BEKACITIZENOpini

Tantangan Bupati Sukseskan RPJMD

Oleh: Andi Mardani

Radarbekasi.id – Kabupaten Bekasi sangat dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia, bahkan digadang – digadang se Asia Tenggara. Entah itu kata siapa, saya juga tak pernah menyakini nya.

Namun apabila memang terbesar di Indonesia, saya sangat percaya itu. Secara geografis dan berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, daerah industri ini memiliki luas yang sangat luas, yakni sekitar 122 ribu hektar atau enam kali lipat apabila dibandingkan dengan Kota Bekasi, yang hanya 21.049 hektar.

Dengan kawasan industri yang luas, dan terbagi dari beberapa kawasan industri, diantaranya Lippo Cikarang, Delta Mas, Marunda Center, MM 2100, dan Jababeka. Berdasarkan data yang terhimpun di Dinas Tenaga Kerja )Disnaker) Kabupaten Bekasi, ada sekitar lima ribuan perusahaan.

Namun anehnya dalam hal ini, pengangguran di Kabupaten Bekasi masih sangat tinggi. Dari data Badan Penelitian Sosial per tahun 2018m sebanyak 172. 412 warga Kabupaten Bekasi yang masih pengangguran.

Ini menjadi catatan penting bagi Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja selaku kepala daerah. Pasca ditetapkannya mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 Oktober 2018 silam.

Selain itu, masalah pendidikan ataupun sarana dan prasana pendidikan di Kabupaten Bekasi juga sangat mengkhawatirkan. Tentunya masih ingat dalam benak kita, bagaimana siswa SMPN 1 Muaragembong yang melakukan aksi saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke tambak di Muara Gembong.

Sebagai Kepala Negara, pria yang akrab disapa Jokowi ini langsung melihat kondisi gedung SMPN 1 Muaragembong. Singkat cerita, tanpa pikir panjang, mantan wali kota Solo ini langsung memerintah atau intruksi lisan kepada Menteri PUPR, yang saat itu ikut mendapingi ayah dari Gibran ini. Untuk memperbaiki sekolah yang sudah rusak tersebut.

Belum lagi kondisi sekolah SDN 01 Serang, Kecamatan Serangbaru, dengan kondisi yang menggunakan horden untuk pembatan kelas. Dimana kondisi itu lantaran gedung kelas yang minim ruang kelas, sehingga demi berjalannya proses belajar mengajar, Kepala Sekolah harus putar otak untuk memberikan edukasi kepada para generasi bangsa.
Kondisi sekolah ini juga pernah tayang diberbagai media, yakni ANTV serta media cetak dan Radar Bekasi.

Dari Serangbaru, kita lihat Gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kampung Gempol, Desa Ridho Galih harus disulap menjadi ruang belajar murid kelas satu hingga kelas enam.

Kondisi itu terpaksa dilakukan, sebab sekolah mereka SDN 01 Ridhogalih sudah hancur, sehingga tak dapat dimanfaatkan lagi. Dan mereka para siswa harus belajar memanfaatkan gudang BPBD.

Masalah sarana prasana pendidikan ini, menurut informasi yang saya himpun sebagai jurnalis dan bertugas di daerah industri ini. Sebenarnya sudah pernah dibahas melalui rapat dengar pendapat antara Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Bappeda, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Namun anehnya, hingga saat ini sarana prasana pendidikan menurut data dapodik Kabupaten Bekasi. Masih tercatat empat ribuan ruang kelas yang rusak, dengan klasifikasi rusak sedang, parah, sangat parah, dan ringan.

Selain masalah pengangguran dan pendidikan di Kabupaten Bekasi, masih ada beberapa masalah social terkait angka kemiskinan yang mencapai 500ribuan warga menurut data Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Masalah di atas harus menjadi tantangan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja. Bagaimana mensukseskan janji politiknya disisa masa jabatannya yang sudah terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Namun sayangnya, kebijakan yang dilakukan Eka dalam menempatkan para personilnya, yakni melalui rotasi mutasi yang sudah dilakukan dua kali. Hal itu menuai protes.
Sebab, beberapa pendapat yang saya himpun dalam berita, yakni aktifis mahasiswa, serta para anggota DPRD, bahkan unsur pimpinan, Eka dinilai salah dalam menempatkan orang.
Dimana mantan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini dinilai menempatkan para pejabat kurang selektif, dan formasi yang seharusnya diisi malah dikosongkan. Entah apa yang sedang dilakukan Eka, hanya beliau dan Tuhan yang mengetahui, sebab hal itu adalah hak preogratifnya.

Tidak hanya hanya itu, posisi jabatan yang kosong dari Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) terdata ada 30 posisi strategis yang kosong. Kekosongan ini juga menjadi catatan dalam evaluasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati.

Nilai RPJMD Kabupaten Bekasi dari hasil evaluasi Bappeda Provinsi sebesar 8. Juga dinilai kurang optimis dapat dirasakan masyarakat. Sebab sudah hampir setahun Eka menjabat sebagai kepala daerah, yakni dari Plt hingga definitive. Belum terlihat kebijakan apa yang dilakukan Eka untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi terlebih untuk mencapai target RPJMD yang sudah terencana.

Kondisi Eka yang kurang terbuka pada informasi ini, menjadikan cacatan buruk bagi roda Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Sebab, ketertutupan Eka ketika berhadapan dengan media, tidak pernah lebih dari satu atau dua menit Eka menjawab pertanyaan dari pemburu informasi itu.
Hasil ini, sangat berpengaruh pada serapan anggaran Kabupaten Bekasi. Memasuki awal triwulan ketiga, serapan anggaran belum mencapai 40 persen dari target yang sudah direncanakan.

Menurut hemat saya, apabila kebijakan Eka seperti ini dan diikuti oleh para anak buahnya, Kabupaten Bekasi akan semakin terpuruk.

Ini fenomenannya, saat Radar Bekasi melakukan pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam kepada para pejabat di Pemkab Bekasi, tak jarang oknum itu menutupi informasi, atau kurang mengetahui saya sendiri juga tidak ingin berasumsi melainkan hanya menyampaikan fakta – fakta di lapangan.

Salah satunya, saat ingin mengetahui kinerja DPRD berapa kali melakukan kunjungan kerja, apa hasil kunjungan kerja, dan berapa anggaran yang dihabiskan, serta berapa kali kegiatan pelaksanaa job fair, berapa tenaga kerja yang diserap, dan berapa anggaran yang dihabiskan.

Oknum – oknum pejabat ini begitu tertutup, bahkan melalui pesan singkat. Ada oknum yang meminta ‘rekmu’. Saat ditanyakan pertanya. Langsung saja pesan singkat dikirim oleh oknum pejabat ‘rekmu’. Saya senidiri juga tidak paham apa maksudnya.

Dan fenomena yang lebih aneh lagi adalah, ketika ditanyakan soal kepegawaian dan mekanisme serta berapa pejabat yang kosong. Ada juga yang sampai memblog nomor wartawan Radar Bekasi, sehingga saya sulit untuk mengakses informasi melalui sambungan seluler.
Dari uraian ini, fenomena roda pemerintahan dan masalah yang ada. Eka perlu melakukan kebijakan yang dapat mensukseskan RPJMD yang nilainya sudah begitu baik menurut saya.

Menurut saya, man behind the gun sebuah ungkapan yang biasa digunakan untuk menggambarkan pentingnya unsur manusia dalam kaitan penggunaan senajata api.
Artinya, fungsi the gun (senjata api) ditentukan oleh man (manusia) yang ada di belakangnya atau yang memegangnya, bukan oleh senjata itu sendiri.

Merujuk pada diskusi saya dengan salah satu pejabat di lingkungan Bappeda Kabupaten Bekasi, pejabat tersebut sangat mengupayakan adanya penempatan kepegawaian yang maksimal dan sesuai dengan kompetensi serta keahliaan.

Ia juga menyampaikan, salah satu hadist Rosulullah.’Serahkanlah segala sesuatu pada yang ahlinya, apabila tidak tunggulah kehancuran.

Dari uraian diskusi tersebut saya menyimpulkan, pentingnya Eka melakukan revitalisasi menempatkan kepegawaian yang akuntabel dan kredibel.

Selain itu juga, melakukan monitoring evaluasi (monev) capaian RPJMD yang turunannya melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rencana Strategis (Renstra) atau rencana lima tahun satu dinas yang merunut pada RPJMD, dan pertahun pada rencana kerja (renja) pada masing masing OPD.

Disinilah perlunya Eka selaku orang nomor satu di Kabupaten Bekasi, menuangkan inovasinya untuk Kabupaten Bekasi. ‘Bekasi Baru Bekasi Bersih’.

Merujuk pada komunikas organisasi cara kita menyusun atau mengatur orang, objek, dan gagasan dipengaruhi oleh cara pandang kita. Inilah bagaimana Eka untuk melihat kondisi Pemkab Bekasi dengan isu isu kemasyarakatan dan sosial.

Dan kita juga sama sama mengetahui, secara noormatif setiap tahunnya ada evaluasi LKPJ Bupati dari Anggota DPRD, dan untuk mencapai targetan Renja OPD. Setiap triwulan selalu ada evaluasi kinerja, namun perlu diketahui apakah rekomendasi rekomendasi itu dijalankan atau tidak.

Saya sebagai seorang jurnalis hanya dapat mengkritisi melalui tulisan untuk kemajuan Kabupaten Bekasi melalui apa yang saya dapat, lihat dan ketahui melalui komunikasi, diskusi dan observasi.

Dan semoga Pak Eka selaku orang nomor satu dapat mewujudkan RPJMD yang sudah dirangkum untuk menepati janji politiknya pada Pemilihan Kapala Daerah (Pilkada) tahun 2017 silam. (*)

Wartawan

Close