Berita UtamaKesehatan

Masih Bisa Diaktifkan

Ratusan Ribu BPJS BPI di Bekasi Disetop

RadarBekasi.id – Anda termasuk peserta BPJS Kesehatan kategori penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN? Sebaiknya segera cek lagi status Anda. Sebab, mulai Kamis kemarin Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 5.227.852 peserta BPJS Kesehatan dengan kategori PBI APBN. Alasannya, data mereka tidak ada lagi dalam basis data terpadu (BDT) Kemensos. Selain itu, ditemukan peserta yang nomor induk kependudukan (NIK)-nya tidak sesuai.

Di Kabupaten Bekasi, sebanyak 102. 396 peserta BPJS PBI APBN telah dinonaktifkan. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cikarang, Heni Riswanti menuturkan, hal tersebut merupakan kebijakan pusat. Menurutnya, perlu dicarkan solusi untuk masalah tersebut. ”Bagi hal ini perlu dicarikan solusi demi pelayanan kesehatan maksimal bagi masyarakat,” katanya. Kamis (1/8),

Untuk menghindari kejenjangan social serta rasa nyaman masyarakat ketika ingin mendapatkan masalah kesehatan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan Kabupaten Bekasi. ”Memang hal ini mejadi catatan penting, oleh sebab itu kami sudah berkomunikasi dengan program dinkes untuk memberikan kenyaman kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Eny menyampaikan, masalah yang ada terkait di dunia Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), pihaknya sudah berkomunikasi dengan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, perlu ada pendataan ulang serta verifikasi. Sebab, pihaknya hanya melakukan pendataan melalui system yang sudah terintegrasi.

”Ya kami sudah proses melakukan verifikasi data, sebab hal ini untuk kepentingan memasukan peserta BPJS yang disubsidi APBN melalui PBI. Namun kami di Pemkab Bekasi juga ada kebijakan PBI APBD,” ujarnya.

Tahun ini, pihaknya menganggarkan sekitar Rp 160an miliar untuk mensubsidi anggota BPJS Kesehatan yang dibayarkan melalui program PBI APBD. ”Untuk PBI APBD yang dialokasikan untuk kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu,” jelasnya.

Tahun ini terdata pada catatan bantuan iuran kepada masyarakat melalui Kementrian Sosial, sudah mulai tertutup. Sebab adanya pemutusan. Sehingga Dinkes, kata Sri Eny memverifikasi data yang bekerjasama dengan Disdukcapil untuk memaksimalkan kepentingan masyarakat. ”Data kementerian tetap menjadi acuaran kami dalam bekerja,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi mengaku belum mengetahui peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan. ”Kalau itu saya harus membuka data,” ungkap Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bekasi, Jaini Idris saat dihubungi oleh Radar Bekasi usai diketahui sedang tidak berada di kantor, Kamis (1/8).

Dalam situs data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) diketahui jumlah penduduk dengan kategori rumah tangga miskin 10 persen terendah di Kota Bekasi berjumlah sebanyak 55.146 rumah tangga.

Sementara yang tergolong dalam kelompok rumah tangga 10 sampai 20 persen terendah berjumlah 23.586, kelompok rumah tangga 20 sampai 30 persen terendah berjumlah 8.656 dan jumlah kelompok rumah tangga terendah 30 sampai 40 persen berjumlah 8.126.

Sedangkan untuk individu, jumlah warga yang tergolong tingkat kemiskinan berada dikelompok 10 persen terendah berjumlah 226.185 jiwa, warga yang termasuk di kelompok 10 sampai 20 persen terendah tercatat 77.236, warga yang termasuk kelompok 20 sampai 30 persen terendah berjumlah 28.332 jiwa, dan warga yang masuk kelompok 30 sampai 40 persen terendah berjumlah 25.851.

Bagi warga yang selama ini memanfaatkan BPJS PBI untuk jaminan kesehatan wajib mengetahui hal ini. Pasalnya, jangan sampai ketika akan memanfaatkan layanan jaminan kesehatan justru kartu BPJS tidak aktif dan tidak bisa dimanfaatkan.

Jika diketahui kartunya sudah dinyatakan tidak aktif, peserta BPJS PBI bisa mengajukan kembali sebagai penerima kartu BPJS kesehatan ke kantor cabang terdekat. ”Kalau dia ke faskes ternyata sudah nonaktif, dia bisa kekantor cabang (BPJS) untuk mengurus kepesertaannya. misalkan PPU-BU atau mandiri,” kata kepala bidang kepesertaan kantor cabang BPJS Kota Bekasi, Herianto saat ditemui di kantornya.

Sementara itu dalam siaran persnya, BPJS Kesehatan memastikan per 1 Agustus kemarin nama-nama yang termasuk dalam 5,2 juta tersebut tidak lagi bisa menerima layanan kesehatan. Peserta BPJS PBI yang masih layak untuk menerima manfaat PBI untuk melaporkan diri kepada dinas sosial atau dinas kesehatan setempat agar dapat kembali menjadi peserta BPJS PBI melalui  APBD.

Bagi peserta yang akan beralih ke BPJS PBPU atau mandiri, kartunya bisa langsung aktif tanpa proses validasi dengan syarat tidakmelebihi satu bulan sejak kepesertaanya sebagai PBI APBN dinonaktifkan.

”Peserta yang beralih ke segmen PBPU, kartunya bisa langsung aktif tanpa menunggu masa verifikasi pendaftaran 14 hari. Dengan catatan, pengalihan ke segmen peserta bukan penerima upah (PBPU) tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sejak kepesertaannya sebagai PBI APBN dinonaktifkan,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf dalam siaran persnya.

Staf Khusus Menteri Sosial Febri Hendri Antoni Arief menyatakan, Kemensos bekerja sama dengan pemda untuk melakukan validasi sebelum penonaktifan tersebut. Sebanyak 96,8 juta jiwa peserta PBI didata dan dilakukan verifikasi lapangan. ”Akhirnya nonaktif 5,2 juta jiwa,” ujarnya.

Penonaktifan peserta itu juga dibarengi pengaktifan peserta lain. Dengan demikian, 5,2 juta peserta PBI tersebut tetap terisi. Menurut Febri, penggantinya ditetapkan dinas sosial (dinsos). Data itu berasal dari Kemensos yang diverifikasi dinsos. ”Mereka dari tingkat rumah tangga dengan ekonomi terendah,” ucapnya.

Febri mengatakan bahwa setiap bulan telah dilakukan verifikasi peserta PBI. Memang kali ini merupakan yang terbanyak. Dia mengklaim, verifikasi tersebut dapat menyelamatkan uang negara. Apakah Kemensos melalui dinsos sudah menghubungi peserta yang dinonaktifkan? Febri menyatakan bahwa hal itu adalah tugas BPJS Kesehatan.

Meski demikian, di dinsos terdapat pos pengaduan bagi peserta yang merasa masuk golongan PBI, tapi tidak ada dalam daftar. ”Silakan warga yang memiliki kartu melakukan verifikasi apakah aktif. Jika tidak, segera hubungi pemda,” tuturnya.(and/sur/jpc)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close