Cikarang

Perda RDTR Bakal Dikembalikan

PENUMPUKAN SAMPAH: Pengendara melintasi jembatan Kali Busa yang dipenuhi sampah rumah tangga di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Senin (29/7). Minimnya kesadaran warga, membuat tumpukan sampah rumah tangga itu memenuhi sungai. ARIESANT/RADAR BEKASI
PENUMPUKAN SAMPAH: Pengendara melintasi jembatan Kali Busa yang dipenuhi sampah rumah tangga di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Senin (29/7). Minimnya
kesadaran warga, membuat tumpukan sampah rumah tangga itu memenuhi sungai. ARIESANT/RADAR BEKASI

RadarBekasi.id – Proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dipastikan tidak akan diteruskan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebab, akan dilakukan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terlebih dahulu. Demikian disampaikan Plt Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Nur Haidir.

Dia menuturkan, pihaknya sudah berkomunikasi terkait masalah Perda yang kerap disebut berkaitan dengan perkara kasus suap Meikarta ini. Meskipun sudah diparipunakan, kata dia, Perda yang seharusnya dikoreksi berpotensi akan dikembalikan kepada Pemkab Bekasi.

”Kemungkinan Perda ini akan dikembalikan, sebab nanti hasil revisi RTRW akan menjadi acuan untuk Perda RDTR,” katanya, Senin (29/7).

Menurut Haidir, Perda RDTR harus menunggu revisi agar tidak terjadi kesalahan pemanfaatan ruang. ”Sebab RDTR ini turunan dari RTRW,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Evi Mutia menuturkan, hingga saat ini proses revisi RT/RW belum rampung. Pihaknya masih berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Effendi menyampaikan, hingga saat ini pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan dinas teknis terkait penerbitan izin. Bahkan apabila terjadi ketidaksesuaian, pihaknya berkoordinasi dengan kementrian, dan satgas perizinan.

”Memang untuk perizinan kami selalu berkoordinasi, sebab di sisi lain kami juga mengedepankan untuk investasi. Namun kami tidak menghilangkan prosedur,” jelasnya. (and)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close