Berita UtamaCikarangPemkab

Perbup PKK Berikan Peluang Kerja

Gandeng Pengelola Kawasan Bangun Sekolah Vokasi

RadarBekasi.id – Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) dibuat untuk memberikan kesempatan kerja kepada seluruh warga Kabupaten Bekasi. Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi.

Hal itu menanggapi pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanief Dhakiri yang meminta agar pemerintah daerah untuk lebih fokus pada peningkatan kompetensi SDM.

Edy mengatakan, meski di dalam Perbup tersebut mengutamakan masyarakat lokal, tapi pihaknya tidak bisa memaksa perusahaan untuk menyerap mereka.

Melalui Perbup tersebut, kata dia, Pemkab Bekasi berusaha memberikan peluang kepada masayarakat untuk mengikuti tes di perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi.

”Kita berusaha mereka bisa ikut tes, mengutamakan putra daerah atau masyarakat Kabupaten Bekasi. Kalau masalah diterima atau tidak terima, bukan kewenangan kita, tapi perusahaan,” bebernya.

Dia memastikan, Perbup tersebut tidak memiliki aturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyerap sejumlah tenaga kerja.

”Memang kita tidak matok ko, baca saja di perbupnya, tidak ada kata-kata matok. Mungkin beliau (Menaker) berpikirnya karena di Karawang itu ada 60 persen, kalau di Kabupaten Bekasi itu tidak menyebut angka, tapi sebanyak-banyaknya bisa jadi 100 persen,” jelasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan bekerja sama dengan pengelola kawasan industri untuk membangun sekolah vokasi. Hal itu dilakukan guna peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di wilayah setempat.

Kata dia, bupati Bekasi telah menyampaikan mengenai hal tersebut kepada pengelola kawasan saat berkunjung ke sejumlah kawasan industri.

”Kita harus berkolaborasi, kita bekerja sama dengan kawasan juga supaya kita kerja bareng lah, tidak hanya dengan pemda, kita optimalkan dengan pengelola kawasan juga,” katanya.

Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanief Dhakiri mengkritik Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja terkait dengan terbitnya Perbup nomor 9 tahun 2019 tentang, Perluasan Kesempatan Kerja yang didalamnya mengutamakan warga lokal diterima di perusahaan.

Dia mengatakan, secara prinsip dirinya mendukung kebijakan tersebut. Akan tetapi, kepala daerah harus cermat dalam melihat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah masing-masing.

”Saran saya begitu. Jadi jangan misalnya kalau orang tepuk tangan lalu dibuat (peraturan). Kalau hanya bikin orang tepuk tangan gampang. Tapi apakah tepuk tangan itu membuat orang menderita di masa depan atau tidak?. Itu yang menjadi soal,” katanya saat hadir dalam kegiatan pelucuran program Vokasi Indonesia Bekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan di President University Cikarang, dan ATMI Cikarang, Kamis (25/7).

Hanif menyatakan, Pemkab Bekasi harus melihat tingkat pendidikan dari SDM yang ada di wilayahnya. ”Kalau ngomong prinsip itu kita pasti setuju dong, secara prinsip. Tapi harus dicek, itu tenaga lokal isinya apa, kalau isinya lulusan SD, itu namanya bunuh diri,” ujarnya. (and)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close