Berita UtamaPolitik

Pengamat: Pemilihan Wabup Dibayangi Kepentingan

Radarbekasi.id – Pengamat politik, Diah Ayu Permatasari menilai, ditundanya pemilihan Wakil Bupati (Wabup) Bekasi, akan menguras energi, karena kedepannya bakal banyak hal yang lebih menarik untuk dikerjakan oleh para anggota dewan yang baru daripada mengurusi persoalan wakil bupati.

”Jika proses pemilihan wakil bupati diserahkan kepada anggota DPRD yang baru, waktunya akan lebih panjang dan ribet lagi,” ujar wanita yang juga sebagai Dosen Komunikasi Politik Universitas Bhayangkara Bekasi ini kepada Radar Bekasi, Kamis (1/8).

Pasalnya, kata dia, karena setelah pelantikan dewan baru, berbagai tugas sudah menunggu, termasuk diskusi dan kepentingan yang lebih menarik untuk dibahas. Selain itu, negosiasi diantara partai-partai politik yang lain akan menjadi tantangan tersendiri.

”Jadi kalau menurut saya, pemilihan wakil bupati kemungkinan akan lebih lama lagi, sebab anggota dewan yang baru akan disibukkan dengan tugas pokok mereka,” terang wanita yang akrab disapa Pepy ini.

Kendati demikian, Pepy menyakini, bukan berarti sampai akhir masa jabatan bupati akan sendiri, meskipun dalam waktu tertentu akan ada wakil untuk mendampingi Eka Supria Atmaja.

”Kalau Eka menjabat sendiri sebagai kepala daerah sampai masa tugas nya berakhir, akan berat juga. Bukan hanya dari pemerintahan saja, tapi dari segi kredibilitas orang Bekasi sendiri. Masa dari begitu banyaknya orang di Bekasi, tidak ada yang kredibel untuk menjadi wakil bupati. Saya yakin pasti ada pendamping nya,” tutur Pepy.

Terkait adanya penundaan karena bupati menolak rekomendasi dari DPP Golkar sebagai partai pengusung, menurut Pepy, dari berbagai diskusi yang ada, bahwa hampir semua parpol tidak pernah menyiapkan kader untuk berikutnya.

Termasuk permasalahan di internal partai yang tidak bisa diselesaikan, menjadi faktor utama. Kalau memang harus ada yang baru karena intervensi, itu sudah menjadi resiko bupati.

”Kalau melihat ini sebenarnya dari partai, bukan dari bupati. Artinya, problem internal di partainya, walaupun bupati ada didalamnya. Mengenai siapa figur yang cocok, ada mekanisme pemilihan di dewan, itu sebabnya ada penyeimbang. Harusnya ada solusi dari internal partai,” bebernya.

Pepy menyarankan, sosok wakil bupati yang dicari harus menguasai teknis dan punya komitmen untuk memajukan Bekasi. Penundaan ini seperti yang terjadi di DKI Jakarta, dimana pemilihan wakil gubernur yang mundur terus, karena semakin banyak kepentingan bermain disana.

Namun, kalau melihat di Bekasi, memang butuh orang secara teknis yang bisa melaksanakan pekerjaan untuk membantu tugas bupati. Sehingga kepentingan-kepentingan harus dihilangkan.

”Dalam menentukan wakil bupati di Bekasi ini, tujuan untuk mencari kepentingan harus dikurangi, dan partai pengusung juga harus intropeksi diri. Jangan sampai orang luar bertanya-tanya, dari segitu banyaknya putra-putri daerah yang punya kemampuan, masa sih tidak bisa memilih yang terbaik diantara yang baik,” tandas Pepey. (pra)

Tags
Close