Berita UtamaPeristiwa

Pengangguran BertambahPengangguran Bertambah

Ribuan Karyawan ShRibuan Karyawan Shinta Grup Di-PHKinta Grup Di-PHK

RadarBekasi.id – Tarsono (37), warga Cikarang Barat tersebut tahun ini akan mengalami pengalaman pahit. Ya, karyawan PT Shinta Budhirani Industries ini akan mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempatnya dia bekerja.

Meskipun sudah mengabdi besalan tahun, namun dia bersama 1.500 karyawan lainnya mengaku ikhlas dengan kebijakan tersebut. Dia mengaku, sebelumnya sudah ada penyampaian kepada dirinya serta rekan-rekannya jika akan ada PHK tahun ini.

“”Ya mau gimana lagi, saya ikhlas kalau harus di PHK,” katanya saat disambangi di tempat dia bekerja, di Jalan H Umar Cokroaminoto, Desa Kalijaya, Cikarang Barat, kemarin.

Ayah dari satu orang anak ini mengaku,  setiap bulannya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp4,4 juta. Perusahaannya tempat dia bekerja pun akan memberikan pesangon Sembilan bulan dikali gaji pokok perbulan.

”Pesangon mah dapat. Ya mau gimana lagi namanya juga udah kebijakan,” ujarnya seraya mengatakan akan bekerja lagi atau usaha saat Radar Bekasi berkunjung ke tempat kerjanya.

Ya, Perusahaan Shinta Grup yang bergerak dibidang tekstil ini akan merumahkan sebanyak 1.500 karyawannya tahun ini. PT Sulindamills dan PT Shinta Budhirani Industries yang bernaung dibawah Perusahaan Shinta Grup terancam tutup karena lemahnya tingkat jual tekstil saat ini.

Selain itu, upah minimum kerja (UMK) yang dinilai tinggi perusahan berdampak tidak mampunya perusahaan untuk membayar. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Edi Rochyadi mengakui rencana gulung tikarnya perusahaan tersebut.

Dia menyadari, dengan di PHK nya ribuan karyawan tersebut, menyebabkan bertambahnya pengangguran di Kabupaten Bekasi. ”Untuk penganggurannya pasti kami pikirkan dan didata, bekerjasama dengan pihak kecamatan,” kata saat dihubungi.

Menurutnya, ada 140 perusahaan yang bergerak dibidang tekstil di Jawa Barat harus mem-PHK pegawainya tahun ini. Dimana mayoritas satu perusahaan itu sedikitnya ada 500-1.500 pegawai satu perusahaan. ”Kami sebelumnya dikumpulkan oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil, untuk menyelesaikan masalah PHK pada perusahaan tekstil,” ujarnya.

Dari hasil rapat koordinasi dengan Gubernur yang diturut juga dihadiri Kepala Disnaker se-Jawa Barat. Edi menyampaikan, Gubernur akan berkonsultasi dengan Kementrian Tenaga Kerja, sebab selain tekstil yang lemah, gaji yang tinggi dinilai juga mempengaruhi keuangan perusahaan untuk bertahan dalam persaingan dunia usaha.

”Jadi hasil koordinasi, kami tidak niat untuk tidak memperjuangkan nilai UMK Kabupaten Bekasi yang sebesar Rp 4,1juta. Harus ada keselarasan di Jawa Barat, oleh sebab itu perlu ada rekomendasi dari kementrian. Dan maunya Pak Gubernur apabila pindah daerah tidak keluar dari Jawa Barat,” jelasnya.

Dari dari yang didapatnya, untuk masalah kejelasan pegawai dengan perusahaan kaitan uang pesangon. Edi belum bisa memastikan. Namun para pegawai tidak ada gejolak, sebab mereka memaklumi kondisi perusahaan.

”Belum ada gejolak, saat ini untuk pesangon pegawai berkomunikasi untuk kepastian sesuai dengan aturan, yakni UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Indonesia Kabupaten Bekasi, Sutomo berpendapat antara perusahaan dan pegawai yang tergabung dalam serikat untuk duduk bersama musyawarah tentukan gaji yang layak.

”Dunia Usahakan sedang lemah terutama persaingan tekstil, sehingga tidak sedikit yang bangkrut dan dampaknya pada PHK pegawai. Menurut saya ini kan masalahnya di pemberian gaji. Oleh sebab itu serikat pekerja dengan perusahaan harus duduk bersama untuk keberlangsungan kehidupan bermasayarakat dan bertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi mengaku belum menerima laporan adanya pabrik atau perusahaan yang gulung tikar maupun pindah ke wilayah lain. Menurut Plt Kepala Disnaker Kota Bekasi Sudirman, perusahaan yang gulung tikar tersebut diketahui yakni jenis perusahaan padat karya seperti garmen dan tekstil.

”Kalau yang pindah itu, pengembangan itu khususnya perusahaan yang padat karya yang banyak pekerjanya. Garmen, tekstil,” kataya saat ditemui di ruangannya, Rabu (31/7).

Ditempat yang sama, Kepala Seksi Pengupahan Disnaker Kota Bekasi, TB Muh Chatib menjabarkan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Bekasi terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 UMK Kota Bekasi tercatat Rp3,4 juta, menginjak satu tahun berikutnya yakni di tahun 2018 UMK Kota Bekasi mencapai Rp3,9 juta. Sementara tahun ini UMK Kota Bekasi merupakan kedua yang tertinggi di Jawa Barat setelah Kabupaten Karawang yakni Rp4,2 juta.

Sampai dengan saat ini surat dari perusahaan yang koleb maupun terancam koleb belum diterima oleh Disnaker. ”Surat yang masuk tidak ada. UMK kita 2019 Rp4,2 juta paling tinggi kedua setelah Karawang” katanya. (sur/and)

Lebihkan

Artikel terkait

Lihat Juga

Close
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker