Berita UtamaBisnis

Tak Pernah Capai Target

Pengelolaan BUMD Diminta Dievaluasi

RadarBekasi.id – Pemerintah Kota Bekasi terus berusaha memperbaiki keuangan daerah yang selama masa transisi dikabarkan mengalami defisit anggaran. Sejumlah upaya dilakukan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tarif retribusi parkir, serta retribusi reklame.

Namun sayangnya, sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Bekasi hingga saat ini belum memberikan kontribusi yang maksimal untuk PAD Kota Bekasi. Padahal, setiap tahunnya pemkot bekasi menggelontorkan puluhan miliar untuk BUMD tersebut.

Tahun ini, penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada lima BUMD tercatat sebesar Rp20.000.000.000. Pemerintah Kota Bekasi menargetkan kontribusi PAD yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut yakni sebesar Rp21.614.515.182. Namun Sampai dengan triwulan kedua tahun ini realisasi PAD yang didapatkan dari kontribusi tersebut masih menginjak angka Rp7,5 Miliar atau 34 persen dari total PAD yang ditargetkan.

Sekretaris komisi III DPRD Kota Bekasi, Enie Widiastuti menjabarkan, BUMD di Kota Bekasi berkaca dari tahun 2018 lalu belum bisa untuk mencapai target yang seharusnya disumbangkan kepada PAD Kota Bekasi.

”Belum (penuhi target tahun lalu). Untuk keseluruhan lima tadi yang disampaikan, dari target Rp21 Miliar itu baru masuk Rp 7,5 Miliar. Jadi artinya baru 34 persen, jadi sisa target 14 persen (hingga pertengahan tahun),” ungkapnya saat ditemuai di kantor DPRD Kota Bekasi, Senin (29/7).

Selama ini BUMD yang sudah memberikan banyak memberikan kontribusi kepada PAD Kota Bekasi disebut PDAM Tirta Patriot. Sementara untuk PD Mitra Patriot saat ini belum memberikan kontribusi terhadap PAD. BUMD ini ditarget sudah memberikan kontribusi PAD pada tahun 2020.

Mengenai realisasi target PAD sendiri menginjak triwulan kedua ini sudah harus mencapai angka 49,34 persen. Sementara realisasi saat ini berada diangka 49 persen atau dalam kata lain belum memenuhi target.

Dia mengaku, belum lama ini pihaknya sempat memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait dengan realisasi PAD sampai dengan saat ini. ”Mereka janji pada waktu rapat terakhir KUPA PPAS kemarin Bapenda akan memaksimalkan dan insyaAllah akan mencapai target. Walaupun saya lihat sampai Minggu ini belum untuk PAD ya,” imbuhnya.

Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kota Bekasi terpilih, Nicodemus Godjang menilai ada kesalahan pengelolaan BUMD di Kota Bekasi sehingga sampai dengan saat ini tidak bisa memberikan kontribusi terhadap BUMD secara maksimal.

Semua BUMD yang memiliki profit dan sudah memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bekasi pun masih menerima penyertaan modal dari Pemerintah Kota. Hal ini membuat pemerintah Kota Bekasi tidak bisa berharap besar dari BUMD di Kota Bekasi. ”Jadi kalau misalkan PAD dari BUMD itu ada kesalahan dalam pengelolaan, perlu di evaluasi lagi,” katanya.

Dia mengaku, setelah dilantik, evaluasi terhadap pengelolaan BUMD di Kota Bekasi akan dilakukan guna memaksimalkan kontribusi PAD. baik itu dari sisi pengelolaan dan lainnya. Nico menilai untuk BUMD yang sampai saat ini tidak bisa memberikan kontribusi terhadap BUMD sudah selayaknya untuk dibubarkan, karena akan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah dalam hal penyertaan modal setiap tahunnya.

Salah seorang tokoh masyarakat kelurahan Arenjaya, Ivan menyayangkan dengan kondisi seperti ini. Menurutnya, pemerintah Kota Bekasi seharusnya bisa mengambil tindakan tegas. ”Di sisi lain pemerintah menekan masyarakat untuk mngejar PAD, namun dilain pihak BUMD tidak produktif terus dipelihara,” imbuhnya.

Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto saat dihubungi oleh Radar Bekasi mengaku, saat ini pemkot Bekasi berusaha mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. ”Untuk BUMD lebih mengoptimalkan pelayanan,” singkatnya melalui pesan singkat.

Terpisah, Humas PDAM Tirta Patriot (TP), Uci Indrawijaya mengaku selama ini PDAM TP berkontribusi sekitar 1,2 M pada keuangan Kota Bekasi. Jumlah ini diakui oleh Uci belum terlalu besar. Namun, ia menambahkan bahwa dengan jumlah pelanggan PDAM TP saat ini, yakni sektar 31 ribu pelanggan seharusnya PDAM TP belum wajib untuk memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bekasi.

”Untuk PDAM itu aturannya ada itu, nah tapi kalau masih dibawah 80 atau masih 20 persen pelayanan apalagi kita masih jauh dari angka 20 itu sebetulnya sih nggak wajib setor PAD,” ungkapnya.

Kontribusi keuntungan terhadap PAD akhirnya harus diberikan. Pasalnya pada saat menerima penyertaan modal tentunya perusahaan daerah harus bisa untuk memberikan kontribusi terhadap PAD sebagai timbal balik.

Saat ini untuk membangun jaringan pelayanan, PDAM TP menerima investor dengan bekerjasama dengan pihak swasta untuk membangun WTP di wilayah Jatisari, untuk melayani pelanggan di wilayah kecamatan Jatiasih dan Jatisampurna Kota Bekasi.

Kerjasama dilakukan sengan perjanjian pengelolaan WTP oleh investor selama 20 tahun, WTP akan diberikan kepada pemerintah daerah setelah investor tersebut dianggap sudah mendapatkan modalnya kembali atau break event point dan sudah mendapatkan keuntungan.

”Kita itu tidak wajib untuk setor PAD. cuman karena ini memang menjadi tuntutan juga akhirnya, kan DPRD pada saat memberikan penyertaan modal itu ditanyakan baliknya apa? ya baliknya itu setor PAD,” imbuhnya.(sur)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close