekasi.

“Teman-teman kader Golkar melakukan rapat kordinasi, bersama Ketua PLT DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja. Intinya dari rapat tadi, kader Golkar Kabupaten Bekasi menolak Ahmad Marzuki,” ujarnya saat dihubungi Radar Bekasi.

Mengenai surat rekomendasi yang sudah diserahkan ke Bupati Bekasi, kata Budi, DPD Golkar Kabupaten Bekasi meminta Bupati Bekasi mengkaji ulang terkait surat rekomendasi tersebut, terkait ada nama Ahmad Marzuki yang sudah menguras energi kader Golkar.

“Surat rekomendasi tersebut belum diserahkan ke DPRD oleh Bupati. Karena kita minta di kaji dulu, terutama dengan timbulnya pro kontra di masyarakat, juga penolakan tokoh-tokoh masyarakat, maka ini menjadi evaluasi Bupati untuk mengambil keputusan,” bebernya.

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara  mengatakan, tidak ada penolakan yang dilakukan oleh Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengenai surat rekomendasi bakal calon wakil Bupati dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

“Kata siapa nolak, saya tidak dengar langsung. Informasi bisa saja muncul, tapi saya ketemu langsung dengan beliau. Pada saat saya serahin, kata beliau, ia kang saya akan mempelajarinya, saya akan proses, bahasa-bahasanya kaya gitu, dan sekarang kita tinggal nunggu.,” jelasnya, Kamis (25/7).

Iswara juga meminta  DPRD Kabupaten Bekasi  memberikan pertanyaan ke Bupati terkait belum menyodorkan nama calon pendampingnya. “Kalau bicara deadline, itu kan deadline di DPRD Kabupaten Bekasi. Jadi DPRD harus bertanya ke Bupati,” tukasnya.

Menurutnya, misalkan Bupati Eka  tidak menyerahkan surat dari DPP yang sifatnya instrutif,  akan ada tindakan tegas dari DPD Golkar Jawa Barat dan DPP Golkar, karena katanya, disurat itu diminta menindaklanjuti.

“Kalau PLT Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja tidak Menindaklanjuti, tentunya dari DPD Golkar Jawa Barat, dan DPP Golkar akan ada teguran pastinya. Saya tidak bicara Bupati, tapi bicaranya PLT Ketua Golkar. Jadi diatasnya itu ada Ketua Provinsi dan Ketua Umum, dan surat itu resmi, misalkan tidak menjalani apa yang ada di surat tersebut, maka ada teguran,” sambungnya.

Bahkan, Iswara membeberkan, kemari, Ketua PLT DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja dipanggil ke Jawa Barat.”Sore ini kemarin,red) PLT dipanggil oleh Pak Dedi Mulyadi. Saya tidak tahu dipanggil kenapa. Mungkin karena kemarin belum mendaftarkan dua nama ke DPRD,” bebernya.

Dirinya meminta, agar pemilihan wakil Bupati Bekasi segera diproses, karena sekarang momentum yang bagus.”Kami Golkar Jawa Barat berharap, itu bisa segera diproses. Karena momentum terbaik itu sekarang, saat fraksi-fraksi itu sedang dalam kondisi yang kondusif. Kan ada dua nama Tuti dan Marzuki, dua-duanya kader Golkar. Silahkan dipilih oleh dewan yang sekarang, siapa yang terbaik,” ungkapnya. (pra)

Close