Berita UtamaPemerintahanPemkot

Tarif Parkir Makin Mahal

Tarif Parkir Makin Mahal
RETRIBUSI PARKIR: Petugas parkir mengambil uang dari pengendara sepeda motor yang terparkir di Indomaret, Jalan Juanda, Bekasi Timur, Minggu (28/7) Untuk menggenjot retribusi parkir, Pemerintah Kota Bekasi akan memungut parkiran di toko modern seperti Alfamart dan Indomaret. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RadarBekasi.id – Sejumlah masyarakat Kota Bekasi mengaku merasa kaget, ketika harus mengeluarkan uang lebih saat membayar tarif parkir. Indra (32) misalnya, warga kelurahan Arenjaya ini mengaku biasanya membayar parkir sebesar Rp2.000, namun saat ini menjadi Rp3.000.

”Ya, kaget saja. Saya sempat debat dengan petugas parkirnya, tapi katanya ini resmi dari aturan Pemkot Bekasi,” katanya kepada Radar Bekasi, kemarin.

Tidak hanya kenaikan tarif parkir saja, pemerintah Kota Bekasi berencana akan mengenakan biaya parkir di sejumlah minimarket yang ada di Kota Bekasi. Aturan tersebut sebagai upaya Pemkot Bekasi memperbaiki keuangan yang sempat mengalami devisit anggaran pada tahun 2018 lalu. Ya, untuk memperbaiki kondisi keuangan yang disebut mengalami turbulensi itu Pemkot Bekasi gencar untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebelumnya, masyarakat Kota Bekasi dibuat terkejut dengan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami kenaikan. Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. total target PAD tercatat sebesar Rp2.836.862.909.314,00. Jumlah tersebut terdiri dari pendapatan pajak daerah Rp2.111.394.830.279 pendapatan dari hasil retribusi daerah sebesar Rp170.738.575.390 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp554.729.503.645.

Terkait dengan tarif parkir, sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 05 tahun 2011 tentang penyelenggaraan tarif parkir serta terminal. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui lagi melalui Perwal nomor 30 tahun 2015 tentang pengenaan tarif parkir pada penyelenggara fasilitas parkir umum diluar badan jalan.

Keluarnya Perwal baru nomor 90 tahun 2018 sempat membuat sebagian besar warga Kota Bekasi tercengang ketika menerima struk parkir. Dimana tarif parkir mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya.

Tarif parkir di minimarket Kota Bekasi ini masuk dalam kategori parkir on street, untuk jenis tarif parkir ini masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam Rp7.500 untuk bus, truk dan sejenisnya. sementara untuk jenis kendaraan sedan, minibus, pick-up dan sejenisnya perlu menyiapkan uang sebesar Rp5.000 dan sepeda motor Rp3.000 sesuai perwal nomor 90 tahun 2018.

”Pendataan masih berlangsung sampai dengan akhir Juli. belum terlaporkan hasil dari pendataan, kalau sudah selesai saya kabari,” ungkap Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Deded Kusmayadi, Minggu (28/7).

Terkait dengan rencana tersebut, saat ini Dinas Perhubungan sedang melakukan pendataan minimarket di Kota Bekasi. Dia meyakini tidak akan menimbulkan gesekan dengan pengelola parkir di minimarket yang selama ini menggantungkan hidupnya ditempat tersebut.

”Saya yakin LSM dan Ormas juga yang resmi dan jelas kepengurusannya, jadi bisa dibicarakan untuk kelanjutan kedepannya,” tambahnya.

Sebelumnya kepada Radar Bekasi juga, ia mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan dilapangan masyarakat membayar parkir di minimarket. Namun, sayangnya sejumlah uang yang dibayarkan tersebut tidak jelas arahnya dan tidak masuk dalam kas daerah.

Pemberlakuan rencana kebijakan pemerintah untuk mengoptimalisasikan pendapatan daerah melalui parkir di minimarket ini menuai respon dari kalangan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kota Bekasi.

Kepala Divisi Investigasi Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kota Bekasi, Delvin Chaniago meminta kepada pemerintah untuk tidak membuat masyarakat yang sudah menggantungkan hidupnya dengan mengelola parkir di minimarket ditumbalkan.

Disisi lain, kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian hukum mengenai penarikan tarif parkir di minimarket di Kota Bekasi. ”Selama ini kan kadang di tulis di indomart itu parkir geratis, tapi kenyataannya kan tetep aja dipungut, biar ada payung hukumnya ya nggak masalah. yang penting selama ini dia bekerja disana biarkan tetap bekerja, tidak diganti atau apa,” ungkapnya.

Dia mengaku, selama ini pihaknya mengelola parkir minimarket di wilayah Bekasi Utara. Diakui hasil yang bisa diperoleh dari mengelola parkir cukup besar. Kendala yang muncul yakni seringkali mendapatkan tentangan dari pihak minimarket yang bersikukuh untuk menggeratiskan parkir di lingkungan minimarketnya.

Sampai saat ini, dia mengaku belum ada sosialisasi secara langsung kepada pihaknya menganai rencana pemberlakuan kebijakan tersebut, termasuk bagaimana mekanisme yang akan dijalankan. Pekerjaan rumah Pemkot Bekasi saat ini adalah mensosialisasikan kepada berbagai pihak yang sebelumnya telah lebih dulu mengelola parkir, pihak minimarket serta masyarakat Kota Bekasi.

”Sepengetahuan saya belum, cuma ada sebagian UPTD Pendapatan memberikan surat tugas. Misalkan di indomart jalan mana, nah dikasih lah surat tugas. kadang bentrok dulu nih sama pemilik toko,” imbuhnya.(sur)

Close