BEKACITIZENOpini

Mengembalikan ”Khitah” Kejaksaan

Oleh: Fachrizal Afandi

Radarbekasi.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah aktor penting yang sepertinya luput dari perhatian publik dalam kasus Baiq Nuril beberapa saat yang lalu. Jika saja JPU tidak melakukan kasasi atas putusan bebas yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu repot turun tangan mengeluarkan amnesti.

Lantas apa yang melatarbelakangi JPU ngotot tetap melakukan kasasi? Salah satu jawabannya adalah karena ketiadaan independensi bagi para jaksa lantaran budaya militer di kejaksaan mengakibatkan dasar hukum seperti Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) 013/A/JA/12/2011 menjadi aturan yang mengikat para jaksa untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap setiap putusan bebas.

Ketidakpatuhan jaksa terhadap SEJA itu dapat berujung eksaminasi yang akhirnya berujung pada karir mereka ke depan. Jaksa tanpa pandang bulu melakukan kasasi bahkan terhadap perkara ringan yang diputus bebas oleh hakim tingkat pertama. Akibatnya, terdakwa berada dalam hotel prodeo lebih lama daripada tuntutan jaksa meskipun Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa dan menyatakan terdakwa tidak bersalah.

Kejaksaan dan Budaya Militeristis
Sejak ditetapkan sebagai lembaga yang terpisah dari kekuasaan kehakiman pada 22 Juli 1960, kejaksaan didesain menjadi lembaga yang melayani kekuasaan pemerintah. Rezim demokrasi terpimpin yang kemudian dilanjutkan Orde Baru memanfaatkan kejaksaan untuk menekan lawan politik mereka.

Untuk mengendalikan para jaksa, rezim memiliterisasi kejaksaan dengan menerapkan sistem komando serta menginternalisasi budaya militer. Itu kemudian berimbas pada berubahnya status para jaksa dari magistraat (pejabat pengadilan) yang independen menjadi serdadu yang tunduk dan dikendalikan para pimpinan mereka.

Budaya dan sistem militer tersebut tampak masih dipertahankan kejaksaan hingga lebih dari 20 tahun pascareformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru. Selain tampak dari seragam dan atribut ala militer, peraturan internal kejaksaan masih memperlakukan jaksa seperti serdadu dengan tidak memberikan kekuasaan kepada para jaksa untuk menilai dan memutuskan sendiri perkara yang mereka tangani. Salah satu contohnya adalah pemberlakuan mekanisme rencana tuntutan (rentut).

Rentut ini memberikan kewenangan kepada para pimpinan kejaksaan untuk menentukan tuntutan pemidanaan meskipun tidak ikut memeriksa bukti di persidangan. Mekanisme itu terbukti rawan disalahgunakan pimpinan dan pihak lain untuk memengaruhi jalannya persidangan.

Ini salah satunya terlihat dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati DKI Jakarta Agus Winoto karena menerima sejumlah uang dari pengacara terdakwa agar mengurangi tuntutan pidana.

Garis Perjuangan Jaksa
Khitah atau garis perjuangan para jaksa salah satunya dapat ditelusuri dari pasal 1a Anggaran Dasar Persaja (Persatuan Jaksa-Jaksa) tahun 1955 yang secara tegas menyebut garis perjuangan jaksa adalah untuk memastikan tegaknya Indonesia sebagai negara hukum.
Itu yang salah satunya kemudian menjadikan jaksa di bawah Jaksa Agung Soeprapto pada 1950-an berani mengusut perkara pidana yang melibatkan perwira tinggi militer dan pejabat tinggi sipil. Karena itu pula, para jaksa juga tidak segan mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum.

Dandurand (2007) menyebutkan bahwa harus ada jaminan terhadap netralitas dan independensi jaksa agar mereka dapat menegakkan prinsip rule of law. Itu dapat dilakukan setidaknya melalui tiga hal. Pertama, dengan memilih jaksa agung yang profesional dan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik.

Studi yang dilakukan Power (2018) dan Muhtadi (2018) mengonfirmasi bahwa saat ini partai politik dapat dengan mudah mengendalikan kejaksaan melalui kadernya yang menjadi jaksa agung.

Kedua, melakukan evaluasi dan mengubah budaya serta birokrasi ala militer yang mengekang independensi jaksa sebagai ”dominus litis’ perkara pidana. Terakhir, mekanisme penanganan perkara dan hal lain seperti pola pendidikan, promosi, mutasi, hingga pengawasan di kejaksaan harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan.
Perubahan tersebut tentu membutuhkan keseriusan dan komitmen kuat dari pemerintah, kejaksaan, maupun masyarakat. Periode pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ke depan setidaknya harus bisa membuktikan komitmen mereka untuk mengembalikan kejaksaan ke khitahnya dengan memilih jaksa agung yang tepat.

Jokowi dapat membentuk tim seleksi seperti pada pemilihan calon pimpinan KPK untuk menjaring calon jaksa agung terbaik dari internal maupun eksternal kejaksaan. Dibukanya kesempatan secara luas itu memungkinkan munculnya mutiara-mutiara yang selama ini terpendam di kejaksaan.

Selain itu, keseriusan pemerintah dapat dilihat dari kemauan untuk membenahi kejaksaan dengan mengevaluasi segala aturan internal yang menghambat fungsi jaksa sebagai magistraat.

Itu bisa dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat sipil dan akademisi kampus melalui kajian-kajian akademis secara multidisiplin dan simultan. (*)

Pengajar Hukum Acara Pidana Universitas Brawijaya; PhD Researcher di Van Vollenhoven Institute Universitas Leiden, Belanda

Close