Cikarang

Pejabat PUPR Diperiksa KPK

RadarBekasi.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi terkait dengan perkara suap perizinan Meikarta.

Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Dicky Cahyadi mengaku dipanggil untuk dimintai keterangan pada Jumat (26/7). Selain dia, rekannya di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Susi telah lebih dulu dipanggil KPK.

Dicky mengaku, dirinya hanya ditanya terkait proses Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Raperda RDTR) serta diminta untuk memberikan dokumen dokumen yang dibutuhkan KPK.

”Saya hanya ditanya soal proses Raperda RDTR, dan dokumen saja,” katanya saat dihubungi Radar Bekasi, Minggu (28/7).

Saat ditanya lebih lanjut, Dicky enggan untuk memberikan informasi. ”Sudah ya, saya sedang ada tamu,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua KPK, Basariah Panjaitan belum dapat memastikan potensi adanya tersangka baru dalam kasus tersebut. ”Saya belum mendapat info,” singkatnya saat dihubungi.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPC PDIP kabupaten Bekasi, Soleman diperiksa KPK terkait dengan hal tersebut.

Saat dikonfirmasi, Ketua PDIP Soleman mengaku ingin melaporkan seseorang. ”Sepi dulu jangan berisik,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Ditanya lebih lanjut, terkait keterlibatannya dengan Iwa Karniwa, Soleman memilih tidak menjawab pesan singkat dari Radar Bekasi.

Sementara itu, Staf Pelaksana pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Volmentrad Sianturi mengaku memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu pada Kamis (25/7).

Dia mengaku sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah, atau janji terkait dengan pembahasan substansi Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi tahun 2017.

Pria yang karib disapa Volmen ini mengaku tidak ingat kapan bertemu Soleman. Namun ia membenarkan telah memberikan sejumlah uang kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi itu.

Close