Berita UtamaPelayanan

Pemadaman Listrik Masih Berlanjut

Radarbekasi.id – Masyarakat Kota Bekasi sepertinya harus lebih bersabar dengan adanya pemadaman listrik secara bergilir tersebut. Pasalnya, pemadaman bergilir untuk wilayah Jawa Barat dan sebagian wilayah Jawa Tengah belum bisa di prediksi.

Sampai saat ini, aliran listrik belum berjalan normal. PLN belum bisa memastikan kapan pemadaman bergilir tersebut akan berakhir. ”Masih, posisi sistemnya belum normal, belum bisa dibebani full,” ungkap Supervisor Operasi PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bekasi, Jajang Edi Setiawan.

Pemadaman bergilir di sejumah wilayah di Bekasi direncanakan terjadi sekitar tiga hingga empat jam sekali. Namun untuk pembagian wilayah pemadaman tersebut bersifat tentatif berdasarkan permintaan dari pengatur beban.

Terkait dengan jadwal pemadaman secara bergilir ini belum bisa diprediksi secara pasti berikut dengan wilayah yang akan dilakukan pemadaman secara bergilir tersebut. ”Kita juga belum ada informasi pasti sampai besok (hari ini) atau tidak. Karena per jam masih terus berubah. Masih menunggu informasi terus, kita terus komunikasi dengan pengatur beban,” imbuhnya.

Sampai saat ini, lanjutnya ada 62 persen wilayah Bekasi yang sudah menyala. Namun, wilayah yang sudah dialiri listrik, bisa saja kembali padam.

Sementara itu salah satu objek vital yang terkena dampak akibat pemadaman listrik yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot (TP). Perusahaan air minum milik pemerintah Kota Bekasi tersebut dikeluhkan oleh pelanggan karena pelayanan kurang maksimal.

Direksi PDAM TP sudah melakukan alternatif lain seperti menggunakan genset. Namun, energi yang dihasilkan tidak cukup kuat untuk mengalir kan air kepada pelanggan seperti dalam kondisi normal.

”Logikannya kita dirumah pakai genset tapi kan nggak nopang semua, tekanannya nggak sempurna seperti biasa alur yang kita realisasikan,” kata Direktur Umum PDAM TP, Muhaimin kepada Radar Bekasi.

Pihaknya telah memberitahukan kepada masyarakat untuk memanfaatkan situasi dimana aliran listrik menyala untuk memenuhi kebutuhan air guna mengantisipasi terjadinya kembali pemadaman bergilir.

Kerugian yang dialami PDAM TP saat ini belum bisa di prediksi, saat ini pihaknya masih menaruh perhatian pada pelayanan masyarakat yang terganggu akibat berhentinya pasokan energi listrik. ”Belum, kita masih konsentrasi masalah pelanggan supaya masih bisa kita penuhi,” ungkap pria yang akrab disapa Jawir tersebut.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengeluarkan aturan baru terkait kompensasi atau ganti rugi listrik padam. Aturan ini yang bakal rampung pekan ini merupakan revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 27 Tahun 2017.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, dalam aturan itu salah satu poinnya ialah menghilangkan ketentuan lapor ke PT PLN (Persero) untuk meminta kompensasi.

“Penyusunan peraturan yang kita yakini bisa mendorong PLN berkinerja baik, termasuk di dalamnya pengaturan kompensasi kepada saudara kita terdampak kita maksimumkan. Minggu ini diharapkan Permen itu sudah bisa di tandatangani Pak Menteri,” katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Senin (5/8/).

“Misal contoh gini kalau kemarin itu kompensasi diatur contoh kecil aja kompensasi adalah hak pelanggan kalau pemadaman sekian jam dalam satu bulan misalkan. Tapi itu dengan syarat, jika pelanggan menelpon melalui call center. Itu kan nggak adil, kita coret. Pokoknya setiap ada wilayah yang terdampak dan sekian jam memenuhi untuk mendapat kompensasi ya bayar, tanpa dia harus atau tidak menelpon call center,” paparnya.

Lalu, Rida mengatakan, dalam Permen 27 pengurangan tagihan diberikan jika realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10% di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan sejumlah indikator seperti lama gangguan, jumlah gangguan, dan lain-lain.

Kemudian, pengurangan tagihan 35% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (tarif adjusment), atau 20% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik.

“Kedua. Kita masih toleran misalkan gini rumah Ayu misal, di Pondok Indah. Di sana misal TMP 3 jam mungkin ya, kalau matinya 3 jam secara kumulatif sebulan tidak dibayar kompensasi apa-apa. Sekarang malah 10%, kalau belum melampaui 10% dari 3 jam berarti 3,3 jam misalkan 3,31 jam Ayu baru diberi kompensasi. Sekarang itu 10% diilangin, setelah 3 jam bayar,” katanya. (sur/det)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close