Cikarang

Dua Raperda Dibatalkan

Dewan Harus Selektif

Dua Raperda Dibatalkan
ILUSTRASI: Pekerja menyelesaikan pembangunan drainase di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (5/8). Pencapaian penyusunan Peraturan Daerah (perda) oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan DPRD Kabupaten Bekasi belum maksimal. ARIESANT/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Dua dari 37 Rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang pernah dibahas anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019 dibatalkan. Yakni, Raperda Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan serta Raperda Kerja Sama Daerah. Demikian diungkapkan Kepala Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, Karnadi.

”Selama menjabat seinget saya hanya dua produk rancangan perda yang dibatalkan seperti Raperda LP2B dan Kerjasama Daerah, itu juga belum masuk soal pansus LKPJ Bupati, dan Pembahasan APBD,” katanya kepada Radar Bekasi, Senin (5/8).

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dari Unisma Bekasi, Adi Susila mengatakan, anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 diharapkan selektif saat hendak membuat Peraturan Daerah (Perda). Pasalnya, terdapat sejumlah Perda yang dinilai tak berfungsi optimal dan lemah dalam penegakan. Salah satunya Peraturan Dearah nomor 03 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Pria yang merupakan dosen di salah satu universitas di Kota Bekasi ini menyampaikan, anggota DPRD periode 2019-2024 diharapkan dapat menginventarisir persoalan yang ada di tengah masyarakat.  Sehingga, peraturan yang dibuat tepat sasaran.

”Anggaran satu Perda itu kan cukup lumayan, bahkan bisa mencapai Rp800 juta sampai Rp1 miliar,” katanya.

Diketahui, 37 Raperda yang pernah dibahas DPRD yakni Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bekasi, Perda Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi dan Perda Perubahan RPJMD 2012-2017. Kemudian Perda Bangunan Gedung dan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Perda Penyelenggaraan Perpustakaan, dan Perubahan Tata tertib DPRD Kabupaten Bekasi.

Pada tahun 2015, kata dia, produktifitas DPRD meningkat. Sedikitnya ada delapan Perda yang dihasilkan yakni Perda Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Perda Penyertaan Modal PDAM Tirta Bhagasasi, Perda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (CSR) serta Perda Perubahan RPJMD 2005-2025 dan Perda Perubahan RPJMD 2012-2017.

Lalu, Perda Penanaman Modal, Perda Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2007, Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, dan Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.

Kemudian, pada tahun 2016 dihasilkan Perda Ketenagakerjaan, Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, lalu Perda Tentang Desa dan Perubahan Tatib, Perda Tentang Adminduk, Raperda Tentang Bantuan Hukum dan Hibah Instansi, Perda Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Perda Tentang Rencana Detail Tata Ruang.

Di Tahun 2017 terdapat enam perda yang hasilkan, seperti Perda Izin Lingkungan, Perda RDTR WP 2 dan WP 3 yang masih menjadi soal. Kemudian Perda Hak Keuangan dan ADM Pimpinan dan anggota DPRD.

Selanjutnya, Perda RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 juga turut dibahas. Lalu Perda Penyelenggaraan Penyerahan Sarana‚ Prasarana, dan Utilitas. Kemudian Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Perda Pajak Daerah.

Pada tahun 2018 yakni Perdaa Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah, Perda Perlindungan LP2B, Perda Penyertaan Modal PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dan Perda Penyertaan Mod BJB.Tbk.

DPRD juga membahas Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib, Perda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bekasi dan Perda Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

Lalu, diakhir masa jabatan dibuat Perda Penyelenggara Kabupaten Layak Anak, Perda Ketahanan Pangan, Perda Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Raperda Tentang Kerjasama Daerah. (and)

Close