Berita UtamaKorupsi

KPK Buru Tersangka Baru

Ruang Kerja Sekda Jabar Diperiksa

KPK Buru Tersangka Baru
KISRUH KORUPSI MEIKARTA: Pembangunan unit apartemen Meikarta di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. KPK akan dalami peran ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi dalam kasus suap proyek Meikarta.ARIESANT/RADAR BEKASI

RadarBekasi.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami peran Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Soleman dalam kasus suap mega proyek Meikarta. Lembaga Anti Rasuah itu memintai keterangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Bekasi yakni staf pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Bekasi, Volment Sianuturi.

Ya, Volment Sianuturi mengaku pernah bertemu langsung dengan Soleman. ”Saya ditanya KPK itu, katanya bertemu langsung dengan Soleman, terus siapa duluan yang datang. Antara saya dan Soleman saat janjian untuk memberikan uang Rp. 500 juta,” ujar Volment Sianturi saat dihubungi Radar Bekasi.

Selain itu, KPK juga memperjelas, uang yang diberikan langsung diterima Soleman atau tidak. Kata dia, Volment memberikan uang tersebut langsung kepada Soleman, dan saat itu, ketika Soleman ingin menerima uang Rp 500 juta. Soleman lah yang terlebih dahulu datang saat janjian untuk memberikan uang. ”Ya intinya, saya ditanya lebih dalam saat memberikan uang Rp500 juta,” katanya.

Sementara itu, ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi Soleman hingga saat ini belum mau memberikan keterangan kepada Radar Bekasi.

Terpisah, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa. Penggeledahan tersebut dilakukan sejak pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB.

Usai keluar dari Ruangan sekda, Tim KPK yang menggunakan pakaian batik tak memberikan pernyataan sedikit pun. Menurut Yanto, Satpam Gedung Sate, yang melakukan pendampingan saat masuk ke ruang sekda, KPK hanya melakukan pengecekan di berbagai sudut ruangan sekda. ”Saya tugasnya hanya jaga saja,” papar Yanto, Rabu (31/7) sore.

Yanto menambahkan, jika petugas KPK saat datang ke Gedung Sate pagi hari, tak menggunakan rompi. ”Saat datang biasa aja, kita tanya id card, surat tugas. Lalu diantar ke lantai dua yang merupakan ruang sekda, didalam ruangan sekda baru memakai rompi,” jelasnya.

Dari penggeledahan tersebut, tim menyita sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta yang menyeret Iwa Karniwa. Barang bukti tersebut yakni terkait dokumen Raperda RDTR Kabupaten Bekasi‎ tahun 2017.

”Dari lokasi diamankan dokumen-dokumen terkait RDTR dan barang bukti elektronik,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).

Tak hanya ruang kerja Iwa Karniwa, KPK juga melanjutkan penggeledahan di kantor Dinas Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat. ”Tim juga melakukan penggeledahan di Dinas Bina Marga. Informasi dan perkembangan akan disampaikan lebih lanjut,” tukasnya.

Febri juga memastikan, KPK belum menerima pengembalian uang suap dari Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa yang diduga menerima Rp 900 juta dari pihak PT Lippo Cikarang, terkait izin pembangunan Meikarta. KPK mengimbau, Iwa segera mengembalikan uang suap tersebut. ”Saya belum mendapat informasi kalau Sekda Jawa Barat kembalikan uang,” katanya.

Dia mengimbau, Iwa segera mengembalikan uang suap tersebut. Meski pengembalian uang tak akan menghapus pidana, namun setidaknya bisa menjadi faktor yang meringankan. ”Meskipun ada ketentuan bahwa tidak secara otomatis menghilangkan pidananya. Tapi yang pasti hukum akan mempertimbangkan hal itu secara bijak dan adil,” ucap Febri.

Selain itu lanjutnya, KPK juga melakukan pencegahan keluar negeri terhad Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto. Pelarangan keluar negeri itu dilakukan selama beberapa bulan ke depan.

“Jadi, KPK sudah mengirimkan surat ke pihak imigrasi untuk pelarangan ke luar negeri selama enam bulan ke depan,” lanjutnya.

Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini mengharapkan, Iwa dan Toto dapat kooperatif untuk memenuhi panggilan KPK. Sebab hingga kini, penyidik tengah menyusun jadwal untuk pemeriksaan keduanya sebagai tersangka kasus suap izin proyek Meikarta.

“Jadi kami harap jika keduanya dipanggil sebagai tersangka, yang berada bisa datang dan tidak sedang berada di luar negeri,” tukas Febri.

Sebelumnya, Febri Diansyah menduga masih ada pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap izin proyek Meikarta. Menurutnya, ada keterlibatan pihak lain seperti yang terungkap dalam fakta persidangan.

”Dari fakta-fakta yang ada kami duga masih ada pihak lain yang menerima aliran dana, ataupun masih ada pihak lain yang diduga berperan dalam konstruksi perkara ini,” terangnya.

Febri menyampaikan, dimungkinkan Soleman akan diperiksa terkait kasus suap izin proyek Meikarta untuk tersangka Iwa Karniwa. Sebab, sebagian anggota DPRD Bekasi telah diperika terkait kasus tersebut.

”Nanti saksi-saksi yang lain tentu akan kami periksa juga sesuai dengan kebutuhan dan juga jadwal yang sudah disusun oleh para penyidik,” ucap Febri.(and/jpc)

Close