BekasiPemkabPerda

Pemkab Butuh Perda RDTR

Pemkab Butuh Perda RDTR
DIDUGA MEMPENGARUHI INVESTASI: Pembangunan jalur proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Minggu (28/7). Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi sangat mempengaruhi keputusan para pengembang untuk berinvestasi di Kabupaten Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI

RadarBekasi.id – Pemkab Bekasi lebih berhati-hati dalam menerbitkan perizinan. Hal itu disebabkan karena belum terbitnya Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang juga menjadi salah satu poin pada perkara suap perizinan Proyek Meikarta.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Effendi mengatakan, saat ini izin yang diterbitkan pihaknya mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan mengacu pada perda tersebut, kata dia, proses perizinan berpotensi lamban.

Dia menjelaskan, untuk mempercepatnya, Pemkab Bekasi membutuhkan Perda RDTR agar pihaknya tidak melakukan kesalahan dalam menertibtkan izin karena sesuai dengan peruntukan lahan. Selain itu, agar proses penerbitan izin dapat berlangsung lebih cepat.

”Dengan RDTR itu untuk pemanfaatan ruang terlihat jelas. Sebab di RTRW bandingnya untuk melihat ruang 1 : 50.000 namun kalau RDTR hanya 1 : 5.000,” kata Effendi, Minggu (28/7).

Sementara itu, Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Dicky Cahyadi menyampaikan, pihaknya lebih berhati-hati dalam memproses rekomendasi pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Bekasi.

”Kalau terganggu pasti iya ketika Perda RDTR belum bisa digunakan karena belum ada hasil pemeriksaan dari Provinsi Jawa Barat. Jadi kami memang mengacu pada Perda RTRW,” ujarnya.(and)

Close